Jakarta | Rencana pemberian telepon seluler atau ponsel gratis bagi masyarakat hingga kini belum menjadi kebijakan final pemerintah. Wacana tersebut masih dibahas oleh kementerian dan lembaga terkait, sehingga belum ada keputusan resmi mengenai bentuk program, sasaran penerima, maupun waktu pelaksanaannya. Pemerintah juga belum menyampaikan rincian teknis yang dapat menjadi dasar pelaksanaan program tersebut.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan pembahasan mengenai rencana itu masih berlangsung. Menurut dia, pemerintah belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh karena sejumlah aspek penting masih perlu dikaji dan disepakati. Pembahasan tersebut mencakup kemungkinan mekanisme penyaluran, kriteria masyarakat yang menjadi penerima, serta kebutuhan pendanaan apabila program benar-benar dilaksanakan.
Ketidakpastian juga masih berlaku terhadap kesiapan anggaran. Karena wacana pembagian ponsel gratis belum mencapai tahap keputusan, pemerintah belum menetapkan alokasi dana maupun sumber pembiayaannya. Dengan demikian, informasi yang beredar mengenai jumlah perangkat, spesifikasi ponsel, dan jadwal distribusi belum dapat dianggap sebagai ketentuan resmi.
Dradjad menyampaikan keterangan tersebut ketika ditemui di Jakarta International Convention Center pada Rabu, 14 Oktober. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menyampaikan detail kebijakan setelah seluruh rangkaian pembahasan selesai. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah masih memerlukan waktu untuk menilai kelayakan program, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan kemampuan anggaran negara.
Sampai ada pengumuman resmi, masyarakat diharapkan tidak menjadikan informasi mengenai ponsel gratis sebagai kepastian. Setiap keputusan terkait program akan disampaikan melalui kanal pemerintah setelah pembahasan menghasilkan kesepakatan. Pemerintah juga perlu menjelaskan dasar kebijakan, tujuan pemberian perangkat, serta prosedur pendaftaran atau penerimaan agar pelaksanaannya kelak berlangsung transparan dan tepat sasaran.
Dradjad menjelaskan bahwa program yang dinilai telah matang dan siap dieksekusi bukanlah pembagian ponsel gratis, melainkan penyediaan rekening bank gratis. Program tersebut disebut telah melalui tahap persiapan yang lebih jelas, termasuk dukungan anggaran untuk mengisi saldo awal rekening. Dengan demikian, pemerintah memiliki instrumen yang dinilai lebih siap untuk segera dijalankan dibandingkan rencana pemberian perangkat telepon seluler kepada warga.
Dalam skema rekening gratis itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk memberikan saldo awal sebesar Rp50 ribu pada setiap rekening. Dana tersebut menjadi bagian penting dari rancangan program karena rekening tidak hanya dibuka, tetapi juga diisi dengan nominal awal yang telah ditentukan. Keterangan mengenai anggaran ini menunjukkan bahwa pembiayaan program rekening bank telah dipertimbangkan dalam persiapan pemerintah.
Dradjad membedakan secara tegas status kedua rencana tersebut. Penyediaan rekening bank disebut sudah berada pada tahap siap dilaksanakan karena anggarannya telah disiapkan, termasuk untuk pengisian saldo awal. Sementara itu, rencana pembagian ponsel gratis masih berada dalam proses pembahasan. Artinya, pembahasan mengenai ponsel belum dapat diperlakukan sebagai keputusan final atau program yang telah siap diterapkan.
Perbedaan status ini penting agar informasi mengenai kebijakan pemerintah tidak tercampur. Kesiapan program rekening bank berkaitan dengan adanya rancangan dan anggaran yang disebut sudah tersedia, sedangkan pemberian ponsel masih menunggu pembahasan lebih lanjut. Penjelasan tersebut tidak secara otomatis menetapkan waktu pelaksanaan maupun memastikan kelompok penerima untuk masing-masing program. Informasi yang tersedia hanya menerangkan bahwa rekening bank gratis dinilai lebih siap dijalankan, sementara pembagian ponsel masih menjadi agenda yang sedang dibahas pemerintah.
