Kabupaten Kapuas | Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menyiapkan alokasi awal sekitar Rp21 miliar pada 2027 untuk memperkuat layanan pengelolaan sampah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung penataan sistem persampahan agar lebih terencana, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui dukungan program pembangunan yang berkelanjutan.
Alokasi awal itu merupakan bagian dari Local Service Delivery Improvement Project (LSDP), program dengan nilai total sekitar Rp107 miliar yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Melalui program tersebut, Kapuas memperoleh dukungan untuk membenahi berbagai aspek layanan, terutama yang berkaitan dengan persampahan. Penguatan pengelolaan diharapkan mencakup perencanaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas layanan sehingga penanganan sampah dapat berlangsung lebih tertib dan konsisten.
Staf Ahli Bupati Kapuas bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kapuas, Budi Kurniawan, menyampaikan bahwa program LSDP merupakan kepercayaan sekaligus amanah dari pemerintah pusat dan Bank Dunia. Keterangan itu disampaikan di Kuala Kapuas pada Selasa. Menurutnya, dukungan tersebut perlu dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang persampahan.
Penempatan pengelolaan sampah sebagai salah satu fokus program menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas lingkungan. Dengan dukungan pendanaan multiyears, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menyusun tahapan perbaikan secara lebih terukur, bukan hanya mengandalkan kegiatan tahunan. Pelaksanaan program juga diharapkan mendorong koordinasi yang lebih kuat pemerintah daerah, pelaksana layanan, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Kabupaten Kapuas menempati posisi khusus dalam pelaksanaan program LSDP. Berdasarkan keterangan Budi Kurniawan, Kapuas menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan Tengah yang memperoleh dukungan program tersebut. Posisi ini menjadi bagian dari cakupan nasional, karena LSDP diberikan kepada 30 kabupaten/kota penerima di Indonesia. Dengan demikian, Kapuas memiliki kesempatan untuk menata pengelolaan sampah melalui dukungan program yang diarahkan sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan yang berlaku.
Status sebagai satu-satunya penerima di Kalimantan Tengah juga membawa tanggung jawab penting bagi pemerintah daerah. Pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada tersedianya dukungan, tetapi memerlukan kesiapan kelembagaan yang mampu mengelola setiap tahapan secara tertib. Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu memastikan adanya perangkat kelembagaan yang mendukung, pembagian peran yang jelas, serta kapasitas untuk menjalankan perencanaan dan pelaksanaan program. Kesiapan tersebut menjadi dasar agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terarah.
Selain kelembagaan, program ini membutuhkan perencanaan teknis yang matang. Setiap rencana perlu disusun dengan memperhatikan kebutuhan daerah serta prosedur yang ditetapkan dalam program LSDP. Koordinasi lintas sektor juga menjadi unsur penting, mengingat pengelolaan sampah berkaitan dengan berbagai pihak dan tidak dapat berjalan secara terpisah. Sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan agar persiapan dan pelaksanaan program memiliki arah yang selaras.
Pada tahap awal, kegiatan program akan dibiayai terlebih dahulu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah itu, pelaksanaannya akan dinilai dan diverifikasi oleh tim Bank Dunia. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan kriteria serta prosedur yang berlaku. Karena itu, dukungan APBD, kesiapan lembaga, perencanaan teknis, dan koordinasi lintas sektor perlu dipersiapkan secara konsisten. Kapuas perlu menunjukkan bahwa seluruh unsur pendukung program telah disusun sesuai ketentuan, sehingga proses penilaian dan verifikasi dapat berlangsung berdasarkan dokumen serta kesiapan yang tersedia.
Program pengelolaan sampah melalui dukungan LSDP yang direncanakan mulai tahun anggaran 2027 memerlukan koordinasi antarpihak sejak tahap persiapan. Kejelasan tugas dan tanggung jawab menjadi dasar agar kebijakan tidak berhenti pada perencanaan, melainkan dapat diterapkan secara terukur di lapangan. Bapperida berperan menyelaraskan program dengan perencanaan pembangunan daerah, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) menyiapkan aspek teknis, pembinaan, serta pengawasan. Pemerintah kecamatan perlu mengoordinasikan pelaksanaan lintas wilayah, sementara kelurahan dan desa memastikan kebutuhan lokal serta kesiapan masyarakat terakomodasi.
Koordinasi tersebut juga perlu melibatkan kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang mengelola tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R). KSM perlu memahami standar operasional, pencatatan, pemeliharaan sarana, dan mekanisme pelaporan. Pembagian peran yang jelas akan mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan setiap unsur memiliki ukuran kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah dapat menetapkan forum komunikasi berkala untuk membahas kemajuan, kendala, dan tindak lanjut program.
Agenda persiapan harus diawali dengan sosialisasi kepada aparatur dan warga mengenai tujuan, manfaat, serta tata cara pengelolaan sampah. Selanjutnya, penghimpunan data lapangan perlu mencakup jumlah timbulan, pola pengangkutan, kondisi sarana, ketersediaan lahan, dan karakteristik sampah. Data tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur persampahan, seperti fasilitas pemilahan, pengolahan, pengumpulan, kendaraan, dan peralatan pendukung. Penyiapan kelembagaan pengelola di tingkat desa dan kelurahan juga penting agar sarana yang dibangun memiliki pengelola yang aktif serta berkelanjutan.
Pelaksanaan program harus berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai standar teknis maupun administratif. Penguatan kapasitas kelembagaan diharapkan berjalan seiring dengan penyediaan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui pemilahan sejak sumber, pengurangan penggunaan barang sekali pakai, serta pemanfaatan kembali material yang masih bernilai. Dengan demikian, volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dapat ditekan, sekaligus mendorong terbentuknya sistem pengelolaan yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan.
Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas menunjukkan bahwa kondisi persampahan setempat masih memerlukan perhatian dalam aspek pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Timbulan sampah tercatat sekitar 220,10 ton per hari atau setara dengan 800.336,5 ton per tahun. Angka tersebut menggambarkan besarnya volume sampah yang perlu ditangani melalui layanan persampahan yang terencana, berkelanjutan, dan menjangkau berbagai wilayah pelayanan.
Dari keseluruhan timbulan tersebut, sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA) tercatat sekitar 22,32 ton per hari. Sementara itu, sampah yang telah terolah atau dikelola berada pada angka sekitar 2,97 ton per hari. Data ini menjadi gambaran mengenai kondisi pengelolaan sampah yang berjalan di Kabupaten Kapuas, termasuk kebutuhan untuk memperkuat tahapan penanganan sebelum sampah mencapai TPA serta meningkatkan kapasitas pengolahan yang tersedia.
Dukungan melalui program LSDP mulai 2027 diarahkan untuk membantu peningkatan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di Kabupaten Kapuas. Dengan mempertimbangkan volume timbulan, jumlah sampah yang masuk ke TPA, serta sampah yang telah terolah atau dikelola, penguatan layanan menjadi bagian penting dalam merespons kondisi persampahan setempat. Pelaksanaan dukungan tersebut berkaitan dengan upaya memperbaiki pengelolaan secara lebih terarah, tanpa menetapkan target hasil, angka capaian, atau jadwal tambahan di luar informasi yang tersedia.
Baca juga: Dukungan Kepolisian bagi Keluarga Korban Kapal Virgo Transport | Tantangan dalam Program Makan Bergizi Gratis dan Penilaian Terhadap Sudaryono | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah
