Makassar | Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Bahlil tiba di kompleks kepresidenan untuk memenuhi panggilan tersebut, ketika perhatian publik tertuju pada persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali yang mengalami kendala.
Pertemuan Prabowo dan Bahlil berlangsung di Istana Merdeka. Namun, Bahlil belum mengungkapkan agenda maupun hal yang hendak dilaporkannya kepada Presiden. Ia juga tidak menyampaikan rincian mengenai topik yang akan dibahas sebelum pertemuan berlangsung. Keterangan mengenai tujuan pemanggilan tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari Bahlil setelah rapat selesai.
Setibanya di Istana, Bahlil memilih untuk tidak membeberkan isi pembahasan. Ia menyatakan bahwa hasil pertemuan akan disampaikan setelah rapat bersama Presiden selesai. Sikap tersebut membuat informasi mengenai pertemuan Prabowo dan Bahlil untuk sementara masih terbatas pada agenda pemanggilan serta kehadiran keduanya di Istana Merdeka.
Pemanggilan ini berlangsung pada hari yang sama ketika distribusi BBM di Bali dilaporkan menghadapi kendala. Meski demikian, Bahlil belum mengaitkan secara langsung pertemuan itu dengan persoalan distribusi BBM tersebut. Ia juga belum menjelaskan apakah isu tersebut termasuk dalam materi laporan atau pembahasan dengan Presiden. Pemerintah masih menunggu hasil rapat sebelum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai perkara yang dibicarakan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia belum memberikan jawaban langsung mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah di Bali. Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah masyarakat melaporkan keterbatasan pasokan di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi itu berdampak pada aktivitas warga dan pengguna kendaraan, terutama karena ketersediaan BBM merupakan kebutuhan penting bagi mobilitas harian serta kegiatan pariwisata dan perekonomian di Pulau Dewata.
Ketika dimintai penjelasan, Bahlil menyampaikan bahwa Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, telah berada di Bali untuk menangani persoalan distribusi tersebut. Kehadiran pimpinan Pertamina di lokasi diharapkan dapat mempercepat pemeriksaan terhadap rantai pasok, termasuk proses pengiriman dan penyaluran BBM ke SPBU yang mengalami gangguan. Pemerintah memilih menunggu hasil penanganan langsung sebelum menyampaikan keterangan lebih terperinci mengenai penyebab kendala dan langkah perbaikannya.
Bahlil juga menyatakan masih menunggu laporan dari Dirut Pertamina sebelum memberikan penjelasan kepada media. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menyampaikan informasi berdasarkan data lapangan dan laporan resmi, bukan kesimpulan sementara. Sebelumnya, kendala distribusi BBM di Bali terlihat dari antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Warga harus menunggu lebih lama untuk memperoleh bahan bakar, sementara petugas dan pengelola SPBU berupaya mengatur pelayanan di tengah pasokan yang terbatas. Laporan dari Pertamina nantinya diharapkan menjelaskan perkembangan distribusi, ketersediaan stok, serta upaya untuk mengembalikan pelayanan SPBU agar berjalan normal.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, memastikan ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) secara umum masih berada dalam kondisi aman. Berdasarkan pemantauan kementerian, ketersediaan stok berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di Bali tidak terutama disebabkan oleh kekurangan persediaan BBM.
Laode menjelaskan, kendala utama berada pada proses pengiriman, khususnya keterlambatan BBM untuk tiba dan kemudian disalurkan kepada konsumen. Dengan demikian, stok yang tersedia belum dapat segera sampai ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi itu menimbulkan antrean karena kebutuhan masyarakat tetap berlangsung, sementara pasokan baru belum tiba di lokasi distribusi.
Keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM menjadi salah satu pemicu gangguan distribusi tersebut. Selama kapal belum merapat dan muatannya belum dapat dibongkar, penyaluran ke titik-titik yang membutuhkan pasokan ikut tertunda. Situasi inilah yang kemudian terlihat sebagai kelangkaan di tingkat konsumen, meskipun ketahanan stok secara keseluruhan masih berada pada kisaran yang aman.
Setelah kapal pengangkut tiba, proses distribusi dipercepat melalui operasi selama 24 jam. Langkah tersebut dilakukan agar BBM dapat segera dipindahkan dari titik penerimaan menuju SPBU dan wilayah yang mengalami antrean. Percepatan ini diharapkan membantu memulihkan kelancaran penyaluran tanpa harus menunggu siklus operasional normal.
Laode berharap persoalan distribusi BBM di Bali dapat diselesaikan pada hari itu atau paling lambat pada hari berikutnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perhatian pemerintah diarahkan pada percepatan pengiriman dan penyaluran, bukan semata-mata penambahan stok. Dengan koordinasi dan operasi tanpa jeda setelah kapal tiba, pasokan diharapkan dapat segera diterima konsumen sesuai kebutuhan.
Laode menjelaskan bahwa kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk musim, cuaca, dan kondisi transportasi. Hambatan tersebut dapat muncul di wilayah yang memiliki karakter geografis berbeda, terutama daerah yang mengandalkan jalur perairan sebagai bagian penting dari rantai pasok. Karena itu, ketersediaan BBM tidak hanya bergantung pada stok, tetapi juga pada kemampuan sarana transportasi menjangkau lokasi tujuan.
Pada musim kering, debit sungai di sejumlah wilayah dapat menurun. Kondisi ini membuat jalur sungai lebih sulit dilalui oleh moda angkutan yang biasanya digunakan untuk membawa BBM. Pengiriman kemudian harus dialihkan menggunakan truk. Namun, pilihan tersebut memerlukan waktu tempuh lebih lama dan memiliki kapasitas angkut yang terbatas dibandingkan pengiriman melalui jalur perairan. Perubahan moda transportasi itu dapat memengaruhi jadwal distribusi, khususnya ketika kebutuhan pasokan harus dipenuhi secara berkelanjutan.
Selain penurunan debit sungai, gelombang tinggi juga menjadi kendala bagi transportasi laut. Kapal pengangkut BBM dapat mengalami kesulitan untuk bersandar ketika kondisi perairan tidak mendukung. Akibatnya, proses bongkar muat tertunda dan penyaluran ke berbagai wilayah ikut mengalami perlambatan. Kendala cuaca tersebut perlu diperhitungkan dalam pengaturan distribusi agar setiap tahapan pengiriman dapat berjalan sesuai kondisi lapangan.
Laode menegaskan bahwa setelah kapal bersandar di Bali, distribusi BBM langsung dijalankan selama 24 jam. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat penyaluran setelah pasokan tiba dan mengurangi waktu tunggu di tahap berikutnya. Ia juga menyebut bahwa persoalan distribusi serupa dihadapi Makassar. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa faktor cuaca dan sarana transportasi menjadi bagian dari tantangan distribusi di sejumlah daerah, tanpa mengubah kebutuhan untuk menjaga kelancaran penyaluran sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Baca juga: Upaya Stabilitas Harga Cabai Melalui Distribusi Efektif | Dampak Kelangkaan BBM Terhadap Distribusi Pangan di Sulawesi Selatan | Prabowo Subianto: Kesalahan Berpidato adalah Hal yang Manusiawi
