Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti kebutuhan air bersih yang besar dalam pengembangan dan pengoperasian pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI). Peringatan tersebut disampaikan ketika AHY menghadiri Digital Infrastructure Summit 2026 yang diselenggarakan Biru Muda Project di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, pada Senin, 12 Oktober 2026.
Menurut AHY, kemajuan teknologi digital perlu berjalan beriringan dengan kesiapan infrastruktur dasar dan perlindungan lingkungan. Pusat data AI membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk menjalankan berbagai perangkat komputasi. Dalam proses tersebut, air juga dapat digunakan untuk membantu menjaga suhu peralatan agar tetap stabil. Seiring meningkatnya kebutuhan layanan digital, konsumsi air berpotensi ikut bertambah apabila tidak dikelola melalui perencanaan dan teknologi yang efisien.
Karena itu, pembangunan pusat data tidak cukup hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan, listrik, jaringan telekomunikasi, dan keamanan sistem. Pengembang juga perlu memperhitungkan sumber air, kapasitas layanan publik, serta dampak operasional terhadap wilayah di sekitarnya. Efisiensi penggunaan air harus menjadi bagian dari rancangan sejak tahap awal, termasuk melalui penerapan sistem pendinginan yang hemat air, pemanfaatan air daur ulang, dan pemantauan konsumsi secara berkala.
AHY menekankan bahwa ekspansi infrastruktur digital harus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan tidak mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan air sehari-hari. Kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi perlu diseimbangkan dengan daya dukung wilayah serta hak masyarakat untuk memperoleh air bersih. Koordinasi pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lokal menjadi penting agar pembangunan pusat data dapat berlangsung secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan sosial di kawasan tersebut.
Menurut AHY, pembangunan infrastruktur digital perlu dilakukan secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Pemerataan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan jaringan internet, tetapi juga mencakup pusat data, jaringan listrik, akses komputasi, serta sarana pendukung lain yang memungkinkan teknologi digunakan secara konsisten. Masyarakat di daerah perkotaan maupun wilayah terpencil perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses layanan digital dan memanfaatkannya bagi pendidikan, kesehatan, pemerintahan, serta kegiatan ekonomi.
Ketimpangan infrastruktur berisiko memperbesar jarak antardaerah. Wilayah yang telah memiliki jaringan kuat, pusat data memadai, dan sumber daya manusia terampil akan bergerak lebih cepat dalam mengadopsi kecerdasan buatan serta berbagai teknologi baru. Sebaliknya, daerah dengan akses terbatas dapat tertinggal karena masyarakat dan pelaku usahanya menghadapi biaya koneksi yang lebih tinggi, layanan yang tidak stabil, serta keterbatasan dalam memperoleh pengetahuan dan perangkat pendukung. Perbedaan ini pada akhirnya dapat memengaruhi daya saing dan kualitas hidup antardaerah.
Risiko serupa juga muncul di kelompok masyarakat. Mereka yang menguasai teknologi, termasuk AI, berpotensi memperoleh peluang lebih besar dalam pekerjaan, pendidikan, inovasi, dan pengembangan usaha. Sementara itu, masyarakat yang belum memiliki akses atau kemampuan memadai dapat semakin sulit mengikuti perubahan kebutuhan ekonomi. Karena itu, transformasi digital perlu dirancang agar tidak hanya menguntungkan kelompok yang sudah siap, melainkan juga membuka ruang partisipasi bagi masyarakat yang selama ini tertinggal.
Dukungan infrastruktur di seluruh wilayah menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekosistem digital dan ekonomi digital secara bersamaan. Pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan perlu memperkuat konektivitas, meningkatkan kapasitas pusat data, menyediakan pelatihan, serta memastikan layanan digital dapat dijangkau secara terjangkau. Dengan pendekatan yang inklusif, perkembangan teknologi dapat menjadi sarana pemerataan peluang, bukan faktor yang memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi.
