Kabupaten Kotawaringin Barat | Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menuai kritik setelah menyelipkan gurauan ketika ditanya mengenai solusi menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayahnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial dan menjadi viral pada Selasa, 13 Oktober. Potongan video itu memicu perhatian publik karena muncul ketika masyarakat tengah menyoroti dampak kabut asap dan ancaman karhutla di sejumlah wilayah.
Dalam pernyataannya, Agustian Sabran terlebih dahulu menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan bersama. Ia menyebut sebagian besar kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat ulah manusia. Berdasarkan angka yang disebutkan dalam video, sekitar 97 persen karhutla dipicu oleh faktor tersebut, sedangkan sisanya berkaitan dengan penyebab lain. Pernyataan itu menempatkan pencegahan, pengawasan, serta kesadaran masyarakat sebagai bagian penting dalam mengurangi risiko kebakaran.
Gubernur juga menyampaikan pentingnya kebersamaan pemerintah, aparat, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menghadapi persoalan tersebut. Menurut konteks pernyataannya, kerja sama diperlukan agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif. Pesan mengenai pentingnya persatuan itu kemudian disampaikan dengan menyisipkan ungkapan yang telah dipelesetkan menjadi “bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi”.
Bagian gurauan tersebut menjadi sorotan utama. Sejumlah pihak menilai candaan itu tidak tepat disampaikan saat pembahasan berfokus pada bencana lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan, aktivitas warga, dan kualitas udara. Kritik publik terutama muncul karena pernyataan tersebut dianggap kurang sensitif terhadap situasi masyarakat yang sedang menghadapi karhutla. Penyebaran video secara cepat turut memperluas perdebatan mengenai etika komunikasi pejabat publik ketika menyampaikan pesan dalam situasi darurat. Di sisi lain, isi awal pernyataan mengenai dugaan dominannya faktor manusia tetap menjadi perhatian, khususnya terkait perlunya penegakan aturan dan pencegahan pembakaran lahan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Daniel Johan, menyoroti pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah yang disampaikan sebagai candaan ketika masyarakat sedang menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut Daniel, situasi bencana semestinya mendorong setiap pemimpin untuk menunjukkan empati, bukan melontarkan ucapan yang berpotensi menimbulkan ketidaksukaan publik.
Daniel menilai, masyarakat yang terdampak karhutla tidak hanya berhadapan dengan persoalan asap, tetapi juga gangguan terhadap kesehatan, aktivitas sehari-hari, pendidikan, serta mata pencaharian. Dalam kondisi seperti itu, pernyataan pejabat publik memiliki bobot yang besar. Ucapan yang dianggap ringan oleh pihak yang menyampaikannya dapat dipersepsikan berbeda oleh warga yang sedang mengalami penderitaan secara langsung.
Ia memahami bahwa pernyataan tersebut mungkin dimaksudkan sebagai candaan. Namun, Daniel berpandangan bahwa penyampaian humor tetap harus mempertimbangkan konteks dan perasaan masyarakat. Ketika kabut asap masih mengganggu dan penanganan karhutla sedang berlangsung, candaan yang tidak tepat dapat membuat publik merasa bahwa kesulitan mereka tidak dipahami secara serius. Pejabat, menurutnya, tidak semestinya mengeluarkan pernyataan yang justru mengundang reaksi negatif di tengah musibah.
