Jakarta | Dewan Bisnis AS-ASEAN (US-ABC) menerbitkan sebuah white paper yang memuat rekomendasi untuk mendukung ambisi Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Dokumen ini menyoroti pentingnya investasi dan kepastian kebijakan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan usaha yang mampu mendorong ekspansi ekonomi. Rekomendasi di dalamnya disusun untuk memberi masukan bagi langkah strategis yang dapat membantu pemerintah dan sektor swasta merespons peluang sekaligus tantangan pembangunan.
White paper tersebut tidak disusun secara terpisah dari kondisi di lapangan. US-ABC mengembangkan materi dan rekomendasinya berdasarkan keterlibatan serta kolaborasi dengan pemerintah Indonesia dan para pelaku industri. Proses ini dimaksudkan agar panduan yang dihasilkan mempertimbangkan pengalaman pemangku kepentingan, kebutuhan dunia usaha, serta arah kebijakan yang relevan bagi pertumbuhan. Dengan demikian, dokumen itu diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merancang inisiatif strategis ke depan, termasuk upaya memperkuat iklim investasi dan mendukung agenda ekonomi nasional.
Country Head Indonesia US-ABC, Bhredipta Socarana, menjelaskan bahwa laporan tersebut bersumber dari kuesioner dan diskusi intensif dengan para anggota. Masukan yang dihimpun melalui kedua cara itu menjadi landasan untuk memahami pandangan anggota mengenai prioritas dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan berbagai perspektif industri terkumpul dalam satu dokumen, sehingga rekomendasi tidak hanya bertumpu pada satu jenis pengalaman atau sektor.
Menurut Bhredipta, pengumpulan masukan anggota membantu US-ABC menyusun gambaran yang lebih menyeluruh mengenai isu-isu yang perlu mendapat perhatian. Kuesioner memberikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan pandangan secara terstruktur, sementara diskusi intensif memungkinkan pembahasan lebih mendalam atas persoalan yang muncul. Kombinasi keduanya menjadi sumber bagi laporan dan rekomendasi yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan.
White paper ini pada akhirnya ditujukan sebagai panduan untuk mendukung dialog dan inisiatif strategis berikutnya. Rekomendasi yang dirangkum diharapkan dapat memperkuat kolaborasi pemerintah dan industri, sekaligus membantu menciptakan kepastian yang dibutuhkan investor. Melalui proses konsultasi tersebut, US-ABC berupaya menghadirkan masukan yang selaras dengan sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dapat dipertimbangkan dalam langkah kebijakan maupun kerja sama ke depan.
Sepanjang 2026, keterlibatan US-ABC dengan pemerintah Indonesia berlangsung melalui rangkaian dialog yang intensif. Bhredipta Socarana menyebut organisasi tersebut telah mengadakan lebih dari 70 pertemuan dengan pihak pemerintah selama tahun ini. Frekuensi itu memperlihatkan bahwa hubungan pelaku usaha Amerika Serikat dan para pemangku kebijakan di Indonesia tidak hanya bertumpu pada agenda besar atau pertemuan seremonial, tetapi juga pada komunikasi berkelanjutan mengenai kebutuhan investasi dan perkembangan kebijakan. Melalui interaksi tersebut, US-ABC dapat menyampaikan masukan dunia usaha sekaligus memperoleh pemahaman lebih langsung tentang prioritas pemerintah. Keterlibatan semacam ini membantu kedua pihak mengidentifikasi isu yang perlu ditangani bersama dan menjaga pembahasan tetap terhubung dengan kondisi ekonomi terkini.
CEO US-ABC, Ambassador Brian McFeeters, mengatakan organisasinya baru saja menggelar 21 pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat tinggi. Dalam rangkaian tersebut, pihak yang disebut mencakup Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta gubernur Bank Indonesia yang baru. Pertemuan dengan pejabat lintas bidang ini memberi ruang untuk membahas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap keputusan investasi, mulai dari arah perekonomian hingga kebijakan keuangan dan moneter. Dialog langsung juga memungkinkan perusahaan menyampaikan pandangan mengenai peluang, hambatan, dan kebutuhan kepastian dalam menjalankan usaha. Informasi mengenai jumlah pertemuan dan pejabat yang terlibat menegaskan luasnya cakupan komunikasi, meskipun tindak lanjut tiap isu tetap bergantung pada pembahasan dan keputusan masing-masing instansi.
