Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran terkait mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutla di Istana , Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Pemerintah menempatkan percepatan pemadaman sebagai prioritas agar kebakaran tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat dapat segera dikendalikan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan karhutla. Menurut dia, Presiden menargetkan setiap titik kebakaran ditangani secepat mungkin melalui langkah terkoordinasi antarlembaga. Penanganan tidak hanya diarahkan pada pemadaman, tetapi juga pada pengendalian risiko agar api tidak kembali menyebar ke kawasan lain.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden. Laporan itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi kondisi di lapangan serta menentukan kebutuhan operasi berikutnya. Informasi mengenai lokasi kebakaran, tingkat penyebaran api, dan kesiapan personel menjadi bagian penting dalam memastikan respons berjalan cepat dan tepat sasaran.
Operasi darat menjadi fokus utama penanganan karhutla di enam provinsi yang terdampak. Pemerintah mendorong pengerahan sumber daya secara efektif, termasuk personel dan peralatan pemadaman, sesuai kondisi masing-masing wilayah. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, serta unsur terkait akan diperkuat untuk mempercepat tindakan di lapangan. Dengan instruksi tersebut, setiap pihak diminta bekerja secara terpadu, memantau perkembangan secara berkala, dan segera melaporkan kendala yang dapat menghambat pemadaman. Percepatan respons diharapkan mampu membatasi luasan area terbakar sekaligus melindungi permukiman, lingkungan, dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi terdampak.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menempatkan enam provinsi sebagai pusat perhatian dalam operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penetapan tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian tidak hanya dilakukan melalui pemantauan, tetapi juga dengan pengerahan personel dan peralatan secara langsung di wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi. Operasi darat menjadi fokus utama untuk memastikan titik api dapat segera ditangani, mencegah perluasan area terbakar, serta melindungi masyarakat dan lingkungan di sekitar lokasi kejadian.
Dari enam provinsi yang menjadi perhatian BNPB, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan disebutkan dalam laporan. Kedua wilayah tersebut memiliki kawasan yang perlu mendapat pengawasan intensif karena potensi kebakaran dapat berdampak pada lahan luas, kualitas udara, serta ekosistem yang berada di dalam dan sekitar area terdampak. Penanganan di lapangan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi setiap wilayah, termasuk akses menuju lokasi, sumber air, dan karakteristik vegetasi yang mudah terbakar.
Di Kalimantan Tengah, salah satu wilayah prioritas berada di Tanjung Puting atau kawasan di sekitar taman nasional. Fokus di kawasan ini tidak terlepas dari keberadaan satwa yang perlu dilindungi. Dalam penjelasan Dudung, buaya dan harimau termasuk satwa yang menjadi perhatian ketika operasi karhutla berlangsung. Kebakaran di sekitar habitat tersebut berpotensi mengganggu ruang hidup satwa, memaksa perpindahan ke area yang tidak aman, dan meningkatkan risiko konflik dengan manusia. Karena itu, operasi darat di Tanjung Puting tidak semata-mata diarahkan untuk memadamkan api, tetapi juga untuk mengurangi dampak kebakaran terhadap kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Koordinasi petugas penanggulangan bencana, pengelola kawasan, serta pihak terkait diperlukan agar pemadaman dapat berjalan cepat tanpa mengabaikan perlindungan ekosistem.
Operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menggunakan helikopter telah dilakukan sebagai bagian dari respons cepat pemerintah. Pesawat tersebut dikerahkan untuk menjangkau titik api dari udara, terutama di wilayah yang sulit dicapai melalui jalur biasa. Namun, efektivitas operasi udara menghadapi kendala ketika kabut asap semakin tebal. Kondisi itu membatasi jarak pandang dan menyulitkan kru untuk mengidentifikasi titik api secara akurat, sehingga penanganan melalui akses darat dioptimalkan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dudung menjelaskan bahwa operasi darat berarti pemadaman secara langsung dari permukaan tanah. Dalam pelaksanaannya, petugas mengerahkan kendaraan, mobil pemadam, alat berat, pompa, selang, serta berbagai peralatan pendukung lain. Perlengkapan tersebut digunakan untuk membuka atau memperkuat akses menuju lokasi kebakaran yang tidak dapat dijangkau helikopter secara aman dan efektif. Petugas juga dapat melakukan pembasahan lahan, membuat sekat bakar, serta memastikan bara yang tersisa tidak kembali menimbulkan api.
Penjelasan mengenai operasi darat juga penting untuk menghindari kesalahpahaman. Istilah tersebut tidak merujuk pada operasi militer, melainkan metode penanganan karhutla dengan memanfaatkan jalur dan sumber daya di daratan. Strategi ini menjadi semakin penting di wilayah yang memiliki satwa dan ekosistem yang harus dilindungi. Akses menuju kawasan tersebut perlu direncanakan secara hati-hati agar pengerahan kendaraan dan alat berat tidak memperluas kerusakan. Dengan koordinasi antarpihak, pemadaman dapat dilakukan lebih terarah, sekaligus menjaga keselamatan petugas, masyarakat, dan satwa yang berada di sekitar area terdampak.
Arah penanganan karhutla yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti pada pemadaman ketika titik api telah muncul. Strategi tersebut perlu diperluas melalui mitigasi dan pencegahan sejak tingkat daerah, sehingga potensi kebakaran dapat dikenali dan ditangani lebih awal. Langkah ini penting terutama di enam provinsi yang menjadi fokus operasi darat, karena kondisi lahan, cuaca, serta aktivitas masyarakat di setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda.
Presiden juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada prajurit TNI-Polri, pemerintah daerah, petugas pemadam, relawan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Berdasarkan laporan Dudung, capaian penanganan berada di kisaran 692 hektare per hari dan terus diupayakan agar hasilnya semakin optimal. Upaya tersebut dilakukan melalui pengerahan personel dan peralatan, pemantauan lapangan, mitigasi risiko, serta pengendalian cuaca yang dikoordinasikan bersama BMKG.
Pendekatan pencegahan dapat diperkuat dengan membentuk dan mengoordinasikan masyarakat peduli karhutla di tingkat desa dan kelurahan. Kelompok ini dapat melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, tokoh masyarakat, serta perangkat pemerintah daerah. Peran mereka mencakup edukasi mengenai larangan pembakaran lahan, pelaporan cepat terhadap asap atau titik panas, pemantauan kawasan rawan, dan penguatan kesiapsiagaan sebelum musim kering mencapai puncaknya.
Dengan demikian, kampanye pencegahan perlu digelar secara masif, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat. Arahan tersebut ditujukan kepada gubernur di enam provinsi fokus, pangdam, kapolda, BMKG, serta BNPB agar membangun koordinasi terpadu, memperjelas pembagian tugas, dan memastikan informasi peringatan dini diteruskan hingga tingkat paling bawah. Pencegahan yang berjalan serentak di daerah diharapkan mampu mengurangi sumber api serta menekan dampak karhutla terhadap kesehatan, lingkungan, dan aktivitas warga.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
