Jakarta – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai keynote speaker dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (24/4/2025) dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah provinsi, perwakilan kabupaten/kota, Forkopimda, serta perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam sambutannya, Safrizal menyampaikan bahwa Provinsi Bangka Belitung tengah menghadapi tantangan serius dalam aspek ekonomi dan sosial. Laju pertumbuhan ekonomi daerah ini mengalami tren penurunan selama empat tahun terakhir dan kini mencatatkan angka 0,77% di tahun 2024—terendah di antara provinsi se-Pulau Sumatera dan jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 5,03%.
“Ketergantungan terhadap sektor pertambangan telah menjadi titik lemah dalam struktur ekonomi Bangka Belitung. Karena itu, sudah saatnya kita mengubah mindset pembangunan yang selama ini terlalu bertumpu pada sumber daya alam tidak terbarukan,” ujar Safrizal.
Ia menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi, terutama pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Meski Bangka Belitung bukan daerah agraris, menurutnya, inovasi daerah sangat mungkin dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan ekonomi lokal.
“Ketika saya menjabat sebagai Pj. Gubernur, kami canangkan gerakan Semangat Menanam Rakyat Bangka Belitung (SEMARAK BABEL) dan Hijau Biru Babelku. Gerakan ini berhasil menekan laju penurunan ekonomi, menurunkan angka pengangguran, dan mengurangi kemiskinan. Inisiatif seperti inilah yang perlu dilanjutkan dan diperkuat,” ungkap Safrizal.
Selain itu, Safrizal juga menekankan pentingnya sinergi daerah dalam mendukung berbagai program nasional, seperti pemberian makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil, percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta program penyediaan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Di akhir penyampaiannya, Safrizal mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Bangka Belitung waspada terhadap tren ekonomi yang menurun dan menyusun langkah strategis dan inovatif.
“Kesinambungan program pemerintah pusat dan daerah juga harus diperhatikan, dengan tetap menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholders, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah,” tutup Safrizal.
Musrenbang ini menjadi momentum penting dalam meneguhkan komitmen seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dalam merancang pembangunan Bangka Belitung yang lebih baik.
