BATAM, KEPULAUAN RIAU — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Pemerintah menegaskan bahwa warga lokal Rempang, Batam, tidak akan tersingkir di tengah rencana pengembangan investasi, industrialisasi, dan hilirisasi kawasan. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara saat berada di Batam pada Jumat, 9 Oktober 2026. Ia menyatakan bahwa pengembangan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat yang telah lama tinggal dan membangun kehidupan di wilayah tersebut.
Iftitah menekankan, pemerintah tidak ingin masyarakat lokal terusir akibat pengembangan kawasan. Pernyataan ini menjadi penanda perubahan pendekatan dalam merancang kebijakan transmigrasi di Rempang. Jika sebelumnya transmigrasi kerap dipahami sebagai pemindahan penduduk untuk mendukung pembukaan wilayah baru, pemerintah kini berupaya menempatkan keberadaan warga setempat sebagai bagian penting dari perencanaan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyediaan lahan bagi kegiatan industri, tetapi juga memperhitungkan hak, kebutuhan, dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal.
Perubahan skema itu menunjukkan bahwa rencana investasi dan hilirisasi perlu disusun tanpa mengabaikan dimensi sosial. Warga Rempang dipandang bukan sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri secara sepihak terhadap proyek pembangunan, melainkan sebagai bagian dari masa depan kawasan. Karena itu, perencanaan transmigrasi diarahkan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki ruang hidup, akses terhadap sumber penghidupan, serta peluang untuk terlibat dalam perkembangan ekonomi yang berlangsung. Jaminan tersebut menjadi dasar penting agar industrialisasi dapat diterima secara lebih adil dan tidak menimbulkan penggusuran sosial. Pemerintah juga perlu menerjemahkan komitmen itu ke dalam kebijakan yang jelas, dialog berkelanjutan, dan pelaksanaan yang menghormati hak warga dari setiap tahap pengembangan Rempang.
Pemerintah mengubah skema transmigrasi di Rempang melalui pendekatan transmigrasi lokal dan program Trans Tuntas. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan warga setempat serta upaya untuk memastikan bahwa kebijakan penataan kawasan tetap memperhatikan hak dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal. Dengan pendekatan tersebut, transmigrasi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai proses pemindahan warga dari satu tempat ke tempat lain.
Pada pola sebelumnya, perhatian utama dapat dipahami berada pada perpindahan penduduk ke lokasi yang telah ditentukan. Sementara itu, skema baru menempatkan penyiapan kawasan permukiman terpadu sebagai bagian penting dari kebijakan. Pemerintah tidak hanya memindahkan warga, tetapi juga menyiapkan lingkungan tempat tinggal yang dirancang untuk mendukung kehidupan mereka. Pendekatan ini memberikan penekanan lebih besar pada keberadaan warga setelah proses penataan berlangsung.
Melalui transmigrasi lokal dan Trans Tuntas, terdapat dua jaminan utama yang ditekankan pemerintah. Pertama, warga memperoleh kepastian mengenai kepemilikan tanah. Jaminan ini penting karena tanah berkaitan langsung dengan tempat tinggal, rasa aman, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Kepastian tersebut juga menjadi dasar agar warga memiliki kejelasan atas hak mereka dalam kawasan yang disiapkan.
Kedua, pemerintah menjamin penyediaan permukiman yang mendukung kehidupan warga. Permukiman yang dimaksud bukan sekadar bangunan tempat tinggal, melainkan bagian dari kawasan terpadu yang disiapkan untuk menunjang kehidupan masyarakat secara lebih layak. Dengan demikian, perubahan skema ini berupaya menggabungkan penataan kawasan dengan perlindungan hak warga lokal. Transmigrasi lokal dan program Trans Tuntas diposisikan sebagai cara untuk menghadirkan penataan yang tidak mengabaikan kepemilikan tanah maupun kebutuhan warga atas tempat tinggal yang mendukung kehidupan mereka.
Perubahan penting dalam skema transmigrasi Rempang berkaitan dengan kepastian legalitas lahan bagi warga yang dipindahkan ke permukiman baru. Pemerintah menjanjikan setiap keluarga memperoleh sertifikat tanah sejak awal menempati hunian yang telah disiapkan. Sertifikat tersebut menjadi bukti hukum atas kepemilikan atau penguasaan lahan, sekaligus memberikan dasar yang lebih kuat bagi warga untuk mengembangkan kehidupan ekonomi di tempat baru.
