JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Komisaris Jenderal Asep Edi Suheri sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri yang baru. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari perombakan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri, sekaligus menandai perubahan kepemimpinan pada salah satu unsur pengawasan tertinggi di institusi kepolisian.
Asep Edi Suheri menggantikan Komisaris Jenderal Wahyu Widada yang sebelumnya menduduki posisi Irwasum Polri. Berdasarkan keputusan terbaru, Wahyu mendapat penugasan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Perpindahan itu menempatkan pengalaman dan kapasitas kedua perwira tinggi tersebut dalam penugasan baru sesuai kebutuhan organisasi.
Keputusan pergantian jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026. Surat telegram tersebut diterbitkan pada 2 Oktober 2026 dan menjadi dasar administratif bagi rotasi serta penempatan sejumlah pejabat di tubuh Polri. Dengan terbitnya surat itu, penunjukan Asep sebagai Irwasum memiliki landasan resmi untuk segera ditindaklanjuti dalam struktur organisasi.
Dalam posisi barunya, Asep akan memimpin fungsi pengawasan umum yang memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan tugas, pembinaan, serta tata kelola internal Polri berjalan sesuai ketentuan. Pergantian ini juga menunjukkan adanya penataan jabatan puncak di lingkungan Mabes Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto. Rangkaian perubahan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dan pengawasan institusional, terutama dalam mendukung pelaksanaan agenda organisasi Polri.
Perpindahan jabatan Asep Edi Suheri membawa perubahan pada kepemimpinan Kepolisian Daerah Metro Jaya. Setelah ditunjuk sebagai Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri, posisi Kapolda Metro Jaya yang sebelumnya diembannya kemudian diisi oleh Irjen Dadang Hartanto. Penetapan tersebut menandai adanya pergantian pejabat pada salah satu posisi strategis di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Irjen Dadang Hartanto sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Maluku. Jabatan tersebut menjadi latar belakang penugasan barunya sebagai Kapolda Metro Jaya. Dengan demikian, Dadang berpindah dari kepemimpinan Polda Maluku untuk menjalankan tugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sementara itu, Asep Edi Suheri meninggalkan jabatan Kapolda Metro Jaya setelah memperoleh penugasan sebagai Irwasum Polri.
Informasi ini menempatkan kedua perwira tinggi tersebut dalam jabatan baru masing-masing. Asep Edi Suheri kini mengemban tanggung jawab sebagai Irwasum Polri, sedangkan Dadang Hartanto bertugas sebagai Kapolda Metro Jaya. Pergantian itu sekaligus menjelaskan kesinambungan pengisian jabatan dalam struktur kepolisian, dengan posisi yang ditinggalkan Asep diisi oleh Dadang, yang sebelumnya memimpin Polda Maluku. Tidak terdapat keterangan lain mengenai alasan khusus penunjukan Dadang dalam penugasan tersebut. Karena itu, pokok perubahan jabatan ini adalah perpindahan Asep ke posisi Irwasum Polri dan penempatan Dadang sebagai penggantinya di Polda Metro Jaya. Kedua penugasan tersebut menjadi bagian dari pembaruan susunan jabatan perwira tinggi Polri sebagaimana informasi yang disampaikan.
Perubahan struktur kepemimpinan di lingkungan Polri tidak hanya menyentuh posisi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) dan Kapolda Metro Jaya. Mutasi tersebut juga mencakup sejumlah jabatan utama di Mabes Polri serta pergantian pimpinan pada 19 kepolisian daerah. Langkah ini menempatkan sejumlah perwira pada posisi strategis untuk melanjutkan pelaksanaan tugas dan pengawasan organisasi.
Dalam daftar perubahan jabatan, posisi Kabareskrim yang sebelumnya dijabat Komjen Syahardiantono kini diisi oleh Irjen Asep Safrudin. Jabatan Baharkam dipercayakan kepada Irjen Herry Heryawan, sedangkan Kabaintelkam dijabat oleh Irjen Dedy Kusuma Bakti. Posisi Irwasum diisi Komjen Asep Edi Suheri, sementara Kalemdiklat dipercayakan kepada Irjen Rudi Darmoko. Pergantian tersebut menjadi bagian dari penyegaran pada sejumlah unit utama Mabes Polri.
Pergantian kepala kepolisian daerah mencakup Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Jawa Tengah, dan Kapolda Sumatera Utara, serta sejumlah kapolda lain. Secara keseluruhan, terdapat 88 personel yang dimutasi dalam rangkaian keputusan tersebut. Dari jumlah itu, 70 personel memperoleh promosi atau penugasan pada jabatan baru, sementara 21 personel mengalami kenaikan tingkat kepangkatan. Selain itu, sebagian perwira tinggi dan perwira menengah mendapatkan penyesuaian jenjang jabatan sesuai penugasan yang ditetapkan. Data mutasi ini mencakup penempatan pada tingkat pusat maupun daerah, dengan perubahan yang meliputi jabatan operasional, pembinaan, pengawasan, intelijen, hingga pendidikan dan pelatihan. Rincian tersebut menunjukkan bahwa keputusan mutasi tidak terbatas pada satu atau dua posisi, melainkan mencakup beberapa lini penting dalam struktur Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga setiap penempatan personel dapat mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan terarah. Perubahan jabatan juga menjadi bagian dari mekanisme organisasi dalam menata sumber daya manusia serta memastikan fungsi-fungsi kepolisian tetap berjalan sesuai tanggung jawabnya.
Menurut Johnny, mutasi dan rotasi diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas di berbagai satuan kerja. Pada saat yang sama, kebijakan ini membuka ruang bagi pengembangan karier dan pembinaan karier personel, sekaligus memberikan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Penempatan pada jabatan baru diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi melalui pengalaman, kemampuan, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing personel.
Johnny menyampaikan bahwa para personel yang menerima amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan serta tanggung jawabnya. “Para personel yang menerima amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri, melanjutkan program dan tugas yang telah berjalan, serta memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” kata Johnny. Pesan tersebut menjadi penekanan bagi para pejabat yang menjalankan tugas baru agar proses pergantian tanggung jawab berlangsung dengan baik, tanpa mengganggu kesinambungan program dan pelayanan kepada masyarakat.
