Jakarta | Rabu pagi, 20 Mei 2026, kawasan Senayan mulai dipadati aparat gabungan sejak matahari belum sepenuhnya naik. Di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, ribuan personel dari unsur TNI dan Polri bersiaga untuk mengantisipasi rangkaian aksi unjuk rasa yang dipusatkan di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Pengamanan diperketat lantaran agenda demonstrasi pada hari itu bertepatan dengan kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam rapat DPR terkait pembahasan ekonomi makro dan RAPBN Tahun 2027.
Suasana sejak pukul 06.00 WIB terlihat lebih sibuk dibanding hari-hari biasanya. Barisan kendaraan taktis mulai berjajar di sejumlah sisi kompleks olahraga Senayan. Anggota berseragam lengkap tampak mempersiapkan perlengkapan pengamanan, sementara para perwira secara bergantian melakukan pengecekan kesiapan pasukan sebelum ditempatkan di titik masing-masing.
Kegiatan diawali dengan Tactical Wall Game (TWG) atau pengarahan teknis pengamanan yang dimulai sekitar pukul 06.10 WIB. Arahan tersebut dipimpin langsung Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung. Dalam pengarahan itu, ia menekankan pentingnya pola pengamanan yang humanis sekaligus disiplin mengingat aksi massa yang akan berlangsung melibatkan beberapa elemen masyarakat dalam waktu bersamaan.
Tidak hanya aksi dari kelompok guru dan pengemudi transportasi online, aparat juga harus mengantisipasi mobilisasi massa dari sejumlah kelompok mahasiswa yang berencana menggelar demonstrasi di area parlemen dan sejumlah titik strategis ibu kota. Situasi tersebut membuat pengamanan dibagi ke dalam beberapa sektor dengan pola pengawasan berlapis.
Sebanyak kurang lebih 3.088 personel dikerahkan dalam operasi pelayanan dan pengamanan tersebut. Kekuatan terbesar berasal dari unsur Polda Metro Jaya serta bantuan personel TNI dan Korps Brimob. Aparat yang dilibatkan ditempatkan di berbagai titik mulai dari kawasan lingkar luar DPR, akses utama menuju Senayan, hingga jalur lintasan tamu negara.
Dari unsur bantuan TNI, personel diterjunkan dari Yon Zipur 11, Yon Arhanud 6, hingga Brigif 1. Sementara dukungan dari Mabes Polri berasal dari Korps Brimob Resimen 3. Kehadiran personel gabungan ini diprioritaskan untuk mendukung pengamanan ring dua dan ring tiga selama agenda kenegaraan berlangsung.
Di sisi lain, Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menjadi salah satu satuan dengan jumlah personel cukup besar. Beberapa kompi disiagakan untuk pengendalian massa dan patroli bergerak. Selain itu, tim Raimas, unit protap, hingga kendaraan pengurai massa juga telah dipersiapkan sejak pagi hari.
Pasukan Brimob menjadi kekuatan dominan dalam operasi tersebut dengan jumlah mencapai sekitar 1.300 personel. Mereka diperkuat tim patroli, unit penjinak bom, dan sejumlah personel pendukung lainnya. Aparat lalu lintas juga disiagakan untuk mengawal arus kendaraan sekaligus mengatur mobilisasi massa aksi agar tidak menimbulkan kemacetan total di kawasan pusat pemerintahan.
Dalam arahannya, Kapolres Metro Jakarta Pusat mengingatkan seluruh anggota agar memahami titik penugasan masing-masing. Ia meminta para perwira pengendali memastikan tidak ada personel yang keluar dari ploting tanpa instruksi. Menurutnya, pola pengamanan harus berjalan terukur mengingat agenda unjuk rasa dan kegiatan kenegaraan berlangsung dalam waktu hampir bersamaan.
Ia juga menegaskan pendekatan persuasif harus menjadi prioritas selama pengamanan berlangsung. Anggota di lapangan diminta mengedepankan sikap ramah kepada massa aksi dan menghindari tindakan yang berpotensi memancing ketegangan.
“Pelayanan aksi unjuk rasa harus mengedepankan senyum, salam, dan sapa. Jangan sampai ada anggota yang menunjukkan sikap arogan kepada masyarakat,” demikian penekanan yang disampaikan dalam pengarahan tersebut.
Selain pengamanan demonstrasi, perhatian aparat juga tertuju pada jalur kedatangan Presiden RI menuju Gedung DPR/MPR. Pengamanan lintasan VVIP diperketat dan dipastikan steril selama agenda pidato kenegaraan berlangsung. Seluruh personel diminta memahami prosedur pengamanan standar kepala negara.
