Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia mencermati protes dari sejumlah negara sahabat terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Menurut Dudung, persoalan asap tidak hanya berkaitan dengan kondisi di wilayah Indonesia, tetapi juga memiliki dampak yang dirasakan hingga negara-negara tetangga.
Dudung menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap persoalan tersebut. Perhatian itu berkaitan dengan dampak kebakaran hutan dan lahan yang meluas, termasuk ketika asap turut dirasakan oleh negara-negara tetangga. Situasi ini menjadi perhatian pemerintah karena penanganannya menyangkut kepentingan nasional sekaligus hubungan baik dengan negara-negara sahabat.
Protes yang disampaikan sejumlah negara sahabat menunjukkan bahwa dampak asap dipandang sebagai persoalan yang memerlukan respons pemerintah. Dalam konteks tersebut, pernyataan Dudung menegaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan keluhan yang muncul akibat kabut asap. Pemerintah juga memahami bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak lintas batas sehingga penanganannya perlu dilakukan secara serius dan terkoordinasi.
Perhatian Presiden Prabowo menjadi bagian penting dari sikap pemerintah dalam menghadapi persoalan ini. Dengan menempatkan isu asap sebagai perhatian besar, pemerintah menegaskan perlunya pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta komunikasi dengan negara-negara yang terdampak. Penjelasan Dudung di Istana Kepresidenan memberikan gambaran bahwa pemerintah menyadari dimensi regional dari masalah tersebut, sekaligus berupaya memastikan respons Indonesia tetap berdasarkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan hubungan dengan negara sahabat.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sepenuhnya tuntas karena sebagian titik api berada di kawasan gambut. Lahan jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda dari tanah mineral. Ketika mengering, gambut mudah terbakar dan api dapat menjalar di bawah permukaan, sehingga tidak selalu terlihat dari atas. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama, air dalam jumlah besar, serta pemantauan berulang untuk memastikan bara tidak kembali menyala.
Sejumlah wilayah di provinsi yang memiliki hamparan gambut luas masih menghadapi tantangan serupa. Akses menuju lokasi yang terbakar tidak selalu mudah, terutama ketika berada jauh dari jalan utama atau memiliki kontur lahan yang lunak. Selain itu, cuaca panas, angin, dan rendahnya kelembapan dapat mempercepat penyebaran api. Luasnya area yang harus diawasi juga menyulitkan petugas untuk menangani seluruh titik secara bersamaan.
Meski demikian, pemerintah tetap menjalankan berbagai langkah pemadaman dan pencegahan. Petugas gabungan melakukan pembasahan lahan, pemadaman dari darat, operasi udara apabila diperlukan, serta patroli untuk menemukan titik panas. Upaya pembasahan pada kawasan gambut juga diarahkan untuk menjaga kelembapan lahan agar api tidak muncul kembali. Pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat turut dilibatkan dalam pelaporan serta penanganan awal di lapangan.
Dalam koordinasi penanganan karhutla, Dudung memiliki posisi sebagai ketua pengarah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Peran tersebut mencakup penguatan koordinasi antarinstansi dan penentuan langkah strategis menghadapi kendala di lapangan. Persoalan sulitnya memadamkan api di lahan gambut menjadi salah satu hal yang perlu dibahas secara lebih menyeluruh. Dudung juga berencana menyampaikan dan membahas perkembangan penanganan tersebut bersama Presiden Prabowo, termasuk kebutuhan penguatan sumber daya, pengawasan, serta pencegahan agar kebakaran tidak berulang.
Pemerintah mengerahkan personel TNI, Polri, serta satuan terkait untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengerahan tersebut mencakup kegiatan pemadaman, pendinginan area terbakar, pemantauan titik api, penyelamatan masyarakat, dan dukungan logistik di lapangan. Kolaborasi lintas institusi diperlukan karena penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga pencegahan perluasan kebakaran dan perlindungan wilayah yang berisiko terdampak asap.
Salah satu kendala operasional utama ialah luasnya area yang harus ditangani. Lokasi kebakaran dapat tersebar di berbagai kabupaten, berada di kawasan sulit dijangkau, serta memiliki kondisi lahan dan akses yang berbeda. Personel harus menyesuaikan strategi dengan karakteristik gambut, cuaca, ketersediaan sumber air, dan arah angin. Luas wilayah tersebut juga menuntut pembagian kekuatan secara cermat agar respons tidak hanya terpusat pada satu titik, sementara titik api lain berpotensi berkembang.
Dudung direncanakan melaporkan perkembangan penanganan secara berkala kepada pemerintah. Laporan itu akan memuat persentase pelaksanaan operasi, capaian pemadaman, kondisi titik api, kebutuhan tambahan, serta hambatan yang masih dihadapi satuan di lapangan. Penyampaian data secara terukur diharapkan membantu pemerintah menilai efektivitas langkah yang telah dijalankan dan menentukan penyesuaian strategi berdasarkan perkembangan terbaru.
Langkah berikutnya diarahkan pada penguatan pemantauan, percepatan pemadaman, dan penambahan dukungan di wilayah dengan konsentrasi karhutla tinggi. Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau menjadi prioritas karena memerlukan perhatian serta koordinasi yang intensif. Penetapan prioritas memungkinkan sumber daya, peralatan, dan personel difokuskan pada area paling mendesak, tanpa mengabaikan pemantauan di daerah lain. Pendekatan ini juga penting untuk menekan dampak asap lintas batas dan menunjukkan bahwa penanganan dilakukan secara terkoordinasi, bertahap, serta berorientasi pada hasil.
Pemerintah berencana menyampaikan laporan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut dipandang penting karena dampak asap tidak lagi terbatas pada wilayah terdampak di dalam negeri, tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat di negara-negara tetangga. Situasi ini membuat penanganan karhutla menjadi persoalan yang memiliki dimensi nasional sekaligus regional.
Dudung berharap Presiden Prabowo dapat memberikan arahan khusus, terutama untuk menghadapi kondisi insidental yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi. Arahan tersebut diharapkan mencakup penguatan koordinasi antarlembaga, percepatan pemadaman di titik rawan, serta langkah mitigasi ketika asap bergerak melintasi perbatasan. Dengan keputusan yang lebih terarah, pemerintah dapat menyesuaikan operasi lapangan berdasarkan perkembangan cuaca, sebaran titik panas, dan potensi dampaknya terhadap negara sekitar.
Selain melaporkan perkembangan penanganan di lapangan, pemerintah juga akan membahas tawaran bantuan dari sejumlah negara lain bersama Presiden Prabowo. Hingga saat ini, belum ada jawaban resmi mengenai apakah tawaran tersebut akan diterima atau dalam bentuk apa kerja sama dapat dilakukan. Pemerintah masih perlu menilai kebutuhan, mekanisme pelaksanaan, serta kesesuaiannya dengan langkah nasional yang sedang berjalan.
Pembahasan bersama Presiden diharapkan menghasilkan keputusan yang dapat memperkuat kapasitas penanganan karhutla sekaligus menjaga komunikasi diplomatik dengan negara-negara yang terdampak asap. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap respons disampaikan secara terbuka, berbasis kondisi lapangan, dan tetap mengutamakan perlindungan masyarakat. Kejelasan arahan juga akan membantu seluruh instansi menyampaikan informasi yang konsisten mengenai perkembangan situasi, tindakan pemadaman, dan kemungkinan dukungan internasional.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Asap Karhutla Kalimantan Mengancam Kesehatan Warga Filipina | Satgas Karhutla TNI Mediasi Masyarakat dan Korporasi di Melawi
