Jakarta | Pemerintah menyatakan Indonesia telah menghentikan impor solar, termasuk jenis bahan bakar dengan tingkat cetane number 48 atau CN 48. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah penerapan program B50 yang mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit. Melalui kebijakan ini, solar dicampur dengan minyak sawit hingga mencapai porsi 50 persen, sehingga kebutuhan terhadap solar konvensional dari luar negeri dapat ditekan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengaitkan capaian tersebut dengan besarnya kapasitas produksi dan ketersediaan bahan baku sawit di dalam negeri. Menurut dia, konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter. Dari jumlah itu, sebanyak 50 persen kebutuhan dipenuhi menggunakan crude palm oil (CPO) atau minyak sawit. Komposisi tersebut menjadi dasar penting bagi pelaksanaan B50 sekaligus memperkuat peran komoditas domestik dalam penyediaan energi.
Program B50 dirancang untuk meningkatkan penggunaan biodiesel dalam sektor transportasi, industri, dan kegiatan ekonomi lain yang bergantung pada solar. Selain memperluas pasar CPO, penerapan campuran tersebut dinilai dapat mengurangi kebutuhan impor bahan bakar fosil. Pemerintah juga melihat kebijakan ini sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional, terutama ketika harga dan pasokan energi global mengalami perubahan.
Penghentian impor solar CN 48 menjadi indikator bahwa pemanfaatan energi berbasis sawit mulai memberikan dampak terhadap neraca pasokan nasional. Dengan mengandalkan produksi dalam negeri, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar negeri serta menjaga devisa. Meski demikian, keberlanjutan program B50 tetap memerlukan kesiapan produksi CPO, distribusi biodiesel, dan pengawasan mutu agar campuran bahan bakar dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara konsisten.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya perusahaan tambang yang mengajukan izin impor solar untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Sorotan tersebut disampaikan ketika pemerintah menyatakan kebutuhan solar nasional telah terpenuhi, termasuk melalui keberhasilan pelaksanaan program B50. Program itu diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati dalam campuran solar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Dalam Rakernas III HIPPI 2026 yang berlangsung di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Senin, 12 Oktober 2026, Bahlil menyebut PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai salah satu perusahaan yang masih berupaya memperoleh izin impor solar. KPC merupakan anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI), yang berada dalam grup Bakrie. Penyebutan tersebut dilakukan secara terbuka di hadapan Anindya Bakrie, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus salah satu petinggi Bakrie Group.
Bahlil menjelaskan bahwa dirinya sempat mempertimbangkan untuk mencoret pengajuan impor tersebut. Namun, ia kemudian menyampaikan keberatan itu dengan nada bercanda karena pihak yang mengajukan disebutnya sebagai kawan. Pernyataan itu menggambarkan posisi pemerintah yang ingin memastikan kebijakan pemenuhan kebutuhan energi nasional berjalan konsisten, termasuk bagi sektor pertambangan.
Pokok keberatan Bahlil ditujukan pada pengajuan impor solar untuk kebutuhan operasional perusahaan tambang, bukan pada kegiatan usaha KPC secara keseluruhan. Pemerintah ingin perusahaan menyesuaikan kebutuhan bahan bakarnya dengan ketersediaan pasokan dalam negeri dan kebijakan energi yang sedang diperkuat. Dengan demikian, permintaan izin impor tersebut menjadi perhatian karena muncul di tengah klaim bahwa kebutuhan solar nasional telah mencukupi dan program B50 telah mendukung upaya pengurangan impor bahan bakar.
Keterangan Bahlil menunjukkan bahwa tantangan energi Indonesia belum selesai meskipun terdapat kemajuan dalam program B50 dan penghentian impor solar. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri masih terlihat pada kebutuhan minyak mentah dan sejumlah jenis bahan bakar minyak (BBM) lainnya. Karena itu, perkembangan pada satu komoditas tidak dapat langsung dimaknai sebagai berakhirnya impor seluruh BBM.