Karena itu, Daniel mengingatkan pentingnya kepekaan dalam komunikasi publik, terutama bagi pemimpin daerah yang berada di garis depan penanganan bencana. Empati perlu ditunjukkan melalui pilihan kata maupun tindakan nyata, termasuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan, informasi, dan bantuan yang diperlukan. Ia berharap para pemimpin mengutamakan sikap empatik serta ikut memperkuat upaya penanganan karhutla, sehingga perhatian publik tidak berhenti pada kontroversi pernyataan, melainkan berfokus pada keselamatan warga dan penyelesaian persoalan yang sedang berlangsung.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, mengingatkan bahwa komunikasi pejabat publik harus selalu mempertimbangkan empati, terlebih ketika masyarakat sedang menghadapi bencana. Menurutnya, setiap pernyataan pemimpin perlu disampaikan dengan memahami situasi psikologis warga, bukan hanya dari sudut pandang pemerintah atau pihak yang tidak mengalami dampak secara langsung. Empati menuntut pejabat untuk mengenali kecemasan, kelelahan, dan rasa kehilangan yang dirasakan masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Warga yang tinggal di wilayah terdampak karhutla dapat menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kualitas udara yang memburuk, gangguan kesehatan, aktivitas ekonomi yang terhambat, hingga kekhawatiran terhadap keselamatan keluarga. Karena itu, candaan atau ungkapan yang berpotensi dianggap tidak sesuai dengan suasana bencana dapat memicu reaksi publik. Irawan menilai, pejabat perlu lebih peka dalam memilih waktu, tempat, dan bentuk komunikasi agar pesan yang disampaikan tidak menambah beban emosional masyarakat. Sikap tersebut bukan berarti pemimpin dilarang berkomunikasi secara ringan, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang dihadapi warga.
Dalam situasi seperti ini, kepala daerah seharusnya membangun optimisme melalui informasi yang jelas dan keyakinan bahwa kebakaran dapat ditangani hingga benar-benar padam. Optimisme perlu ditopang tindakan nyata, seperti penjelasan mengenai langkah pemadaman, perlindungan bagi warga, serta koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, masyarakat memperoleh rasa aman sekaligus pemahaman mengenai perkembangan penanganan bencana. Irawan berharap polemik mengenai candaan Gubernur Kalimantan Tengah dapat menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lain. Setiap pemimpin perlu memperlakukan komunikasi publik sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan, terutama saat warga berada dalam keadaan rentan. Pernyataan yang penuh kepedulian, disertai solusi dan jaminan penanganan, akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat.
Kondisi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, menjadi latar penting dalam munculnya kritik terhadap candaan Gubernur Kalimantan Tengah mengenai karhutla. Saat itu, masyarakat tidak hanya menghadapi pemberitaan tentang kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga dampak langsung dari asap yang menyelimuti wilayah mereka. Kabut asap dilaporkan semakin pekat dari waktu ke waktu, bahkan membuat langit tampak menguning pada sejumlah kawasan.
Perubahan kondisi udara tersebut dirasakan langsung oleh warga. Sejumlah masyarakat mengeluhkan gangguan pernapasan, seperti sesak dan batuk, setelah beraktivitas di luar ruangan. Keluhan lain berupa iritasi mata juga semakin banyak muncul karena paparan asap yang berlangsung terus-menerus. Situasi ini membuat kegiatan sehari-hari terganggu serta meningkatkan kekhawatiran, terutama bagi anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki riwayat penyakit pernapasan.
Pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kotawaringin Barat turut menunjukkan bahwa kondisi tersebut bukan sekadar kesan visual. Konsentrasi partikel halus PM2.5 yang terukur menempatkan kualitas udara dalam kategori sangat berbahaya. Partikel berukuran sangat kecil itu dapat masuk jauh ke saluran pernapasan, sehingga paparan dalam durasi tertentu berpotensi memperburuk kesehatan masyarakat.
Petugas BMKG Kotawaringin Barat, Afif Rowina Khairim, pada Selasa, 13 Oktober, menyampaikan bahwa data PM2.5 sejalan dengan kondisi asap karhutla yang semakin tebal. Keterangan tersebut memperkuat gambaran mengenai seriusnya keadaan di lapangan. Karena itu, gurauan yang disampaikan ketika warga sedang berhadapan dengan kabut asap, risiko kesehatan, dan kualitas udara yang buruk dinilai tidak lepas dari konteks bencana yang tengah mereka alami. Kritik publik kemudian muncul karena pernyataan tersebut dianggap kurang mencerminkan kepekaan terhadap penderitaan masyarakat terdampak.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Penurunan Hotspot Karhutla Nasional: Kalimantan Tengah Masih Memimpin
