Kota Jakarta | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan dana sebesar Rp5,67 triliun untuk membiayai program elektrifikasi armada Transjakarta. Kebutuhan anggaran tersebut mencakup proses peralihan bus berbahan bakar konvensional menuju kendaraan listrik, sekaligus pembangunan dan penyesuaian infrastruktur pendukungnya. Nilai pembiayaan yang besar membuat program ini menjadi salah satu agenda strategis sekaligus tantangan utama bagi pemerintah daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pembiayaan elektrifikasi Transjakarta sebagai salah satu kerja sama yang paling berat untuk direalisasikan. Pernyataan itu disampaikan dalam penandatanganan kerja sama badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), dan perangkat daerah di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026.
Elektrifikasi Transjakarta menjadi bagian dari upaya Jakarta mengurangi emisi dan meningkatkan kualitas transportasi publik. Namun, pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada pengadaan armada bus listrik. Pemerintah juga perlu menyiapkan fasilitas pengisian daya, pemeliharaan kendaraan, peningkatan kapasitas jaringan listrik, serta penyesuaian operasional di berbagai koridor.
Kerja sama BUMD, BUMN, dan perangkat daerah diharapkan dapat membuka sumber pembiayaan sekaligus memperjelas pembagian peran dalam proyek tersebut. Dengan kebutuhan mencapai triliunan rupiah, keberhasilan elektrifikasi akan sangat dipengaruhi oleh kepastian investasi, dukungan kebijakan, dan kemampuan setiap pihak memenuhi tanggung jawabnya. Pernyataan Pramono menunjukkan bahwa program ini memiliki target besar, tetapi membutuhkan proses panjang sebelum seluruh armada Transjakarta dapat beralih ke teknologi listrik.
Pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama dalam rencana elektrifikasi Transjakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono menyebut kebutuhan dana untuk merealisasikan elektrifikasi tersebut mencapai Rp5,67 triliun. Besarnya angka itu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai transportasi publik berbasis listrik tidak hanya berkaitan dengan perubahan teknologi atau penambahan armada, tetapi juga kesiapan pembiayaan yang diperlukan untuk mewujudkannya.
Pramono mengatakan bahwa besaran kebutuhan dana tersebut telah dibicarakan bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Pembicaraan itu disampaikan dalam suasana informal. Melalui percakapan tersebut, Pramono menegaskan bahwa angka pembiayaan elektrifikasi Transjakarta merupakan nilai yang sangat besar. Penekanan ini memperlihatkan bahwa kebutuhan dana menjadi perhatian penting ketika rencana elektrifikasi dibahas lintas lembaga.
Dalam konteks tersebut, tantangan yang dihadapi bukan sekadar menyusun rencana elektrifikasi Transjakarta, melainkan memastikan skema pendanaannya dapat direalisasikan. Nilai Rp5,67 triliun memberikan gambaran mengenai skala kebutuhan yang harus diperhitungkan secara serius oleh pihak-pihak terkait. Karena itu, komunikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menjadi bagian penting dalam membicarakan kemampuan merealisasikan rencana tersebut.
Pernyataan Pramono juga menempatkan pembiayaan sebagai isu yang tidak dapat dipisahkan dari agenda elektrifikasi transportasi publik. Rencana tersebut membutuhkan perhatian terhadap besarnya kebutuhan dana sejak awal, sehingga pembahasannya tidak berhenti pada tujuan menghadirkan armada listrik. Dengan menyoroti nominal Rp5,67 triliun dalam percakapan bersama pimpinan DPRD, Pramono memperlihatkan bahwa realisasi elektrifikasi Transjakarta memerlukan perhatian khusus terhadap tantangan pendanaan yang menyertainya.
Armada Transjakarta saat ini terdiri atas lebih dari 3.800 bus yang melayani berbagai koridor dan rute di wilayah Jakarta. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 unit bus listrik telah beroperasi. Kehadiran bus listrik menjadi tahap awal dalam perubahan sistem transportasi publik menuju penggunaan kendaraan dengan emisi yang lebih rendah, sekaligus memperlihatkan bahwa proses elektrifikasi telah mulai diterapkan dalam skala layanan yang cukup besar.
Pramono berharap program elektrifikasi tidak berhenti pada penambahan bus listrik, tetapi juga mendorong pemanfaatan teknologi yang lebih ramah lingkungan pada hampir seluruh armada bus di Jakarta. Menurutnya, kebutuhan tersebut penting untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi serta memperbaiki kualitas udara perkotaan. Perubahan teknologi juga diharapkan berlangsung secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, operasional, dan pembiayaan yang diperlukan oleh layanan Transjakarta.
Teknologi yang dapat digunakan tidak terbatas pada kendaraan listrik berbasis baterai. Pilihan lainnya mencakup bus hibrida dan bus hidrogen, yang masing-masing memiliki karakteristik serta kebutuhan pendukung berbeda. Bus hibrida menggabungkan mesin konvensional dengan sistem penggerak listrik untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi, sedangkan bus hidrogen memanfaatkan hidrogen sebagai sumber energi untuk menghasilkan tenaga dengan emisi operasional yang sangat rendah. Diversifikasi teknologi tersebut dapat menjadi bagian dari strategi menuju armada yang lebih bersih.
Pramono menyebut bus hidrogen dan bus hibrida akan segera tersedia. Jika rencana elektrifikasi dan pengembangan armada tersebut dapat diwujudkan, ia menggambarkan kemungkinan hampir 100 persen bus di Jakarta menggunakan salah satu teknologi rendah emisi itu. Dengan demikian, arah pembaruan armada Transjakarta bukan hanya mengganti kendaraan lama, melainkan membangun sistem transportasi publik yang lebih berkelanjutan melalui kombinasi kendaraan listrik, bus hibrida, dan bus hidrogen.
Pramono menegaskan bahwa elektrifikasi kendaraan merupakan salah satu langkah untuk menekan polusi udara. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Penggunaan kendaraan listrik perlu ditempatkan dalam kerangka pengendalian emisi yang lebih luas, karena pencemaran udara juga berkaitan dengan sumber emisi lain di luar sektor transportasi. Catatan itu disampaikan ketika ia membahas kebutuhan elektrifikasi kendaraan Transjakarta dan kaitannya dengan penanganan polusi udara.
Menurut Pramono, pembangkit listrik menjadi salah satu sumber emisi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan elektrifikasi. Peralihan kendaraan menuju penggunaan listrik tetap perlu diikuti penanganan terhadap pembangkit listrik, terutama yang masih menggunakan batu bara. Dengan demikian, pembahasan mengenai elektrifikasi tidak hanya berfokus pada kendaraan, tetapi juga pada sumber energi yang mendukung operasionalnya. Pembangkit listrik yang masih memakai batu bara secara khusus disebut sebagai bagian dari sumber emisi yang harus ditangani.
Selain pembangkit listrik, Pramono juga menyoroti sektor industri yang masih menggunakan batu bara. Sektor tersebut menjadi sumber emisi lain yang menurutnya perlu masuk dalam perhatian ketika upaya pengendalian polusi udara dilakukan. Karena itu, elektrifikasi saja dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan emisi. Langkah tersebut perlu dibarengi penanganan terhadap sumber emisi dari pembangkit listrik dan industri berbasis batu bara. Pesan Pramono menempatkan elektrifikasi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas, bukan sebagai satu-satunya cara untuk menangani polusi udara.
Baca juga: Kemenangan Besar Biden: DPR Terima RUU Infrastruktur Senilai $1,2 Triliun
