Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap guru merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia memberikan sambutan dalam Konferensi Regional Asia Pasifik ke-10 Education International di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026. Forum tersebut mempertemukan para pemangku kepentingan pendidikan untuk membahas berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan sistem pendidikan di kawasan Asia Pasifik.
Menurut Pramono, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, fasilitas, atau kebijakan yang dibuat pemerintah. Mutu pendidikan sangat bergantung pada orang-orang yang menjalankan proses tersebut, terutama para guru sebagai pendidik yang berinteraksi langsung dengan peserta didik. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan perlu disertai perhatian serius terhadap kesejahteraan, kapasitas, dan kebutuhan profesional guru.
Pramono menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa para guru memperoleh dukungan yang memadai agar dapat menjalankan tugas secara optimal. Dukungan tersebut mencakup penguatan kompetensi, lingkungan kerja yang layak, serta kebijakan yang memperhatikan kondisi nyata di lapangan.
Perhatian itu, lanjutnya, harus diberikan kepada seluruh guru, termasuk mereka yang mengajar di sekolah swasta. Keberadaan sekolah swasta turut membantu pemerintah menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat, sehingga guru di dalamnya memiliki peran yang sama penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Dengan dukungan yang lebih merata, peningkatan mutu pendidikan di Jakarta diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak peserta didik.
Pramono Anung menyampaikan apresiasi terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang berstatus sebagai anggota aktif Education International. Menurutnya, keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa PGRI memiliki posisi penting dalam memperjuangkan kepentingan para pendidik, baik dalam lingkup nasional maupun dalam hubungan dengan gerakan pendidikan internasional. Peran itu dinilai relevan dengan kebutuhan guru yang terus menghadapi tuntutan profesional sekaligus memerlukan perhatian terhadap kondisi kehidupan mereka.
Dalam pandangan Pramono, kesejahteraan guru menjadi salah satu perhatian utama yang perlu diperjuangkan secara berkelanjutan. Kesejahteraan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kemampuan pendidik menjalankan tugas secara optimal. Karena itu, upaya memperjuangkan kondisi yang lebih baik bagi guru perlu berjalan bersama dengan peningkatan profesionalisme. Pendidik diharapkan memperoleh ruang untuk mengembangkan kapasitasnya, sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab pendidikan secara semakin baik.
Pramono juga menekankan fungsi PGRI dalam melindungi hak guru ketika menjalankan tugas. Perlindungan tersebut menempatkan organisasi profesi sebagai wadah yang memperjuangkan kepentingan pendidik dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. Hak guru, profesionalisme, dan kesejahteraan dipandang sebagai rangkaian perhatian yang tidak terpisahkan dari kondisi para pendidik.
Selain memperjuangkan kesejahteraan, meningkatkan profesionalisme, dan melindungi hak guru, PGRI menurut Pramono memiliki fungsi memperjuangkan jaminan masa depan bagi para pendidik. Penekanan ini memperlihatkan bahwa perhatian terhadap guru tidak hanya berfokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga pada kepastian kehidupan mereka di masa mendatang. Dengan demikian, apresiasi terhadap PGRI berangkat dari pengakuan atas perannya dalam memperjuangkan kesejahteraan, profesionalisme, hak, serta masa depan guru secara berkesinambungan.
Pramono Anung menilai peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Menurutnya, penguatan pendidikan membutuhkan kerja sama yang terbuka pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, organisasi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan agar setiap pihak dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya.
Keterbukaan terhadap kerja sama menjadi bagian penting dalam merancang dan menjalankan program pendidikan. Sekolah memiliki pengalaman langsung dalam memahami kebutuhan pembelajaran, sedangkan perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui pengetahuan, kajian, dan pengembangan kapasitas. Pada saat yang sama, organisasi serta unsur masyarakat lainnya dapat mendukung penguatan program melalui gagasan dan sumber daya yang relevan.
Dalam pandangan Pramono, kerja sama lintas pihak harus diarahkan untuk memperkuat dukungan kepada guru. Guru merupakan bagian penting dalam proses pendidikan, sehingga membutuhkan kebijakan, pendampingan, dan dukungan yang memadai agar dapat menjalankan tugas secara optimal. Kolaborasi juga diharapkan dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan program, pertukaran pengetahuan, serta penyusunan langkah yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pramono menekankan bahwa berbagai tantangan pendidikan perlu dihadapi melalui upaya bersama. “Pendidikan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Kita harus membuka ruang kolaborasi dan bekerja bersama untuk memberikan dukungan kepada guru serta meningkatkan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat membangun komunikasi yang lebih luas dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan. Dialog dan kerja sama diharapkan membuka ruang untuk mencari solusi secara bersama, dengan tetap memperhatikan pengalaman sekolah, masukan perguruan tinggi, peran organisasi, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pendidikan dapat disusun secara lebih terarah serta memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan yang berkaitan.
Program pendidikan di tingkat DKI Jakarta menjadi salah satu perhatian penting yang disampaikan Pramono Anung. Dukungan tersebut diarahkan untuk memastikan pelajar dan mahasiswa memiliki kesempatan belajar yang lebih luas, tanpa terhambat oleh kondisi ekonomi keluarga. Melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), pemerintah daerah memberikan bantuan finansial bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Saat ini, penerima manfaat KJP Plus tercatat lebih dari 700 ribu pelajar di Jakarta.
Dukungan pendidikan juga diberikan kepada mahasiswa melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Program ini membantu mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi dengan dukungan biaya yang tersedia. Lebih dari 50 ribu mahasiswa disebut telah menerima manfaat KJMU. Keberadaan kedua program tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan akses pendidikan, mulai dari bangku sekolah hingga perguruan tinggi.
Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dilakukan melalui bantuan biaya. Perbaikan sarana dan prasarana sekolah turut menjadi bagian penting dari agenda tersebut, karena lingkungan belajar yang layak berpengaruh terhadap kenyamanan dan proses pembelajaran siswa. Selain itu, perluasan akses pendidikan diperlukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di berbagai wilayah Jakarta. Sejak 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan renovasi 19 gedung sekolah di seluruh Jakarta. Target ini menjadi langkah untuk memperbaiki fasilitas pendidikan sekaligus mendukung kegiatan belajar yang lebih aman dan memadai.
Untuk memperluas peluang melanjutkan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan program LPDP Jakarta pada tahun depan. Program tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu yang memiliki aspirasi dan potensi akademik untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, termasuk ke luar negeri. Dengan dukungan pembiayaan, fasilitas sekolah yang lebih baik, dan akses yang semakin luas, kebijakan pendidikan Jakarta diarahkan untuk membantu lebih banyak warga mengembangkan kemampuan serta meraih masa depan yang lebih baik.
Baca juga: Tantangan dalam Program Makan Bergizi Gratis dan Penilaian Terhadap Sudaryono | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | Tantangan Sudaryono dalam Mengelola Program Makan Bergizi Gratis
