JAKARTA JEJAKPERISTIWA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bergerak cepat merespons laporan pengaduan masyarakat yang dilayangkan oleh Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) pada Rabu (06/05/2026) lalu. Hari ini Rabu (20/05/2026), lembaga antirasuah tersebut secara resmi telah menghubungi Ketua Umum FORMMASI untuk meminta kehadirannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta keterangan lebih lanjut serta kelengkapan dokumen-dokumen pendukung terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Peningkatan Daerah Irigasi Rawa (DIR) Rawajitu SPP IPIL di Kabupaten Mesuji, Lampung.
Proyek yang berada di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS MS) ini diketahui menelan anggaran fantastis dengan nilai kontrak mencapai Rp97.800.000.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah), yang dikerjakan oleh pemenang tender, PT. INDO BANGUN GROUP. Namun, meski menyedot dana APBN yang sangat besar, proyek tersebut kini menjadi sorotan tajam lantaran kondisinya yang rusak parah, mangkrak, dan sama sekali tidak berfungsi untuk mengairi lahan pertanian masyarakat.
Merespons langkah cepat KPK tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) FORMMASI, Dapid Novian, menegaskan bahwa pihaknya mengapresiasi dan mendukung penuh tindakan tegas yang diambil oleh tim penyidik KPK.
“Kami mendukung penuh langkah cepat KPK untuk mengusut tuntas skandal di balik proyek mangkrak ini. Sejak awal kami berkomitmen bahwa uang rakyat tidak boleh menguap begitu saja ke kantong para oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Dapid Novian dalam keterangannya, Rabu (20/05/2026).
Dapid juga memastikan bahwa jajaran pengurus FORMMASI, khususnya Ketua Umum, akan hadir memenuhi panggilan tersebut dengan membawa bundel barang bukti yang solid.
“FORMMASI siap bekerja sama secara kooperatif dengan penyidik KPK. Kami akan menyerahkan seluruh dokumen serta bukti-bukti permulaan yang diperlukan untuk memperkuat proses penyelidikan ini agar tabir dugaan korupsi di BBWS Mesuji Sekampung ini segera terang benderang,” pungkasnya.
Kasus ini diprediksi akan terus bergulir panas mengingat dampak dari rusaknya infrastruktur irigasi ini secara langsung telah merugikan hajat hidup para petani di Lampung. (Ben)
Respon (1)