Pringsewu — Jejakpersitiwa.id ,Sejumlah alokasi Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi sorotan setelah ditemukan beberapa pos belanja yang dinilai janggal, Kamis 11/12/2025.
Temuan tim media menunjukkan indikasi ketidakwajaran pada sejumlah item, di antaranya pemeliharaan bangunan gedung kantor sebesar Rp 41.650.000, belanja bibit ternak dan ikan Rp 22.500.000, belanja bahan kimia Rp 39.360.000, sewa kendaraan bermotor penumpang Rp 21.564.000, serta pemeliharaan alat angkutan Dinas yang mencapai Rp 171.940.000.
Beberapa sumber internal menilai bahwa komposisi anggaran tersebut terasa tidak proporsional, mereka menggambarkan pola yang terjadi sebagai anggaran yang besar tanpa uraian teknis yang memadai, khususnya pada biaya pemeliharaan kendaraan Dinas yang menembus angka ratusan juta rupiah, belanja bahan kimia juga dipandang tidak jelas peruntukannya karena tidak disertai rincian program, kebutuhan lapangan, maupun volume yang dapat diverifikasi publik.
Praktik seperti ini, menurut analisis sejumlah pemerhati, kerap menyerupai pola penyimpangan anggaran yang terjadi di banyak daerah lain, salah satu praktisi hukum menegaskan bahwa
“Anggaran yang tidak wajar, tidak memiliki rincian, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dapat menjadi indikator awal adanya dugaan mark up,” ujarnya narasumber berinisial (S).
Ia menekankan bahwa kondisi tersebut berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai UU Tipikor apabila terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara, dari sisi pengawasan kebijakan publik, pengamat anggaran memandang pola belanja serupa sebagai bentuk rapuhnya perencanaan, mereka menilai bahwa belanja pemeliharaan hingga mendekati dua ratus juta tanpa perincian teknis adalah sinyal merah yang harus diperiksa secara serius, belanja bibit dan bahan kimia yang tidak memiliki target penerima dan indikator capaian semakin memperkuat dugaan bahwa struktur anggaran disusun tanpa analisis kebutuhan yang memadai.
Dalam upaya menjaga keberimbangan informasi, tim media telah melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu namun hingga berita ini dipublikasikan, tidak ada respons maupun klarifikasi yang diberikan, sikap bungkam tersebut meninggalkan ruang spekulasi bahwa instansi terkait belum membuka diri terhadap permintaan keterangan publik.
Media akan melanjutkan investigasi terhadap realisasi anggaran tersebut dengan menelusuri dokumen pelaksanaan, melakukan pengecekan lapangan, dan terus membuka ruang klarifikasi bagi pihak dinas, publik berhak mengetahui apakah anggaran yang bersumber dari uang negara ini benar digunakan sesuai aturan atau justru menyimpan potensi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.
Tim
