Kabupaten Kotawaringin Barat | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sebanyak 639,23 hektare lahan masih terbakar. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut masih ditangani oleh satuan tugas di lapangan. Laporan itu disampaikan dalam rapat terbatas mengenai penanganan karhutla yang berlangsung di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026.
Dalam rapat tersebut, Suharyanto menyampaikan bahwa kebakaran masih berlangsung di sejumlah daerah. Berdasarkan laporan BNPB, lahan yang belum padam memiliki total luas 639,23 hektare dan penanganannya terus dilakukan oleh satuan tugas yang berada di lapangan. Pernyataan itu menggambarkan bahwa upaya pengendalian masih berjalan di wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran.
Informasi mengenai laporan tersebut dipublikasikan melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam penyampaian kepada Presiden, Suharyanto menyebutkan luas lahan yang masih terbakar mencapai 639,23 hektare. Angka itu menjadi bagian dari laporan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang disampaikan dalam rapat terbatas di Istana .
BNPB menegaskan melalui laporan tersebut bahwa sebagian lahan masih terbakar dan belum seluruhnya padam. Satuan tugas di lapangan tetap menangani kebakaran yang berlangsung di sejumlah daerah sesuai perkembangan kondisi setempat. Laporan ini menjadi informasi terbaru yang disampaikan dalam pertemuan Presiden dan jajaran terkait penanganan karhutla pada 12 Oktober 2026, kemudian diketahui publik melalui siaran resmi Sekretariat Presiden sehari setelahnya.
Lahan yang masih terbakar tercatat tersebar di enam provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Dari keseluruhan wilayah terdampak, sebagian besar kebakaran terjadi di kawasan gambut. Karakteristik lahan tersebut membuat penanganan kebakaran memerlukan perhatian khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan, sulit terlihat, dan berpotensi kembali muncul setelah tampak padam. Kondisi cuaca, akses menuju lokasi, serta ketersediaan sumber air juga menjadi faktor yang memengaruhi proses pemadaman.
Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan luasan kebakaran terbesar. Luas area yang terbakar di provinsi itu mencapai 513,89 hektare, atau bagian terbesar dari total lahan terbakar yang masih ditangani. Perkembangan tersebut berkaitan dengan ditemukannya titik api baru di Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan konservasi ini berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi lintas wilayah serta pengawasan yang berkelanjutan. Meski sebagian besar kasus kebakaran berada di kawasan gambut, area yang terbakar di lokasi Taman Nasional Tanjung Puting merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut.
Pada hari laporan disampaikan, Pangdam Kalimantan Tengah memimpin langsung penanganan di lapangan. Kehadiran pimpinan secara langsung menunjukkan bahwa kebakaran di wilayah tersebut dipandang sebagai situasi yang memerlukan respons terpadu dan cepat. Penanganan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api yang terlihat, tetapi juga memastikan tidak terdapat bara atau titik panas yang berpotensi memicu kebakaran baru. Sementara itu, pemantauan tetap dilakukan di lima provinsi lain untuk mengantisipasi perluasan area terdampak, terutama di kawasan gambut yang memiliki risiko penyebaran api dan asap lebih tinggi.
Pemerintah menambah personel dan peralatan untuk memperkuat operasi darat melalui satuan tugas darat. Penguatan ini diarahkan ke wilayah yang masih mengalami kebakaran hutan dan lahan, terutama lokasi yang belum dapat dijangkau secara efektif dari udara. Personel tambahan bertugas melakukan pemadaman langsung, membuat sekat bakar, mendinginkan lahan, serta memantau titik api agar tidak meluas. Peralatan pendukung juga dikerahkan untuk mempercepat respons dan menjaga kesinambungan penanganan di lapangan.
Penanganan dari udara tetap diupayakan melalui pengerahan helikopter water bombing. Namun, kabut asap tebal menurunkan jarak pandang secara signifikan sehingga pergerakan armada udara terhambat. Upaya penerbangan dari Palangka Raya melalui Bandara Tjilik Riwut maupun dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, belum dapat menembus kondisi visibility yang sangat rendah. Di Kalimantan Tengah, helikopter water bombing, operasi modifikasi cuaca, dan pesawat komersial sementara tidak dapat terbang karena faktor keselamatan penerbangan.
Akibat kendala tersebut, penanganan di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan untuk sementara dipusatkan pada operasi darat. Penerbangan untuk Sumatra Selatan baru dapat dilakukan pada hari laporan, dengan rencana pelaksanaannya dipadukan bersama operasi modifikasi cuaca dan penambahan armada. Sesuai pembagian yang disiapkan, empat pesawat dialokasikan untuk Kalimantan Tengah, sedangkan dua pesawat untuk Sumatra Selatan diberangkatkan dari Pangkal Pinang. Pengaturan ini diharapkan memperkuat respons udara ketika kondisi cuaca dan jarak pandang kembali memungkinkan, sekaligus melengkapi kerja satuan tugas darat dalam mengendalikan kebakaran.
Pemerintah terus mencermati prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai peluang hujan di berbagai wilayah yang masih menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Informasi cuaca tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan langkah penanganan, terutama di daerah dengan titik panas dan lahan terbakar yang masih luas. Hujan alami diharapkan dapat membantu menurunkan suhu permukaan, meningkatkan kelembapan tanah, serta mengurangi potensi penyebaran api.
Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto berharap hujan mulai turun secara alami pada pertengahan Oktober hingga November. Perubahan cuaca tersebut diharapkan membawa perbaikan terhadap kondisi karhutla setelah musim hujan datang. Curah hujan yang merata dapat membantu membasahi area terdampak, meskipun pemantauan tetap diperlukan untuk mengantisipasi bara yang masih tersisa dan kemungkinan munculnya titik api baru.
Perkembangan prakiraan cuaca akan terus dipantau bersama dengan kondisi lapangan. Pemerintah perlu menyesuaikan pengerahan personel, peralatan, dan dukungan pemadaman berdasarkan tingkat kerawanan masing-masing wilayah. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, petugas pemadam, serta masyarakat juga tetap diperlukan selama periode rawan berlangsung.
Sebelum hujan turun, pemerintah menyatakan siap mengerahkan seluruh kemampuan untuk menangani karhutla. Upaya tersebut mencakup pemadaman darat, dukungan operasi udara, pemantauan kawasan rawan, dan penanganan dampak asap terhadap masyarakat. Harapan terhadap turunnya hujan tidak mengurangi kewaspadaan maupun kebutuhan untuk melakukan tindakan segera di lapangan. Pemerintah tetap menempatkan pengendalian api dan perlindungan warga sebagai prioritas sambil menunggu perubahan kondisi cuaca pada pertengahan Oktober hingga November.
Baca juga: TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | Tragedi Relawan Karhutla di Kalimantan Tengah | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
