Jakarta | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun Embung Kebagusan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko banjir pada musim hujan. Infrastruktur penampungan air ini disiapkan untuk mendukung pengelolaan aliran air, terutama ketika curah hujan tinggi menyebabkan kapasitas saluran dan sistem drainase perkotaan terbebani. Pembangunan tersebut masih berlangsung dan belum dapat disebut selesai.
Informasi mengenai proyek ini disampaikan saat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pembangunan embung pada Selasa, 13 Oktober 2026. Peninjauan itu menjadi bagian dari pemantauan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan infrastruktur yang diharapkan dapat memperkuat langkah pengendalian banjir di wilayah Jakarta Selatan. Embung Kebagusan dipandang sebagai bagian dari penanganan banjir yang dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan sarana pengelolaan air.
Proyek tersebut membutuhkan anggaran yang besar karena mencakup pembangunan fisik embung sekaligus pembebasan lahan. Total anggaran yang disiapkan untuk kedua kebutuhan itu mencapai sekitar Rp200 miliar. Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur pengendali banjir di kawasan perkotaan memerlukan dukungan pembiayaan yang signifikan, khususnya ketika proyek berada di wilayah dengan kebutuhan lahan yang tinggi.
Melalui pembangunan ini, Pemprov DKI Jakarta berupaya menambah kapasitas penampungan air dan menekan potensi genangan saat musim hujan. Namun, manfaat embung baru dapat dinilai secara lebih menyeluruh setelah seluruh tahapan pekerjaan rampung dan fasilitas tersebut mulai dioperasikan. Karena itu, pemerintah masih perlu memastikan proses konstruksi, pembebasan lahan, serta pengelolaan kawasan berjalan sesuai rencana agar tujuan pengurangan risiko banjir dapat tercapai.
Rencana pembangunan Embung Kebagusan membutuhkan anggaran besar karena mencakup dua komponen utama, yakni pekerjaan fisik dan pembebasan lahan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kebutuhan dana untuk satu embung berada di kisaran Rp200 miliar. Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp50 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik, sementara sisa anggaran berkaitan dengan pengadaan atau pembebasan lahan.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa biaya penyediaan lahan menjadi bagian penting dalam keseluruhan kebutuhan pembiayaan. Besarnya alokasi ini dipengaruhi oleh luas lahan yang diperlukan serta nilai tanah di wilayah Jakarta. Dengan demikian, angka sekitar Rp200 miliar yang disebut gubernur menggambarkan kebutuhan anggaran untuk satu proyek embung secara keseluruhan, bukan semata-mata biaya konstruksi.
Sementara itu, rincian dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyebut pekerjaan pembangunan Embung Kebagusan menelan biaya Rp54 miliar. Anggaran tersebut merujuk pada pekerjaan pembangunan fisik embung, termasuk pelaksanaan konstruksi yang diperlukan agar fasilitas dapat berfungsi sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir.
Dalam keterangan yang sama, pembebasan lahan seluas dua hektare disebut menggunakan dana Rp200 miliar. Angka ini perlu dipahami sebagai informasi terpisah dari biaya pekerjaan fisik sebesar Rp54 miliar. Perbedaan penyebutan tersebut menunjukkan adanya dua rincian pembiayaan berdasarkan sumber dan komponen pekerjaan yang dijelaskan. Karena itu, angka kebutuhan sekitar Rp200 miliar dari gubernur tidak sebaiknya langsung dijumlahkan dengan angka Rp54 miliar dari Dinas SDA tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan masing-masing.
Secara keseluruhan, pembiayaan Embung Kebagusan mencakup anggaran konstruksi dan pengadaan lahan dengan nilai yang signifikan. Penyajian angka secara terpisah diperlukan agar informasi mengenai proyek tetap sesuai dengan keterangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas SDA, sekaligus menghindari kesimpulan bahwa seluruh angka tersebut merujuk pada komponen anggaran yang sama.
