Jakarta Pusat, Rabu 20 Mei 2026 — Nuansa berbeda terlihat di Kompleks Parlemen Senayan sejak pagi. Pengamanan berlapis dipasang di sejumlah titik pintu masuk Gedung Nusantara DPR/MPR RI menjelang dimulainya Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang menjadi perhatian publik nasional.
Sejumlah kendaraan pejabat negara mulai berdatangan sejak pukul 09.00 WIB. Aktivitas di area gedung parlemen tampak lebih sibuk dibanding hari biasanya. Para anggota dewan, menteri kabinet, hingga pejabat tinggi negara silih berganti memasuki area utama Gedung Nusantara II.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu pejabat pertama yang tiba di lokasi sekitar pukul 09.20 WIB. Tak berselang lama, Presiden RI Prabowo Subianto menyusul memasuki kompleks DPR pada pukul 09.30 WIB dengan pengawalan ketat.
Momentum rapat paripurna kali ini memang bukan sidang biasa. Selain membahas agenda legislasi, pemerintah juga menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai fondasi awal penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Tepat pukul 10.03 WIB, rapat resmi dimulai di Ruang Rapat Paripurna II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat. Lagu Indonesia Raya membuka jalannya sidang sebelum Ketua DPR RI Puan Maharani mengambil alih jalannya rapat.
Berdasarkan data Sekretariat Jenderal DPR RI, sebanyak 451 anggota dewan tercatat hadir dalam sidang tersebut. Jumlah itu dinyatakan memenuhi kuorum sehingga rapat dapat dilanjutkan dan terbuka untuk umum.
Di ruang sidang, tampak hadir jajaran lengkap pimpinan lembaga negara. Selain Presiden dan Wakil Presiden, hadir pula pimpinan MPR, DPD, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, pimpinan KPK, hingga Gubernur Bank Indonesia.
Sejumlah ketua umum partai politik juga tampak duduk di area undangan kehormatan. Di antaranya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat.
Ketua DPR RI Puan Maharani membuka rapat dengan menyinggung pentingnya agenda KEM-PPKF RAPBN 2027 di tengah kondisi global yang sedang tidak menentu. Dalam sambutannya, ia menilai arah kebijakan fiskal tahun depan akan sangat menentukan ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi tekanan internasional.
Menurut Puan, rancangan awal APBN 2027 bukan sekadar dokumen administrasi negara, melainkan fondasi penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan fiskal mendatang harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat. Tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan sosial.
“Pertumbuhan ekonomi harus menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat, menciptakan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat daya saing nasional,” ujar Puan dalam sidang paripurna tersebut.
Puan turut menyampaikan bahwa DPR RI akan mengawal seluruh proses pembahasan RAPBN 2027 melalui pandangan fraksi-fraksi yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Juni mendatang.
Selain agenda penyampaian KEM dan PPKF, rapat juga membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2026 serta pendapat fraksi terkait RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Namun perhatian utama sidang tetap tertuju pada pidato Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung menyampaikan arah kebijakan ekonomi pemerintah untuk tahun 2027.
Saat berdiri di podium utama parlemen, Prabowo membuka pidatonya dengan menyinggung situasi geopolitik dan geoekonomi dunia yang menurutnya sedang memasuki fase penuh ketidakpastian.
Ia menyebut konflik di berbagai kawasan dunia, termasuk Eropa dan Timur Tengah, memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekonomi global maupun stabilitas nasional Indonesia.
Karena itu, Prabowo mengaku sengaja hadir langsung di hadapan anggota dewan untuk menjelaskan arah kebijakan ekonomi pemerintah.
“APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Presiden juga menegaskan bahwa penyusunan RAPBN 2027 tetap berpijak pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera.
Dalam paparannya, Prabowo mulai menguraikan sejumlah target makro ekonomi yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara berada di kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB.
Di sisi lain, pemerintah berupaya menjaga defisit APBN tetap terkendali pada kisaran 1,80 sampai maksimal 2,40 persen terhadap PDB.
Prabowo juga menyampaikan bahwa stabilitas rupiah menjadi perhatian penting pemerintah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500.
Sedangkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan berada di kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.
Dalam sektor energi, pemerintah memperkirakan harga minyak mentah Indonesia berada pada rentang 70 hingga 95 dolar AS per barel. Lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602 sampai 615 ribu barel per hari.
Tak hanya itu, lifting gas diproyeksikan berada pada kisaran 934 hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.
Prabowo optimistis ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh di tengah tekanan global. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen sebagai jalan menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029.
Meski demikian, Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu.
Menurutnya, indikator kesejahteraan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan nasional.
Karena itu, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6 hingga 6,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga diproyeksikan turun ke rentang 4,30 hingga 4,87 persen.
Prabowo turut menyinggung soal ketimpangan sosial. Pemerintah, kata dia, ingin mempersempit jarak antara kelompok kaya dan miskin melalui berbagai program prioritas di bidang pendidikan, pertanian, dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam pidatonya, Presiden beberapa kali berbicara dengan nada emosional ketika menyinggung sejarah panjang penjajahan Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa para pendiri bangsa telah mengalami langsung penderitaan akibat imperialisme dan eksploitasi sumber daya Nusantara oleh bangsa asing selama ratusan tahun.
“Kekayaan Nusantara ratusan tahun diambil oleh penjajah untuk memperkaya mereka,” ujar Prabowo di hadapan peserta sidang.
Meski demikian, Presiden menegaskan dirinya tidak mengajak masyarakat membenci bangsa lain. Ia hanya mengingatkan pentingnya menjaga kemandirian dan harga diri bangsa Indonesia.
Pidato Prabowo beberapa kali mendapat tepuk tangan dari peserta sidang, terutama saat menyinggung pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
Suasana sidang berlangsung relatif tertib hingga rapat paripurna selesai sekitar pukul 12.05 WIB.
Usai mengikuti agenda parlemen, Presiden Prabowo meninggalkan Gedung Nusantara DPR RI sekitar pukul 12.15 WIB. Dalam perjalanan keluar kompleks parlemen, Presiden sempat menyapa massa aksi yang berkumpul di kawasan depan TVRI sebelum melanjutkan perjalanan menuju Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan lokasi satu menit kemudian dalam situasi aman.
Hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai, kondisi di area DPR/MPR RI dilaporkan tetap kondusif. Aktivitas pengamanan berlangsung normal tanpa adanya gangguan menonjol selama rapat paripurna berlangsung.
