Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid di Istana , Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi kebakaran di sejumlah wilayah, khususnya Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah.
Dalam rapat itu, pemerintah membahas percepatan pemadaman titik api agar penanganannya dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Pembahasan tidak hanya berfokus pada upaya memadamkan kebakaran yang terjadi, tetapi juga pada langkah pencegahan untuk memastikan api tidak meluas ke wilayah lain. Dengan demikian, setiap tindakan di lapangan perlu disusun berdasarkan kebutuhan penanganan yang cepat serta dukungan sumber daya yang tersedia.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden mengarahkan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk menangani karhutla. Arahan tersebut mencakup penguatan pelaksanaan operasi pemadaman dan pencegahan sesuai kewenangan serta kapasitas masing-masing unsur yang terlibat. Pemerintah menempatkan kecepatan respons dan sinergi antarinstansi sebagai bagian penting dalam menghadapi situasi tersebut.
Melalui rapat terbatas ini, Presiden menegaskan perlunya penanganan yang terarah agar upaya pemadaman berjalan maksimal. Koordinasi pemerintah pusat dan unsur pelaksana di lapangan diharapkan dapat mempercepat pengerahan dukungan, sekaligus menjaga agar kebakaran tidak berkembang lebih luas. Arahan itu menjadi dasar bagi pelaksanaan langkah lanjutan dalam penanganan karhutla di Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berdampak pada enam provinsi. Dari keseluruhan wilayah terdampak tersebut, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan di lapangan masih berlangsung dan membutuhkan koordinasi berkelanjutan pemerintah pusat serta pemerintah daerah.
Dalam laporan tersebut, perhatian utama pemerintah saat ini diarahkan kepada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua provinsi menjadi fokus penanganan karhutla yang masih berlangsung, termasuk upaya pemadaman terhadap lahan yang belum sepenuhnya tertangani. Penetapan fokus ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat pengendalian kebakaran di wilayah yang memerlukan perhatian dalam penanganan saat ini.
Koordinasi penanganan dilakukan melalui rapat yang melibatkan unsur pimpinan daerah dan aparat keamanan dari kedua provinsi. Gubernur, pangdam, dan kapolda Kalimantan Tengah turut hadir dalam pembahasan bersama pemerintah. Unsur yang sama dari Sumatra Selatan juga terlibat dalam rapat tersebut. Keterlibatan para pemimpin daerah serta jajaran terkait menjadi bagian penting dalam menyelaraskan langkah pemadaman dan penanganan karhutla di lapangan.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah memantau perkembangan pemadaman di enam provinsi terdampak sekaligus memberi perhatian lebih pada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Informasi mengenai lahan yang masih dalam proses pemadaman menjadi dasar bagi pemantauan dan penguatan langkah penanganan. Rapat lintas unsur ini juga menempatkan pemerintah daerah, jajaran militer, dan kepolisian dalam satu koordinasi untuk mendukung pelaksanaan penanganan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui operasi darat yang melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Pengerahan dalam skala besar tersebut diarahkan untuk mempercepat respons terhadap titik api, memperluas jangkauan pemadaman, serta memastikan penanganan berlangsung secara berkelanjutan di lapangan. Kehadiran personel gabungan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga agar kebakaran tidak meluas dan dampaknya dapat ditekan.
Berdasarkan keterangan Teddy, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian ini menunjukkan bahwa operasi lapangan mampu menangani sebagian besar area terdampak dalam waktu relatif cepat. Pengukuran tersebut juga menjadi gambaran mengenai efektivitas penguatan operasi darat dalam merespons kebakaran yang muncul dari hari ke hari.
Penanganan tidak hanya mengandalkan kegiatan di darat. Pada saat yang sama, operasi udara berlangsung di sejumlah wilayah melalui metode water bombing. Upaya ini dilakukan dengan menjatuhkan air dari udara ke area yang terbakar sehingga proses pemadaman dapat dipercepat. Penggunaan water bombing melengkapi tindakan di lapangan, terutama untuk membantu menjangkau area yang memerlukan penanganan segera.
Pelaksanaan operasi darat dan udara secara bersamaan mencerminkan pendekatan terpadu dalam menghadapi karhutla. Setiap unsur penanganan bekerja untuk mempercepat pengendalian api dan mengurangi kemungkinan munculnya perluasan kebakaran. Sinergi tersebut juga memungkinkan pemadaman dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur intervensi secara bersamaan, sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Dengan pengerahan personel dalam jumlah besar dan dukungan operasi udara, pemerintah memperkuat kapasitas respons terhadap karhutla. Evaluasi atas tingkat keberhasilan pemadaman tetap diperlukan untuk memastikan strategi yang diterapkan berjalan efektif dan dapat segera disesuaikan apabila kondisi kebakaran berubah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kecepatan, ketepatan, dan kesinambungan penanganan kebakaran.
Perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan perbaikan di sejumlah daerah. Kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan semakin terkendali seiring penguatan pemadaman, patroli, serta pemantauan titik panas oleh pemerintah dan unsur terkait. Perbaikan tersebut tetap diikuti kewaspadaan karena potensi kebakaran dapat meningkat apabila cuaca kembali kering dan angin mendorong penyebaran asap.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah yang membutuhkan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan, membasahi lahan, dan mendukung pekerjaan pemadaman di lapangan. Pelaksanaan operasi menyesuaikan hasil pemantauan atmosfer serta ketersediaan awan yang memenuhi kondisi untuk penyemaian. Dengan demikian, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah pendukung di samping pengerahan personel, peralatan, dan pengawasan kawasan rawan.
Menurut Teddy, perkiraan awal musim hujan mulai menunjukkan pola yang semakin merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Perubahan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi risiko karhutla, meskipun penanganan dan pemantauan tetap diperlukan sampai kondisi lapangan benar-benar mendukung. Pemerintah terus mengoordinasikan informasi cuaca, kesiapan daerah, serta respons operasional agar langkah antisipasi dapat dilakukan secara terukur.
Rapat penanganan karhutla dihadiri secara langsung oleh sejumlah pejabat pemerintah pusat. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB, Kepala BMKG, para kepala staf angkatan, dan unsur terkait lainnya mengikuti rapat secara virtual. Kehadiran lintas lembaga tersebut mendukung koordinasi kebijakan pusat, pemantauan cuaca, kesiapan kebencanaan, serta pelaksanaan pengendalian karhutla di daerah.
Baca juga: Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat | Tragedi Relawan Karhutla di Kalimantan Tengah | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