Dalam pengarahan itu pula, aparat diingatkan agar melakukan pemeriksaan internal secara ketat. Provost diminta memastikan tidak ada anggota yang membawa senjata tajam ataupun senjata api di luar prosedur yang telah ditentukan. Instruksi tersebut disebut sebagai bagian dari penekanan langsung pimpinan Polda Metro Jaya.
Sementara itu, petugas lalu lintas diminta aktif memantau titik penurunan massa aksi, baik kendaraan roda dua, mobil pribadi, maupun bus rombongan. Pengawalan long march juga menjadi perhatian khusus agar mobilisasi peserta aksi tetap berada di jalur yang telah ditentukan.
TWG berakhir sekitar pukul 06.22 WIB. Setelah itu, personel diberi waktu melakukan konsolidasi singkat sebelum apel utama dimulai menjelang pukul 07.00 WIB.
Apel kesiapan dipimpin Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Dekananto Eko Purwoto. Dalam arahannya, ia sempat menyoroti keterlambatan pelaksanaan apel yang menurutnya harus menjadi bahan evaluasi seluruh personel.
Di hadapan ribuan aparat yang berdiri berjajar di lapangan, Wakapolda menekankan bahwa apel pengamanan tidak boleh dianggap sekadar rutinitas formalitas. Ia mengingatkan bahwa kesiapan personel di lapangan akan menentukan stabilitas keamanan ibu kota selama agenda nasional berlangsung.
Menurutnya, hari itu aparat menghadapi beberapa agenda sekaligus. Selain pengamanan Presiden RI di Gedung DPR/MPR, personel juga harus mengawal aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat di sejumlah titik berbeda.
Aliansi guru dijadwalkan menyampaikan aspirasi di depan kompleks parlemen usai pidato Presiden. Sementara kelompok pengemudi ojek online diketahui berencana berkumpul di kawasan Tugu Proklamasi dan sebagian massa lainnya bergerak menuju Silang Monas.
Karena itu, seluruh pola pengamanan diminta berjalan sesuai prosedur operasi standar. Area DPR dipastikan harus steril selama kepala negara berada di lokasi. Aparat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat jalannya agenda kenegaraan.
Tidak hanya soal pengamanan massa, penampilan personel juga menjadi perhatian pimpinan. Wakapolda meminta seluruh anggota menjaga sikap selama bertugas, terutama ketika Presiden RI melintas di jalur pengamanan.
“Jangan ada anggota yang duduk-duduk atau bercanda saat pelaksanaan tugas berlangsung,” tegasnya di tengah apel.
Arahan lain yang cukup disorot adalah larangan adanya pembakaran ban saat aksi berlangsung. Pimpinan pengamanan meminta para perwira dan kapolres wilayah bertanggung jawab mengantisipasi hal tersebut karena dinilai berpotensi memicu gangguan keamanan dan menghambat mobilitas masyarakat.
Di sela apel, terlihat sejumlah perwira berkeliling melakukan pengecekan perlengkapan personel. Aparat Provost juga melakukan pemeriksaan acak guna memastikan kesiapan anggota sebelum diterjunkan ke titik pengamanan masing-masing.
Usai apel berakhir pada pukul 07.06 WIB, personel langsung bergerak menuju sektor penugasan. Kendaraan taktis mulai meninggalkan area parkir timur Senayan secara bergelombang. Sebagian aparat ditempatkan di akses utama menuju DPR, sementara lainnya bergerak ke titik pengamanan pendukung di sekitar pusat kota.
Kawasan Senayan sendiri sejak pagi mulai menunjukkan peningkatan aktivitas. Beberapa ruas jalan tampak dijaga ketat aparat berseragam lengkap. Barrier beton dan kawat pembatas juga telah dipasang di sejumlah akses menuju kompleks parlemen.
Meski situasi masih relatif kondusif pada pagi hari, aparat tetap mengantisipasi kemungkinan peningkatan eskalasi massa menjelang siang. Koordinasi antar satuan dilakukan secara berlapis melalui jalur komunikasi lapangan untuk memastikan perkembangan situasi dapat segera dilaporkan ke pusat pengendalian.
Sinergi TNI-Polri menjadi fokus utama dalam operasi hari itu. Aparat gabungan diminta bergerak cepat namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat penyampai aspirasi.
Hingga seluruh rangkaian apel selesai, kondisi di sekitar Lapangan Parkir Timur Senayan terpantau aman dan terkendali. Ribuan personel kemudian menyebar ke berbagai titik pengamanan guna mengawal jalannya aksi demonstrasi dan agenda kenegaraan di ibu kota.