Wacana pembagian ponsel gratis kepada warga sebelumnya diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penjelasan mengenai rencana pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Meski demikian, rencana itu masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menjadi kebijakan yang telah diterapkan secara menyeluruh.
Menurut Hashim, pemberian ponsel tersebut dikaitkan dengan program rekening gratis yang disiapkan pemerintah. Sasaran program ini adalah warga negara yang baru berusia 17 tahun dan belum memiliki rekening. Dengan menyasar kelompok tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa warga yang mulai memasuki usia dewasa dapat mempunyai akses awal terhadap layanan rekening serta sarana digital yang mendukung penggunaannya.
Hashim menjelaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi sasaran akan diberikan ponsel yang telah dilengkapi rekening digital. Melalui rekening itu, dana nantinya dapat tersedia dan dikirimkan langsung ke rekening masing-masing warga. Mekanisme tersebut diharapkan membuat penyaluran dana berlangsung lebih terarah sekaligus memperluas penggunaan layanan keuangan berbasis digital. Namun, rincian mengenai jenis ponsel, bentuk rekening, sumber dana, serta jadwal pelaksanaannya belum dipaparkan secara lengkap.
Informasi mengenai wacana tersebut disampaikan Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Selasa, 13 Oktober. Penyampaian itu menjadi salah satu keterangan awal mengenai hubungan rencana pembagian ponsel dan program rekening gratis pemerintah. Karena masih dibahas, pelaksanaan program tersebut tetap menunggu keputusan serta penjelasan resmi lebih lanjut dari pemerintah, termasuk mengenai kriteria penerima dan tata cara pendaftaran atau aktivasi rekening digital.
Dalam rencana yang masih dibahas, pemerintah menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menyediakan rekening digital gratis bagi penerima manfaat yang memenuhi kriteria. Rekening tersebut akan menjadi bagian dari mekanisme baru penyaluran bantuan tunai, sekaligus menyediakan sarana finansial yang dapat diakses melalui ponsel masing-masing penerima.
Melalui skema ini, bantuan tunai direncanakan tidak lagi disalurkan secara fisik. Kementerian Keuangan akan mengirimkan dana secara langsung ke rekening digital yang terhubung dengan ponsel penerima manfaat. Dengan demikian, masyarakat yang berhak menerima bantuan nantinya dapat memperoleh informasi dan mengakses dana melalui layanan perbankan digital yang disiapkan oleh BRI atau BSI.
Penyediaan rekening tanpa biaya dimaksudkan untuk mengurangi hambatan bagi warga yang belum memiliki rekening perbankan. Rekening tersebut juga diharapkan dapat membantu memperjelas jalur distribusi bantuan, karena dana dikirim melalui saluran resmi dan tercatat atas nama penerima. Mekanisme digital ini berpotensi membuat proses penyaluran lebih terarah, meskipun pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan sistem, pendataan penerima, serta ketentuan yang akan ditetapkan pemerintah.
Rencana tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ponsel yang diberikan atau digunakan oleh penerima manfaat tidak hanya berfungsi sebagai perangkat komunikasi. Ponsel dapat menjadi sarana untuk mengakses rekening digital dan menerima pemberitahuan terkait bantuan. Namun, perubahan dari penyaluran fisik menuju pengiriman langsung ke rekening ponsel masih berstatus rencana. Karena itu, rincian penerima, prosedur penggunaan rekening, serta penerapan mekanisme tersebut masih menunggu pembahasan dan keputusan lebih lanjut dari pemerintah.
Baca juga: Pemerintah Kota Bogor Bantu Ribuan Siswa Melalui Program Penebusan Ijazah | Fokus Pemberian Bantuan Sosial di Indonesia untuk September 2026
