Jakarta, 19 September 2025 – Sekitar 100 anggota Himpunan Anak Perantau Bersatu Sumatera Selatan (HANTU Sumsel) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Aksi dimulai pukul 09.00 WIB dan diikuti perantau dari berbagai daerah di Jabodetabek.
Massa menuntut agar Walikota Palembang, Ratu Dewa, diperiksa terkait dugaan penerimaan fee proyek pengadaan peralatan sekolah SD dan SMP Kota Palembang senilai Rp 84 miliar pada Anggaran 2025. Dugaan fee yang diterima disebut mencapai belasan miliar rupiah, yang berpotensi merugikan anggaran pendidikan serta menurunkan kualitas layanan sekolah.
Koordinator aksi, Charlie Antoni, menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk upaya menegakkan keadilan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. “Dugaan penyalahgunaan anggaran ini berdampak pada ribuan siswa di Palembang, sehingga proses hukum harus segera dijalankan,” kata Charlie saat berorasi.
Charlie menambahkan bahwa pihaknya memiliki bukti kuat terkait dugaan fee yang melibatkan Walikota Ratu Dewa. Bukti tersebut, menurutnya, akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel. Ia menegaskan, “Jika tidak direspons aksi ini, kami akan turun kembali dengan jumlah massa yang lebih besar.”
Selain itu, Charlie juga menyoroti janji Walikota Palembang yang hingga kini belum terealisasi. “Sampai hari ini, janji walikota soal baju seragam dan perlengkapan kebutuhan anak sekolah jauh dari realisasi,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan kekecewaan masyarakat dan perantau terhadap komitmen pemerintah kota dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak.
Sepanjang aksi, peserta membentangkan spanduk berisi tuntutan mereka dan menyerukan agar aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran secara serius. Aksi berlangsung tertib dan damai, dijaga ketat kepolisian, dan tidak mengganggu arus lalu-lintas di sekitar Kantor Kejaksaan Agung.
Charlie berharap aksi ini dapat menjadi perhatian publik karena menyoroti dugaan korupsi besar di sektor pendidikan Palembang. Jika terbukti, penyalahgunaan anggaran tersebut dapat berdampak langsung pada ribuan siswa SD dan SMP serta menurunkan kualitas layanan pendidikan di kota tersebut.
HANTU Sumsel menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian perantau terhadap daerah asal, sekaligus dorongan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.