Kebijakan ini dirancang untuk mencegah persoalan yang kerap muncul dalam program transmigrasi sebelumnya. Pada sejumlah pelaksanaan terdahulu, warga harus menunggu bertahun-tahun sebelum mendapatkan dokumen resmi terkait lahan yang ditempati. Masa tunggu tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian, membatasi akses terhadap pembiayaan, serta menyulitkan warga ketika hendak mengurus pembangunan, pewarisan, atau pemanfaatan lahan secara legal.
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara membandingkan pola lama dengan skema yang disiapkan untuk Rempang. “Pada pola lama, warga ditempatkan terlebih dahulu, kemudian sertifikat baru diberikan beberapa tahun setelahnya. Dalam skema baru, sertifikat akan diberikan secara langsung sejak awal warga menempati permukiman,” ujar Iftitah. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum tidak lagi ditempatkan sebagai tahapan lanjutan, melainkan bagian dari paket penempatan sejak hari pertama.
Pemberian sertifikat sejak awal juga diharapkan memperkuat kepercayaan warga terhadap proses relokasi. Kepastian mengenai batas, status, dan hak atas lahan dapat mengurangi kekhawatiran tentang potensi sengketa pada masa mendatang. Selain dokumen kepemilikan, pelaksanaan kebijakan ini tetap memerlukan pendataan yang akurat, pengukuran lahan, serta koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pertanahan. Dengan demikian, janji legalitas tersebut dapat diwujudkan melalui administrasi yang transparan dan dokumen yang benar-benar dapat digunakan warga.
Permukiman baru dalam skema transmigrasi Rempang dirancang sebagai kawasan terpadu yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga mendukung kebutuhan dasar warga. Fasilitas pendidikan menjadi bagian penting melalui penyediaan sekolah bagi anak-anak di lingkungan permukiman. Kehadiran sarana tersebut diharapkan memungkinkan akses pendidikan tetap menjadi pertimbangan utama dalam penataan kawasan, tanpa memisahkan kehidupan keluarga dari layanan publik yang dibutuhkan sehari-hari.
Selain sekolah, kawasan permukiman juga akan dilengkapi sarana kesehatan dan rumah ibadah. Sarana kesehatan disiapkan sebagai bagian dari dukungan terhadap kebutuhan warga, sedangkan rumah ibadah menjadi ruang bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan masyarakat. Penataan fasilitas secara berdekatan dalam satu kawasan menunjukkan upaya membangun lingkungan yang dapat menunjang aktivitas warga secara lebih menyeluruh.
Rancangan tersebut turut mempertimbangkan ruang bagi kegiatan ekonomi dan sosial. Ruang ekonomi diperlukan agar warga tetap memiliki tempat untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Pada saat yang sama, ruang sosial dapat mendukung interaksi, kebersamaan, serta kegiatan masyarakat. Karena itu, pemindahan atau penataan permukiman tidak semata-mata dilihat dari aspek fisik, melainkan juga dari keberlanjutan kehidupan warga setelah berada di lingkungan baru.
Penyesuaian kawasan juga akan memperhatikan mata pencaharian sehari-hari warga. Pertimbangan ini penting agar perkembangan industri di Rempang tidak mengabaikan cara warga memenuhi kebutuhan hidupnya. Penataan permukiman diharapkan tetap memberi ruang bagi keberlangsungan aktivitas tersebut, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, tanpa menetapkan bentuk pekerjaan yang belum menjadi bagian dari kebijakan yang disampaikan.
Menteri Transmigrasi Iftitah menyampaikan bahwa perubahan pendekatan transmigrasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Program transmigrasi diarahkan tidak hanya pada penataan permukiman, tetapi juga agar turut membuka lapangan kerja dan menekan kemiskinan. Dengan demikian, kawasan baru diposisikan sebagai bagian dari kebijakan yang menghubungkan penyediaan fasilitas, perlindungan kehidupan warga, serta tujuan pembangunan yang lebih luas.
