KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkap hasil pemeriksaan terhadap klaster mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan tersebut menjadi perhatian setelah petugas menemukan sejumlah fasilitas dan barang yang dinilai tidak semestinya berada di lingkungan hunian narapidana. Temuan itu kini ditelusuri untuk mengetahui pihak yang memiliki, menguasai, atau bertanggung jawab atas keberadaan barang-barang tersebut.
Hasil investigasi disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, pada Senin, 5 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Rudi menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap area yang disebut sebagai klaster mewah di dalam lapas. Pemeriksaan mencakup kondisi ruangan, fasilitas yang tersedia, serta berbagai benda yang ditemukan selama proses penertiban dan pendalaman.
Salah satu temuan yang disoroti adalah kepemilikan minuman keras di area tersebut. Selain itu, petugas menemukan berbagai barang lain yang menjadi bagian dari pemeriksaan. Keberadaan minuman keras dan barang-barang tersebut dipandang sebagai indikasi penting dalam mengungkap bagaimana akses terhadap fasilitas khusus dapat terbentuk di dalam lapas. Setiap temuan masih menjadi bagian dari proses verifikasi dan penelusuran lebih lanjut oleh kementerian.
Investigasi itu juga mengarah pada penelusuran keterkaitan klaster mewah dengan narapidana Jimmy Masrin. Namun, penentuan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, keterangan para saksi, serta bukti yang dikumpulkan oleh tim. Kementerian Imipas menempatkan temuan tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap pengawasan dan penegakan aturan di Lapas Cibinong. Langkah berikutnya mencakup pendalaman asal-usul barang, mekanisme masuknya ke dalam lapas, serta kemungkinan adanya pelanggaran disiplin atau prosedur oleh pihak terkait.
Keterangan Rudi Setiawan memberikan arah baru dalam penyelidikan mengenai klaster mewah di Lapas Cibinong. Rudi menyebut minuman keras yang ditemukan di area tersebut bukan milik Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lapas Cibinong, Adi Nugroho Nur Wichaksono. Pernyataan itu sekaligus membantah dugaan bahwa barang tersebut berkaitan dengan pejabat lapas yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.
Berdasarkan keterangan Rudi, minuman keras tersebut tercatat atas nama narapidana kasus korupsi, Jimmy Masrin. Informasi mengenai pencatatan itu menjadi salah satu petunjuk yang menghubungkan barang tersebut dengan sosok Jimmy dalam pemeriksaan klaster mewah. Rudi tidak menyebut adanya hubungan kepemilikan dengan Adi Nugroho Nur Wichaksono, sehingga penelusuran diarahkan kepada narapidana yang namanya tercantum dalam keterangan tersebut.
Sosok Jimmy, menurut Rudi, juga terlihat jelas dalam rekaman kamera yang berkaitan dengan area klaster. Rekaman tersebut menjadi bagian penting karena dapat memperlihatkan keberadaan Jimmy di lokasi dan membantu memperjelas keterangan mengenai barang-barang yang berada di dalamnya. Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya bertumpu pada pencatatan nama, tetapi juga mempertimbangkan rekaman visual sebagai bahan penelusuran.
Rudi turut menyebut bahwa barang-barang yang berada di klaster tersebut merupakan milik Jimmy. Keterangan itu memperkuat arah investigasi yang mengarah kepada narapidana kasus korupsi tersebut, sekaligus memisahkan dugaan kepemilikan dari Adi Nugroho Nur Wichaksono. Meski demikian, setiap informasi masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan dan perlu dicocokkan dengan bukti serta keterangan lain yang diperoleh dalam penyelidikan.
Sebelum hasil investigasi dipaparkan oleh Rudi, telah beredar keterangan berbeda mengenai asal-usul sejumlah fasilitas yang ditemukan di klaster mewah Lapas Cibinong. Keterangan tersebut disampaikan Mashudi, yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 28 September 2026. Perbedaan ini menjadi bagian penting dalam menelusuri siapa yang menggunakan, memiliki, atau menyediakan berbagai barang di lokasi tersebut.
Dalam rapat itu, Mashudi menyatakan bahwa televisi, perabotan rumah tangga, sofa, spring bed, serta kulkas yang berisi tiga botol wiski dan satu botol bir merupakan barang pribadi Adi Nugroho Nur Wichaksono. Pernyataan tersebut menempatkan barang-barang itu sebagai kepemilikan personal, bukan fasilitas yang secara khusus disediakan oleh pihak lapas ataupun diperuntukkan bagi narapidana lain. Namun, keterangan tersebut merupakan penjelasan yang disampaikan pada tahap sebelum temuan investigasi Rudi dipaparkan kepada publik.
Posisi keterangan Mashudi perlu dibaca secara berimbang. Pernyataan dalam rapat parlemen mencerminkan informasi yang diketahui dan disampaikan oleh pejabat pemasyarakatan pada saat itu, sedangkan hasil investigasi dapat menghadirkan data, kesaksian, atau penelusuran baru yang berpotensi memperjelas maupun mengoreksi pemahaman sebelumnya. Karena itu, perbedaan kedua keterangan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu. Verifikasi terhadap status kepemilikan, riwayat pengadaan, penggunaan kamar, serta mekanisme masuknya barang tetap diperlukan.
Mashudi kemudian mengundurkan diri dari jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Perkembangan tersebut menambah perhatian terhadap penanganan kasus klaster mewah di Lapas Cibinong, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai bukti tunggal mengenai asal-usul barang atau pihak yang bertanggung jawab. Penilaian akhir semestinya didasarkan pada keseluruhan hasil investigasi, dokumen pendukung, serta klarifikasi dari setiap pihak yang disebut, termasuk Adi Nugroho Nur Wichaksono dan pihak pengelola lapas.
Mashudi menjelaskan bahwa dugaan adanya jalur tikus menuju klaster mewah di Lapas Cibinong telah diperiksa secara langsung. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah terdapat akses tersembunyi yang memungkinkan orang atau barang keluar-masuk kawasan klaster tanpa melalui jalur resmi. Berdasarkan pengecekan di lokasi, petugas tidak menemukan jalur tikus sebagaimana yang sebelumnya diduga dalam perkara tersebut.
Menurut Mashudi, kondisi geografis di sekitar klaster turut menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan. Lokasi itu dikelilingi aliran Sungai Ciliwung, sehingga dugaan mengenai adanya akses tersembunyi perlu diverifikasi secara cermat dan tidak dapat langsung dibenarkan. Pemeriksaan lapangan menjadi dasar penjelasan tersebut. Hasil pengecekan menunjukkan tidak adanya jalur tikus yang mengarah ke klaster, meskipun dugaan itu sempat menjadi bagian dari perhatian publik setelah keberadaan fasilitas mewah di dalam lapas terungkap.
Penanganan perkara kemudian berlanjut dengan langkah administratif terhadap sejumlah pihak. Mashudi telah mengundurkan diri sebagai buntut dari kasus tersebut. Di sisi lain, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjatuhkan sanksi kepada 17 orang yang terkait dengan perkara itu. Salah satu keputusan yang diumumkan ialah pemberhentian Kepala Lapas Cibinong, Wisnu Hari, dari aparatur sipil negara. Keputusan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut institusional atas terungkapnya klaster mewah dan pemeriksaan terhadap kondisi pengamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemerintah juga menjadikan proses ini sebagai dasar untuk mengevaluasi pengawasan serta kepatuhan terhadap aturan di lingkungan lapas, tanpa mengabaikan hasil pemeriksaan mengenai akses menuju lokasi yang dipersoalkan.
