*LSM SIMULASI Lampung Akan Demo Dikejati Terkait Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanggamus Desak Transparasi Anggaran 2025*

Bandar Lampung jejakperistiwa.id, Jumat (14/08/2026)– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serikat Masyarakat Lampung Anti Korupsi (SIMULASI) akan menggelar aksi unjuk rasa di kejati Prov. Lampung dalam waktu dekat. Aksi ini dilakukan untuk mendesak transparansi pengelolaan anggaran tahun 2025 yang disinyalir kuat mengandung indikasi korupsi secara terstruktur.

Ketua LSM SIMULASI, Agung Irwansyah, menyampaikan bahwa sorotan utama tertuju pada 70 paket kegiatan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Penyedia Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanggamus untuk Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil analisis timnya, terdapat sejumlah kejanggalan dalam pola pengadaan dan nilai pagu anggaran yang patut diduga sebagai bentuk penyimpangan.

“Sesuai dengan data RUP yang kami himpun, puluhan paket pengadaan dengan nilai miliaran rupiah didominasi oleh metode E-Purchasing dan Pengadaan Langsung dengan waktu pemilihan yang hampir seluruhnya terkonsentrasi pada Januari 2025. Pola ini sangat tidak wajar dan berpotensi mengakali proses pengadaan sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu,” tegas Agung Irwansyah dalam keterangan persnya, Rabu (12/08/2026).

Salah satu temuan yang paling menonjol adalah fragmentasi paket belanja untuk barang-barang sejenis. Misalnya, untuk pos “Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak puluhan paket dengan nilai yang bervariasi, mulai dari Rp 90 ribu hingga Rp 1,4 milyar. Selain itu belanja personal peralatan komputer nilai Rp 68 juta, Belanja bahan bakar dan pelumas nilai Rp 123 juta. Belanja tagihan listrik nilai Rp 120 juta, Kami akan mendalami apakah paket-paket tersebu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar,” ujarnya.

Dengan adanya temuan ini, LSM SIMULASI berkomitmen untuk tidak tinggal diam. Aksi unjuk rasa rencananya akan digelar di depan kantor Kejati prov. Lampung  sebagai bentuk desakan agar pihak terkait segera membuka data realisasi fisik dan keuangan dari setiap kegiatan yang dianggarkan.

“Kami akan mengawal tuntas dugaan penyimpangan ini. Jika diperlukan, kami akan melaporkan temuan ini ke aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Lampung, untuk dilakukan proses hukum yang transparan,” pungkas Agung. Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanggamus belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan LSM SIMULASI.