Ternate – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) dalam mendukung program prioritas nasional. Menurut Bima, pertumbuhan ekonomi Malut yang tinggi, mencapai 32 persen, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah agar manfaat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Langkah ini sekaligus mendukung pencapaian program prioritas nasional dan berkontribusi terhadap visi Indonesia Emas 2045.
Hal ini disampaikan Bima saat memberikan arahan pada Focus Group Discussion (FGD) terkait Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan 2026, serta Strategi dalam Mencapai Target Sasaran Program Prioritas Nasional. Acara berlangsung di Hotel Sahid Bela, Kota Ternate, Malut, Rabu (24/9/2025).
“Kita sangat dekat sekali. In 20 years time, dalam waktu 20 tahun, dengan berbagai macam catatan dan analisis kebijakan, kita akan menjadi negara maju, dekat. Prediksinya bukan hanya dari Kementerian Keuangan, prediksi dari Goldman Sachs, prediksi dari IMF, prediksi dari World Bank, 20 tahun lagi Bapak-Ibu,” katanya.
Bima menekankan, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 harus diiringi dengan upaya mengatasi paradoks Indonesia: negara yang kaya sumber daya, namun masih menghadapi banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap), yang hingga kini menahan banyak negara untuk naik kelas.
“Dari 6 miliar penduduk dunia yang tinggal di negara kelas menengah, cuma 34 negara, 34 negara saja yang naik kelas, 108 [negara] lainnya itu enggak naik kelas. Sekali lagi, mayoritas atau 108 [negara] enggak naik kelas. Artinya Bapak-Ibu, we are at the crossroad. Kita ini di simpang jalan,” terangnya.
Untuk itu, Bima menekankan peran kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program prioritas, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG, misalnya, diharapkan dapat membangun ekosistem bersama produsen lokal agar manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Hal yang sama berlaku pada program lain, seperti perumahan rakyat, irigasi, hingga Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
“Kami ingin mengapresiasi Ibu Gubernur [Malut] yang telah mengawinkan program prioritas sehingga bersinergi, yaitu mengintegrasikan program MBG dengan Kopdes,” imbuhnya.
Selain itu, dia mendorong Malut mencari sumber pendanaan alternatif di tengah penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Sumber tersebut dapat berasal dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), obligasi, hibah, crowdfunding, Corporate Social Responsibility (CSR), maupun optimalisasi aset daerah.
“Ada yang jadi sentra UMKM, ada yang jadi unit usaha, dan lain-lain. Saya kira Maluku Utara juga bisa melakukan yang sama, dipetakan asetnya mana yang bisa dilakukan komersialisasi atau bekerja sama dengan pihak lain,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Bima juga mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos yang dinilai memberi teladan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat. Sejak awal kepemimpinan, Sherly dinilai mampu menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, pemimpin yang baik adalah seseorang yang tahu ke mana jalan yang dituju, mampu menunjukkan jalan, dan memimpin langsung di jalan tersebut. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mendukung berbagai langkah yang dilakukan.
“Bersama Maluku Utara, Kemendagri siap kerja sama menuju Maluku Utara dan Indonesia yang maju dan sejahtera,” tandasnya.
Rapat ini dihadiri oleh Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos, Wakil Gubernur Malut Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Malut Samsuddin Abdul Kadir, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Rikie, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Puspen Kemendagri
