Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi topik yang menarik perhatian banyak pihak.Setelah adanya pengaturan yang lebih jelas melalui sejumlah peraturan pemerintah, PPPK kini memiliki peluang untuk menerima TPP yang serupa dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), meski dengan beberapa penyesuaian. Simak penjelasan lengkapnya!
Apa Itu TPP PPPK?
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai, baik PNS maupun PPPK, untuk meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
TPP PPPK pada 2024, sesuai dengan kebijakan pemerintah, diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa PPPK berhak mendapatkan TPP selama memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait.
Perbedaan utama antara PNS dan PPPK terletak pada status kepegawaian. PNS memiliki status sebagai pegawai tetap, sementara PPPK memiliki kontrak kerja yang dapat diperpanjang.
Meskipun demikian, PPPK tetap diberikan TPP untuk memotivasi kinerja mereka, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mereka berikan.
Berapa Nominal TPP PPPK 2024?
Besaran TPP PPPK di tahun 2024 bervariasi tergantung pada jabatan, kinerja, dan anggaran dari masing-masing instansi.
Pada dasarnya, PPPK dapat menerima TPP yang setara dengan PNS, namun dengan pertimbangan khusus yang berbeda, terutama dalam hal anggaran daerah atau instansi tempat mereka bekerja.
Sebagai contoh, di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2024, besaran TPP PPPK adalah sebagai berikut:
Guru: Rp 3.100.000
Pengawas Sekolah: Rp 3.100.000
Penilik: Rp 4.860.000
Pamong Belajar: Rp 4.860.000
Pengembangan Teknologi Belajar: Rp 4.860.000
Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan: Rp 4.860.000
Jabatan Fungsional Teknis Lainnya: Rp 4.860.000
Jabatan Pelaksana: Rp 4.860.000
Besaran TPP tersebut dapat berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya, karena disesuaikan dengan alokasi anggaran daerah masing-masing.
Selain itu, faktor kinerja, beban kerja, dan jenis jabatan juga menjadi penentu besar kecilnya nominal TPP yang diterima.
Apakah TPP PPPK Sama dengan PNS?
Secara umum, PPPK dan PNS memiliki hak yang serupa dalam hal menerima TPP, tetapi dengan perbedaan dalam perhitungan nominal.
PNS yang telah lama bekerja dengan golongan dan pangkat tertentu bisa mendapatkan TPP yang lebih tinggi dibandingkan dengan PPPK yang baru mulai bekerja atau yang berada pada golongan yang lebih rendah.
Namun, skema pemberian TPP untuk PPPK di beberapa daerah sudah mulai disusun agar lebih merata.
Meskipun belum ada kebijakan yang sepenuhnya seragam di seluruh Indonesia, kabar baiknya, PPPK di beberapa daerah sudah mulai mendapatkan TPP dengan nominal yang cukup besar, yang setara dengan PNS di golongan yang sama.
TPP PPPK 2024 Kapan Cair?
Pencairan TPP PPPK 2024 bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah dan ketersediaan anggaran.
Biasanya, TPP dicairkan setiap bulan bersamaan dengan gaji pokok, namun ada kemungkinan terjadinya keterlambatan jika proses administrasi belum selesai.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memastikan bahwa proses pencairan TPP berjalan lancar agar PPPK dapat menerima hak mereka tepat waktu.
Informasi terbaru terkait waktu pencairan TPP bisa diperoleh melalui instansi tempat Anda bekerja.
Tryout Gratis PPPK
Persiapkan diri Anda untuk menghadapi seleksi PPPK dengan lebih percaya diri! Kami menyediakan Tryout Gratis PPPK yang dirancang khusus untuk membantu Anda memahami pola soal dan strategi menjawab dengan tepat.
Keuntungan Mengikuti Tryout Gratis PPPK:
Soal-soal terbaru sesuai dengan standar seleksi PPPK 2024.
Pembahasan lengkap untuk setiap soal, membantu Anda belajar lebih efektif.
Simulasi real-time seperti ujian sebenarnya.
Gratis tanpa biaya pendaftaran!
Kesimpulan
Dengan adanya kebijakan yang lebih terstruktur pada tahun 2024, PPPK memiliki peluang untuk menerima TPP sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka.
Meski terdapat beberapa perbedaan dengan TPP PNS, langkah ini merupakan kemajuan besar dalam meningkatkan kesejahteraan PPPK di seluruh Indonesia.
Jangan lupa untuk memantau informasi dari instansi terkait guna memastikan Anda tidak melewatkan hak-hak yang telah ditetapkan.
Warning seasion staff dan aparatur instansi pemerintah seluruh Indonesia!!!
Dengan adanya berita ini pun, menindak tegas pejabat-pejabat instansi pemerintah daerah dan seterusnya bila terjadi adanya prosesi kinerja keluar belum tepat pada waktu di jam kerja nya, kasus perselingkuhan masa waktu semua tertera pada angket jumlah besar nya peredaran (naik gaji / tunjangan secara profesionalisme terindikasi dari tahun ke tahun, dan masa yang akan di perform langsung dari keterangan ketentuan kewenangan suatu pejabat daerah, dsbnya) dapat diperhitungkan kembali tertera nya di instansi masing-masing.
Demikian wacana publik ini di informasikan sebagai landasan kekuatan hukum terkait diatas hukum ketetapan ADRT di dinas-dinas instansi pemerintah seluruh Indonesia.
Red©2/12/2024/Jakarta/Pemda@info.institusi.RI
Sumber .Tim. Widodo.AG.
