Magelang – Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD seluruh Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 15-19 April 2026. Kegiatan strategis ini menghadirkan serangkaian materi penting yang mencakup kewaspadaan nasional di era kecerdasan artifisial, peran strategis pimpinan DPRD dalam implementasi Asta Cita, Wawasan Nusantara, serta tantangan kepemimpinan di era disrupsi teknologi.
*Kewaspadaan Nasional sebagai Strategi Bangsa di Era Kecerdasan Artifisial*
Mayjen TNI (Purn) Dr. Kup Yanto Setiono, M.A., CBV., Tenaga Profesional Bidang Geostrategi dan Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI, memaparkan bahwa ancaman nasional tidak lagi datang hanya dari kekuatan militer konvensional, melainkan dari dimensi-dimensi baru yang bersifat asimetris, tersembunyi, dan berdampak luas. Dalam dunia yang kini memasuki era BANI (Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible), kecerdasan artifisial menjadi pendorong utama perubahan yang serba cepat dan tidak terduga.
Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) semester satu tahun 2025 mencatat sebanyak 3,64 miliar serangan siber menghantam Indonesia dengan intensitas 15 serangan per detik. Indonesia bahkan menduduki peringkat pertama sebagai sumber serangan siber di dunia, dengan 61,32 persen penyebaran malware berasal dari infrastruktur digital dalam negeri sendiri. Serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menjadi bukti nyata bahwa kerentanan digital adalah ancaman terhadap kedaulatan negara.
Menghadapi ancaman tersebut, Kup Yanto menegaskan bahwa kewaspadaan nasional harus dipahami sebagai sebuah sistem nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, akademisi, hingga masyarakat.
Hal ini dilakukan agar seluruh komponen mampu mendeteksi, menganalisis, dan merespons potensi ancaman sebelum berkembang menjadi krisis. Kup Yanto menyebutkan ada empat pilar kewaspadaan nasional yang dapat dilakukan penguatan, meliputi literasi digital dan ketahanan informasi, sinergi kelembagaan multi-stakeholder, sistem keamanan siber nasional, serta tata kelola AI dan ketahanan informasi.
*Peran Strategis Pimpinan DPRD dalam Implementasi Asta Cita*
Dr. H. Dadang Solihin, S.E., M.A., Tenaga Ahli Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI juga menekankan bahwa Asta Cita merupakan arsitektur kebijakan jangka panjang yang terintegrasi dalam RPJMN 2025–2029 menuju Indonesia Emas 2045. Implementasinya bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga membutuhkan peran aktif pimpinan DPRD sebagai pemegang mandat konstitusional rakyat di daerah.
Melalui tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, pimpinan DPRD memiliki peran strategis sebagai penjaga konsensus kebangsaan, negarawan dalam harmonisasi kebijakan pusat-daerah, serta pilar ketahanan nasional di tingkat lokal. Dadang menegaskan bahwa kepemimpinan yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter negarawan adalah prasyarat utama untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah demi mewujudkan stabilitas nasional yang kokoh.
*Aktualisasi Wawasan Nusantara di Tengah Dinamika Global*
Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib dalam pemaparannya menegaskan bahwa Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah tengah menghadapi tantangan serius. Lunturnya pemahaman Wawasan Nusantara di kalangan generasi muda, melemahnya nasionalisme akibat ekspansi nilai-nilai universal dan hedonisme, serta ancaman intervensi asing melalui teknologi informasi menjadi hambatan nyata yang harus diatasi.
Chasib menekankan perlunya grand design kebijakan yang komprehensif, mulai dari penguatan kurikulum pendidikan kebangsaan, internalisasi dan sosialisasi Wawasan Nusantara secara masif di seluruh ruang publik, hingga penerapan Wawasan Nusantara sebagai geostrategi dan geopolitik bangsa. Penguatan Wawasan Nusantara, tegasnya, berarti mempercepat pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
*Tantangan Kepemimpinan di Era Disrupsi Teknologi*
Rangkaian materi KPPD juga mencakup pembekalan tentang tantangan yang dihadapi pimpinan nasional di era disrupsi teknologi serta implementasi Ketahanan Nasional 2026. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Umar Dadan Daihani, D.E.A. kepada para peserta KPPD.
Dalam paparannya berjudul Tantangan Pimpinan Nasional di Era Disrupsi Teknologi, Prof. Dadan menekankan pentingnya kepemimpinan adaptif dan visioner di tengah era disrupsi teknologi. Ia menjelaskan bahwa kepemimpinan sejati harus mampu menembus kabut masa depan dengan visi, ketangguhan, serta kebijaksanaan yang berlandaskan integritas dan kepekaan nurani.
Ia juga menyoroti empat tantangan utama yang dihadapi bangsa, antara lain dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, disrupsi teknologi yang mengubah cara bekerja dan berbudaya, ancaman non-tradisional seperti perang dagang dan perang teknologi, serta perubahan sosial-demografi yang menghadirkan bonus demografi sebagai modal pembangunan nasional.
Lemhannas RI melalui penyelenggaraan KPPD ini menegaskan komitmennya dalam mencetak pemimpin daerah yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki ketangguhan, kewaspadaan, dan wawasan kebangsaan yang kuat untuk mengawal jalannya pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
_Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI_
_Brigadir Jenderal TNI Muhammad Arif Nur_
*Biro Humas Lemhannas RI*
Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110
Telp. 021-3832108/09
http://www.lemhannas.go.id
Instagram : @lemhannas_ri
Facebook : lembagaketahanannasionalri
Twitter : @LemhannasRI
Youtube: Lemhannas RI