Meningkatnya adopsi ekonomi digital dan pertumbuhan perdagangan elektronik mendorong pembangunan pusat data di sejumlah daerah. Infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam menopang layanan digital, penyimpanan informasi, serta pemrosesan data dalam skala besar. Seiring berkembangnya kecerdasan artifisial, kebutuhan terhadap pusat data juga berpotensi meningkat karena teknologi tersebut memerlukan kapasitas komputasi yang besar. Perkembangan ini perlu diikuti perencanaan yang cermat agar pembangunan infrastruktur digital tidak hanya menjawab kebutuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan ketersediaan sumber daya di lokasi yang dipilih.
Menurut AHY, pusat data membutuhkan sumber daya yang besar, terutama listrik dan air bersih. Listrik diperlukan untuk mengoperasikan berbagai perangkat komputasi dan sistem pendukung, sedangkan air bersih dapat dibutuhkan dalam proses pendinginan fasilitas. Karena itu, besaran kebutuhan kedua sumber daya tersebut harus dihitung sejak tahap perencanaan. Penghitungan yang akurat penting untuk memastikan kapasitas infrastruktur pendukung memadai, mencegah tekanan terhadap pasokan setempat, serta membantu menilai kelayakan pembangunan secara menyeluruh. Aspek kebutuhan sumber daya tidak seharusnya baru diperhatikan setelah fasilitas mulai beroperasi.
AHY juga meminta agar setiap pembangunan pusat data memenuhi seluruh standar dan persyaratan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai dampak lingkungan. Kepatuhan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pengembangan fasilitas berlangsung secara bertanggung jawab dan tidak mengabaikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Penilaian mengenai apakah suatu proyek telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan diserahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, setiap rencana pembangunan dapat dinilai berdasarkan aturan, standar, dan persyaratan yang berlaku, tanpa mengesampingkan kebutuhan energi, air bersih, maupun pertimbangan lingkungan dalam proses pengembangannya.
AHY menyoroti bahwa pengembangan pusat data berbasis kecerdasan buatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan listrik dan jaringan, tetapi juga pada pasokan air bersih yang andal. Menurut dia, sejumlah bendungan dan reservoir yang telah dibangun dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menopang kegiatan industri, termasuk industri ekonomi digital. Infrastruktur tersebut perlu dikelola melalui perencanaan yang memperhitungkan pertumbuhan kebutuhan dalam jangka panjang.
Perencanaan infrastruktur air harus mampu mengakomodasi kebutuhan pusat data yang umumnya memerlukan air untuk sistem pendinginan dan pengoperasian fasilitas. Namun, pemanfaatan air bagi industri tidak boleh mengurangi akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi, serta kebutuhan dasar lainnya. Pemerintah dan pelaku usaha perlu memastikan adanya pembagian yang adil, kajian daya dukung wilayah, dan mekanisme pengawasan agar ekspansi pusat data tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap sumber daya setempat.
Air juga dibutuhkan untuk pertanian, peternakan, dan pemeliharaan keseimbangan ekosistem. Karena itu, pengelolaan bendungan dan reservoir perlu mempertimbangkan kebutuhan irigasi, keberlangsungan kehidupan di sungai, serta ketersediaan air pada musim kemarau. Pencegahan pencemaran harus berjalan bersamaan dengan upaya mengurangi pemborosan melalui teknologi hemat air, penggunaan kembali air, dan pengolahan limbah yang memenuhi standar. Langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas sumber air bagi generasi berikutnya.
AHY menegaskan bahwa ketahanan air bersih perlu menjadi perhatian bersama, seiring dengan penguatan ketahanan pangan dan energi. Air bukan sekadar pendukung pembangunan industri, melainkan fondasi bagi kesehatan, ekonomi, dan stabilitas sosial. Ia juga menyebut persoalan air sebagai isu global yang pada masa mendatang berpotensi memicu konflik antarnegara. Kesadaran tersebut perlu mendorong kerja sama lintas sektor dan kebijakan pembangunan yang lebih bertanggung jawab.
Baca juga: Bupati Klaten Dukung Pengembangan Energi Baru Terbarukan
