JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto membantah tegas isu bahwa pergantian sejumlah menteri dan Kapolri dalam reshuffle kabinet beberapa waktu lalu merupakan upaya untuk menjauhkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai anggapan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membaca keputusan pemerintah.
Isu yang beredar sebelumnya menyebut reshuffle dilakukan untuk “mempreteli” orang-orang Jokowi dari pemerintahan. Narasi itu menggambarkan pergantian pejabat sebagai langkah sistematis untuk mengurangi pengaruh Presiden ke-7 RI dalam pemerintahan saat ini. Namun, Bambang menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar. Menurut dia, perubahan susunan kabinet maupun pergantian pejabat pada institusi tertentu merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Bantahan tersebut menegaskan bahwa keputusan reshuffle tidak semestinya dipahami sebagai upaya menyingkirkan pihak tertentu, termasuk tokoh-tokoh yang sebelumnya dikenal dekat dengan Jokowi. Pemerintah menempatkan perubahan jabatan dalam kerangka evaluasi, penataan organisasi, dan kebutuhan untuk memastikan program pemerintahan berjalan sesuai prioritas. Dengan demikian, isu mengenai upaya menjauhkan Jokowi dari pemerintahan Prabowo kembali dinyatakan tidak memiliki dasar yang benar.
Perubahan jabatan di lingkungan pemerintahan menjadi latar belakang pemberitaan yang menyoroti pergantian Kapolri dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Dalam sumber yang menjadi rujukan, Jenderal Suyudi Ario Seto disebut menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Pergantian tersebut menjadi salah satu perubahan jabatan yang disebut dalam pembahasan mengenai isu terkait posisi sejumlah pejabat negara.
Selain pergantian Kapolri, sumber juga menyebut perubahan pada jabatan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sugiono disebut menggantikan Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dengan demikian, terdapat dua perubahan jabatan yang menjadi konteks pemberitaan, yaitu pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo oleh Jenderal Suyudi Ario Seto pada posisi Kapolri serta pergantian Pratikno oleh Sugiono pada posisi Menko PMK.
Penyebutan kedua perubahan tersebut menjadi bagian dari konteks munculnya isu mengenai pergantian pejabat. Informasi yang tersedia menempatkan perubahan nama pada dua jabatan itu sebagai latar pemberitaan, tanpa memuat rincian tambahan mengenai alasan pergantian maupun waktu pelantikan. Karena itu, konteks yang dapat disampaikan adalah adanya perubahan pejabat pada posisi Kapolri dan Menko PMK sebagaimana disebut dalam sumber. Jenderal Suyudi Ario Seto tercatat sebagai pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sedangkan Sugiono tercatat sebagai pengganti Pratikno. Kedua pergantian ini menjadi unsur utama dalam pemberitaan yang membahas isu tersebut, tanpa perlu menambahkan keterangan lain di luar informasi yang tersedia.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan secara solid. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons anggapan bahwa perubahan di tubuh pemerintahan, termasuk pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sejumlah menteri, berkaitan dengan upaya menjauhkan Joko Widodo dari lingkaran pemerintahan. Menurut Bambang, asumsi semacam itu tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Bambang menjelaskan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian yang lazim dalam dinamika pemerintahan. Setiap perubahan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, evaluasi, maupun pertimbangan lain yang menjadi kewenangan presiden. Karena itu, pergantian Kapolri dan menteri tidak semestinya langsung ditafsirkan sebagai langkah politik untuk menyingkirkan pihak-pihak yang selama ini dikaitkan dengan Jokowi. Ia menekankan bahwa perubahan jabatan tersebut tidak diarahkan untuk memutus hubungan pemerintahan dengan tokoh atau kelompok tertentu.
Penegasan itu sekaligus menunjukkan bahwa koordinasi di dalam kabinet tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Bambang menyampaikan bahwa pemerintahan memiliki agenda dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara berkelanjutan, terlepas dari adanya perubahan pada posisi tertentu. Pergantian pejabat dipandang sebagai mekanisme normal dalam penyelenggaraan negara, bukan tanda keretakan atau perselisihan internal. Dengan demikian, isu mengenai upaya menjauhkan Jokowi tidak menjadi dasar dari keputusan-keputusan tersebut.
Bagi pemerintah, soliditas kabinet tercermin dari kemampuan setiap unsur untuk tetap bekerja sesuai tugas dan kewenangannya. Presiden Prabowo tetap memimpin jalannya pemerintahan, sementara para menteri dan pejabat terkait menjalankan mandat masing-masing. Bambang meminta agar perubahan struktur pemerintahan dipahami secara proporsional dan tidak dikaitkan dengan spekulasi mengenai persaingan politik. Penjelasan itu menegaskan bahwa kebijakan pergantian pejabat merupakan hal biasa dalam pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk menyisihkan kelompok yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.
Penegasan pemerintah melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang menempatkan reshuffle sebagai perubahan jabatan yang bersifat biasa, bukan langkah untuk mempreteli kekuasaan atau menjauhkan Joko Widodo dari pemerintahan. Pernyataan tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sejumlah menteri merupakan bagian dari agenda tertentu terhadap presiden. Menurut posisi yang disampaikan Bambang, perubahan itu tidak dapat dimaknai sebagai upaya sistematis untuk mengurangi peran maupun pengaruh Jokowi.
Bantahan tersebut juga menegaskan bahwa pergantian pejabat tidak mencerminkan keretakan di dalam pemerintahan. Reshuffle dipandang sebagai bagian dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan, ketika penyesuaian jabatan dilakukan tanpa harus dikaitkan dengan konflik atau perpecahan di unsur kabinet. Dengan demikian, perubahan posisi Kapolri dan menteri tetap ditempatkan dalam kerangka pergantian biasa, bukan sebagai tanda adanya perselisihan presiden dan jajaran pemerintahannya.
Bambang menekankan bahwa kondisi kabinet disebut tetap solid di tengah isu mengenai perubahan susunan pejabat. Pemerintah tidak melihat reshuffle sebagai cara untuk mempreteli atau menjauhkan Jokowi, melainkan sebagai pergantian yang tidak mengubah gambaran umum mengenai kekompakan pemerintahan. Penjelasan ini mengikat kembali posisi resmi pemerintah: pergantian jabatan tidak menjadi bukti keretakan, tidak menunjukkan agenda untuk menyingkirkan Jokowi dari pusat pemerintahan, dan berlangsung sebagai perubahan administratif yang lazim dalam perjalanan kabinet.
