JejakPeristiwa.id || NGAWI – Sorotan tajam kembali mengarah pada profesionalisme sejumlah pengawas proyek di Kabupaten Ngawi. Kali ini, proyek Rehabilitasi Plaza Ngawi untuk MPP Tahap II menjadi saksi bisu terhadap kejanggalan yang terkesan dibiarkan begitu saja oleh pihak berwenang.
Sebagaimana terungkap dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 000 3:3/1165/404.303/2023, PT. Andys Kencana telah dipercayakan sebagai Penyedia untuk melaksanakan proyek tersebut. Namun, pertanyaan mengemuka, apa gunanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU) turun langsung lapangan jika fakta kejanggalan tetap berdiri kokoh?
Kamis, 10/08/2023.Pernyataan dalam SPMK jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan harus dimulai pada tanggal 13 Maret 2023 dan selesai pada 5 November 2023. Namun, nyatanya, sejumlah kejadian yang melanggar SOP dan regulasi terjadi tanpa adanya tindakan korektif yang signifikan.
Salah satu temuan kritis adalah pelanggaran standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pengawas yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan keamanan pekerja di lapangan terkesan tutup mata. Pekerja yang tak menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti helm dan safety belt saat berada di ketinggian mengundang risiko serius yang bisa dihindari.
Bukan hanya itu, penggunaan jenis semen yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan kurangnya jaring pengaman menjadi catatan kelam dalam proyek ini. Padahal, Pengawas memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Mengapa PU turun lapangan jika tidak ada tindak lanjut nyata? Pertanyaan ini semakin menguat ketika ketidakhadiran Safety Head Officer (SHO) selama pemeriksaan diungkap dalam berita acara. Pernyataan pihak PU bahwa tidak ada SHO yang piket pada saat itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai kedisiplinan dan profesionalisme para pengawas.
“Kami sangat menyesalkan dan menyangkan pembiaran yang terjadi dalam proyek ini. Tindakan ini seolah-olah mengabaikan nyawa dan kesejahteraan para pekerja yang sedang melaksanakan tugasnya,” ungkap eko, ketua tim investigasi.
Dampak dari semua kejanggalan ini dapat merugikan banyak pihak. Selain risiko kecelakaan bagi para pekerja, kurangnya pengawasan yang efektif berpotensi menghambat kemajuan proyek dan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.
Saatnya pihak terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, memberikan penjelasan dan tindakan yang konkret terkait masalah ini. Keselamatan pekerja dan kualitas proyek harus diutamakan, dan semua pihak harus bertanggung jawab secara proporsional sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
“Kami akan menindak tegas temuan ini. Integritas dan keselamatan harus diutamakan di setiap proyek. Pihak yang terlibat harus menyadari konsekuensi dari tindakan mereka, dan kami akan memastikan agar langkah-langkah tindakan korektif diambil dengan serius,” tegas Agus salah satu tim
Apakah para pengawas akan terus mengabaikan kejanggalan ataukah tindakan korektif akan segera diambil? Pertanyaan ini harus segera mendapatkan jawaban yang jelas, demi integritas dan kualitas pelaksanaan proyek yang lebih baik di masa depan.(Team/Red).
