Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mempercepat penyelesaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas perkembangan kebakaran, langkah pemadaman, serta koordinasi lintas lembaga agar penanganan di lapangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, Presiden menargetkan persoalan karhutla dapat diselesaikan secepat mungkin. Menurut dia, Prabowo memberikan perhatian besar terhadap situasi tersebut dan sangat berkonsentrasi pada upaya mengendalikan kebakaran yang berpotensi meluas. Perhatian itu mencakup penguatan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta lembaga yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto turut melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden. Laporan tersebut mencakup kondisi terkini di wilayah terdampak, langkah pemadaman yang telah dilakukan, serta kebutuhan dukungan untuk mempercepat proses penanganan. Enam provinsi menjadi fokus utama pemerintah dalam rapat tersebut, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua wilayah itu menjadi bagian dari perhatian karena memiliki titik kebakaran dan lahan yang perlu segera ditangani secara terpadu.
Arahan Presiden menegaskan pentingnya respons cepat, pemantauan berkelanjutan, dan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi di lapangan. Pemerintah juga didorong memastikan setiap unsur bekerja dalam satu koordinasi sehingga upaya pemadaman, perlindungan masyarakat, dan pencegahan munculnya titik api baru dapat berjalan bersamaan.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama di sekitar Tanjung Puting atau kawasan taman nasional. Prioritas tersebut tidak hanya berkaitan dengan upaya mengendalikan api, tetapi juga dengan perlindungan terhadap satwa yang berada di habitat tersebut. Pemerintah menerima laporan mengenai keberadaan satwa yang harus dilindungi, termasuk buaya dan harimau, sehingga penanganan di kawasan ini memerlukan kehati-hatian serta koordinasi yang baik.
Kawasan taman nasional memiliki kondisi lapangan yang dapat menyulitkan petugas untuk menjangkau titik kebakaran. Akses menuju sejumlah lokasi tidak selalu mudah, sementara petugas harus menyesuaikan pergerakan dengan keadaan lingkungan sekitar. Tantangan tersebut menjadi lebih kompleks karena keberadaan satwa liar, termasuk buaya dan harimau, yang perlu diperhitungkan selama proses pemadaman maupun pemantauan. Keselamatan petugas dan perlindungan satwa perlu berjalan beriringan dalam setiap tindakan di lapangan.
Penanganan kebakaran di sekitar Tanjung Puting karena itu memerlukan pendekatan yang terukur. Petugas perlu memastikan upaya pengendalian api dilakukan tanpa mengabaikan karakter kawasan dan keberadaan satwa yang dilindungi. Informasi dari lapangan menjadi penting untuk menentukan akses, mengatur pengerahan personel, serta menyusun langkah yang sesuai dengan kondisi setempat. Koordinasi pemerintah dan unsur penanganan di daerah juga dibutuhkan agar respons dapat berlangsung lebih cepat dan tetap memperhatikan keamanan.
Perhatian terhadap Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa percepatan penanganan karhutla tidak semata-mata berfokus pada pemadaman. Perlindungan habitat dan satwa di sekitar taman nasional turut menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas. Dengan mempertimbangkan kondisi medan serta risiko perjumpaan dengan satwa liar, setiap langkah diharapkan dapat dilakukan secara hati-hati, terarah, dan bertanggung jawab.
Operasional helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah dilakukan sebagai bagian dari respons cepat di sejumlah wilayah terdampak. Pesawat tersebut digunakan untuk memantau titik api, mengangkut personel, serta melakukan pemadaman melalui udara apabila kondisi memungkinkan. Namun, kabut asap yang tebal membuat pandangan dan jarak operasi menjadi terbatas. Situasi ini menyulitkan pilot dan tim untuk mengidentifikasi lokasi api secara akurat, sekaligus mengurangi efektivitas penyiraman dari udara.
Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini lebih mengoptimalkan operasi darat. Istilah tersebut merujuk pada pemadaman yang dilakukan dari permukaan dengan memanfaatkan kendaraan, mobil pemadam, pompa air, selang, serta peralatan pendukung lainnya. Personel dapat bergerak langsung menuju area terbakar, membuat sekat bakar, membasahi lahan, dan mencegah api menyebar ke wilayah sekitarnya.
Dalam pelaksanaannya, operasi darat juga melibatkan alat berat untuk membuka akses, membersihkan vegetasi yang mudah terbakar, atau membangun jalur pemisah api. Pendekatan ini diperlukan untuk menjangkau lokasi yang sulit didatangi helikopter, terutama ketika asap menghalangi pandangan dan kondisi cuaca tidak mendukung penerbangan. Kendaraan dan peralatan dari permukaan memungkinkan petugas menyesuaikan tindakan dengan karakteristik lahan serta arah pergerakan api.
Dudung menjelaskan bahwa istilah operasi darat tidak berarti operasi militer. Penyebutan tersebut hanya menggambarkan metode penanganan karhutla melalui jalur darat, bukan pengerahan operasi bersifat militer. Meski demikian, pendekatan ini menghadapi kendala berupa medan yang berat, jalan yang terbatas, dan jangkauan kendaraan yang tidak selalu mampu mencapai seluruh titik api. Oleh sebab itu, operasi darat tetap perlu dilaksanakan secara terpadu dengan pemantauan udara dan koordinasi antarlembaga.
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak berhenti pada pemadaman ketika api sudah muncul. Pemerintah diminta memperkuat pencegahan dan mitigasi secara presisi sejak tingkat daerah, sehingga potensi kebakaran dapat dikenali dan ditangani lebih awal. Arahan tersebut menempatkan upaya pencegahan sebagai bagian penting dalam pengendalian karhutla, selain pengerahan personel dan peralatan saat kebakaran berlangsung.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah didorong membentuk serta memperkuat koordinasi masyarakat peduli karhutla. Unsur yang dilibatkan mencakup Bhabinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, dan pemerintah daerah. Koordinasi di tingkat lokal itu diarahkan untuk memantau kondisi wilayah, meningkatkan kewaspadaan masyarakat, serta mencegah munculnya titik api sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Prabowo juga meminta agar kampanye pencegahan dilakukan secara masif, dengan penyampaian informasi yang menjangkau masyarakat di wilayah rawan.
Arahan tersebut disampaikan kepada para gubernur di enam provinsi, Pangdam, Kapolda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Prabowo mengapresiasi prajurit TNI dan Polri serta pihak lain yang terlibat dalam penanganan karhutla. Upaya yang berjalan mencakup operasi mitigasi dan pengendalian cuaca oleh BMKG. Berdasarkan keterangan sumber, capaian penanganan disebut mencapai sekitar 692 hektare per hari.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