Saat ini, produksi minyak mentah dalam negeri berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Selisih produksi dan kebutuhan tersebut membuat Indonesia masih harus mengimpor sekitar satu juta barel BBM per hari, sebagaimana disampaikan Bahlil. Angka ini menggambarkan besarnya tekanan untuk memperkuat kapasitas produksi domestik sekaligus mengelola pertumbuhan permintaan energi.
Kondisi serupa juga terlihat pada bensin atau gasoline. Konsumsi bensin di dalam negeri disebut mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sementara produksi nasional baru berada pada kisaran 18 hingga 19 juta kiloliter per tahun. Dengan demikian, terdapat kekurangan pasokan yang masih dipenuhi melalui impor. Perbedaan konsumsi dan kemampuan produksi ini menunjukkan bahwa ketersediaan energi nasional masih memerlukan dukungan rantai pasok internasional.
Bahlil menekankan perlunya mengoptimalkan seluruh sumber energi domestik untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Pada sektor fosil, langkahnya mencakup peningkatan lifting minyak melalui pengelolaan lapangan yang lebih efektif, pemanfaatan teknologi, serta percepatan pengembangan potensi produksi. Di sisi lain, energi alternatif berbasis nabati juga perlu diperkuat agar dapat menjadi bagian dari bauran energi nasional. Pengembangan bahan bakar nabati, termasuk melalui program B50, dapat membantu mengurangi tekanan terhadap kebutuhan impor solar. Namun, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan produksi minyak, penguatan kapasitas pengolahan, dan pengembangan sumber energi alternatif lainnya. Dengan pendekatan yang menyeluruh, Indonesia dapat memperbaiki ketahanan energi tanpa mengabaikan kenyataan bahwa kebutuhan impor minyak dan bensin masih berlangsung.
Selain mengembangkan pemanfaatan biodiesel, pemerintah menyiapkan langkah untuk mengurangi ketergantungan pada impor bensin melalui pengembangan bahan bakar campuran etanol. Bahlil menyampaikan bahwa penggunaan etanol terus didorong dengan target kandungan campuran yang dapat mencapai 50 persen, atau dikenal sebagai E50. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas pemanfaatan sumber energi yang tersedia di dalam negeri sekaligus mengurangi kebutuhan terhadap pasokan bensin dari luar negeri.
Perumusan target E50 dirancang dengan mengambil pelajaran dari penerapan program B50. Menurut penjelasan Bahlil, pengembangan campuran biodiesel tersebut berlangsung secara bertahap, dari B10 hingga mencapai B50. Pengalaman itu menjadi dasar bagi pemerintah dalam mendorong pengembangan bahan bakar campuran etanol dengan tingkat pencampuran yang lebih tinggi. Dengan pendekatan serupa, peningkatan kandungan etanol dipandang perlu disiapkan melalui pemanfaatan bahan baku lokal dan penguatan ekosistem energi di dalam negeri.
Bahlil menyebut tebu, singkong, dan jagung sebagai bahan baku yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan etanol. Penggunaan komoditas tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bahan bakar, tetapi juga diharapkan membangun kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Pemanfaatan bahan baku dari sektor pertanian dapat menghubungkan kebutuhan energi dengan potensi produksi daerah, tanpa mengabaikan tujuan utama kebijakan energi nasional.
Melalui dorongan terhadap campuran etanol hingga E50, pemerintah menempatkan potensi energi dalam negeri sebagai salah satu dasar pengembangan kebijakan bahan bakar. Fokus tersebut mencakup pemanfaatan tebu, singkong, dan jagung, serta pengambilan pelajaran dari tahapan penerapan B50. Dengan demikian, arah kebijakan ditekankan pada penguatan sumber daya domestik dan peningkatan pemanfaatannya untuk mendukung kebutuhan energi nasional.
Baca juga: Program Serbu Ekosistem: Inisiatif Bank Syariah Nasional di Bandung | Peluncuran Program Edukasi Berbasis AI di Makassar | Pemerintah Kota Bogor Bantu Ribuan Siswa Melalui Program Penebusan Ijazah