Embung Kebagusan ditempatkan di kawasan hulu daerah tangkapan air Kali Mampang. Posisi ini membuatnya memiliki fungsi penting dalam sistem tata air setempat, terutama untuk menahan dan mengatur aliran air sebelum bergerak menuju wilayah hilir. Penanganan banjir tidak hanya berkaitan dengan kapasitas alur sungai, tetapi juga dengan kemampuan kawasan hulu dalam mengendalikan limpasan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin, menjelaskan bahwa upaya mengurangi risiko banjir di hilir Kali Krukut dan Kali Mampang tidak cukup dilakukan hanya dengan membenahi atau memperlebar aliran sungai. Pengendalian perlu dimulai dari kawasan hulu, tempat air pertama kali terkumpul dan mengalir menuju jaringan sungai. Dengan menyiapkan tampungan di bagian tersebut, volume serta kecepatan air yang menuju hilir diharapkan dapat dikelola secara lebih terukur.
Dalam sistem aliran setempat, air dari Setu Babakan mengarah ke Kali Mampang. Karena itu, lahan yang belum digunakan akan dimanfaatkan untuk membangun embung atau waduk sebagai bagian dari pengendalian aliran air. Tampungan tersebut berfungsi menahan air sementara, sehingga aliran menuju sungai tidak langsung meningkat secara tajam saat terjadi hujan. Selain membantu mengurangi beban Kali Mampang, keberadaan tampungan di hulu juga dapat mendukung pengelolaan tata air secara lebih terpadu, khususnya pada kawasan yang terhubung dengan Kali Krukut.
DKI Jakarta menggunakan klasifikasi berdasarkan luas tampungan. Area penampungan air dengan luas lima hektare disebut waduk, sedangkan tampungan yang luasnya kurang dari lima hektare disebut embung. Dengan klasifikasi tersebut, penamaan Embung Kebagusan mencerminkan ukuran dan karakter fasilitas yang direncanakan. Meski skalanya lebih kecil daripada waduk, embung tetap berperan strategis karena ditempatkan di titik hulu yang dapat memengaruhi aliran air menuju kawasan hilir.
Pembangunan Embung Kebagusan, bersama sejumlah embung lain dan normalisasi Kali Krukut, diarahkan untuk mendukung pengurangan banjir pada sistem tata air Krukut-Mampang. Rangkaian pekerjaan tersebut ditargetkan mampu menekan banjir sekitar delapan persen. Target ini menjadi bagian dari rencana pengelolaan tata air yang menggabungkan pembangunan tampungan air dengan penanganan pada aliran sungai. Dengan demikian, Embung Kebagusan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi salah satu unsur dalam upaya yang lebih luas untuk memperbaiki pengendalian banjir di kawasan terkait.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta akan menerapkan pendekatan infrastruktur ganda, yaitu grey infrastructure dan blue-green infrastructure. Grey infrastructure mencakup pompa pengendali banjir serta normalisasi sungai. Komponen tersebut digunakan untuk mendukung pengaturan dan pengendalian aliran air dalam sistem Krukut-Mampang. Sementara itu, embung ditempatkan sebagai bagian dari blue-green infrastructure yang berfungsi sebagai tampungan air. Saat hujan, tampungan ini diharapkan membantu mereduksi banjir sesuai dengan target pengelolaan yang telah ditetapkan.
Pengelolaan Embung Kebagusan juga direncanakan menyesuaikan kondisi musim. Pada musim hujan, embung berperan sebagai tampungan yang membantu mengurangi tekanan banjir. Ketika memasuki musim kering, embung direncanakan berfungsi sebagai sarana publik sekaligus menambah ruang terbuka biru dan hijau. Konsep tersebut menggabungkan fungsi pengendalian air dan pemanfaatan ruang dalam satu rencana pengelolaan. Melalui pembangunan Embung Kebagusan, embung-embung lain, serta normalisasi Kali Krukut, pemerintah menargetkan sistem tata air Krukut-Mampang memiliki dukungan pengendalian banjir dan ruang terbuka yang lebih terintegrasi.