McFeeters menilai rangkaian pertemuan tersebut mencerminkan kemitraan yang bersifat operasional, bukan sekadar hubungan formal organisasi bisnis dan pemerintah. Menurut pandangannya, komunikasi itu membuka jalan bagi langkah konkret berikutnya. Artinya, hasil dialog dapat diteruskan ke pembahasan yang lebih terarah, termasuk merumuskan persoalan yang memerlukan perhatian bersama serta menentukan cara menindaklanjutinya. Bagi investor, kesinambungan komunikasi penting untuk memahami perubahan kebijakan dan menyampaikan masukan secara tepat waktu. Bagi pemerintah, masukan dari perusahaan dapat menjadi salah satu bahan dalam memahami kondisi pelaksanaan usaha di lapangan. Karena itu, puluhan pertemuan tersebut menunjukkan pola keterlibatan yang berulang dan berorientasi pada tindak lanjut, sekaligus menyediakan landasan bagi kerja sama yang lebih praktis untuk mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Para pengusaha Amerika Serikat yang tergabung dalam US-ABC menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% bukan sasaran yang mustahil. Namun, pencapaiannya memerlukan kerja sama yang kuat dan konsisten pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat. Ketiga pihak tersebut perlu bergerak dalam arah yang sama agar potensi ekonomi dapat dikembangkan dan peluang pertumbuhan dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Pandangan ini menempatkan kolaborasi sebagai salah satu syarat penting, bukan sekadar pelengkap, dalam upaya mencapai target tersebut.
Bhredipta Socarana mengingatkan bahwa Indonesia pernah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada era 1980-an. Menurutnya, capaian pada periode itu berkaitan dengan lonjakan pasokan minyak. Ia juga menyebut stabilitas ekonomi berlanjut dengan pertumbuhan sebesar 6,9% pada dekade 1990-an, yang didukung oleh industrialisasi. Angka dan penjelasan tersebut menjadi bagian dari pandangannya mengenai pengalaman Indonesia dalam mencapai pertumbuhan tinggi, sekaligus menunjukkan bahwa capaian ekonomi dapat dipengaruhi oleh kondisi dan pendorong yang berbeda pada setiap periode.
Dengan merujuk pada angka tersebut, Socarana menilai target 8% dapat dipandang realistis apabila seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama. Pemerintah memiliki peran dalam membangun kepastian kebijakan dan menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan ekonomi. Dunia usaha dapat berkontribusi melalui investasi, pengembangan kegiatan produktif, serta penciptaan peluang kerja. Sementara itu, keterlibatan masyarakat penting agar manfaat pertumbuhan dapat menjangkau lebih banyak pihak dan mendukung kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.
Kolaborasi luas juga menuntut komunikasi yang terarah dan kesinambungan dalam pelaksanaan kebijakan. Keselarasan kebutuhan usaha, prioritas pemerintah, dan kepentingan masyarakat dapat membantu mengurangi hambatan serta memperkuat kepercayaan. Bagi para pengusaha AS, target pertumbuhan tinggi perlu disertai upaya bersama untuk menjaga momentum ekonomi dan mendorong produktivitas. Karena itu, peluang mencapai pertumbuhan 8% tidak hanya bertumpu pada satu sektor atau satu pihak, melainkan pada kemampuan berbagai unsur untuk saling mendukung. Penilaian tersebut menekankan bahwa sasaran ambisius dapat ditempuh melalui kemitraan yang kokoh, kebijakan yang mendukung, dan kontribusi yang saling melengkapi dari seluruh pihak terkait.
Investasi dipandang sebagai daya ungkit yang paling potensial untuk mendorong produk domestik bruto (PDB) Indonesia, dibandingkan konsumsi domestik maupun aktivitas ekspor-impor. Pandangan ini menempatkan penanaman modal sebagai salah satu unsur penting dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi. Namun, potensi tersebut tidak dapat diwujudkan hanya dengan tersedianya peluang usaha. Investor juga perlu memiliki keyakinan bahwa lingkungan kebijakan memungkinkan mereka menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha dengan perencanaan yang memadai.
Kepercayaan menjadi landasan penting dalam keputusan investasi. Dalam konteks ini, kejelasan regulasi membantu pelaku usaha memahami aturan yang berlaku dan memperkirakan kondisi yang akan dihadapi. Kapabilitas serta kemitraan strategis juga berkaitan dengan upaya membangun kepercayaan tersebut. Ketika unsur-unsur itu berjalan bersama, investor memiliki dasar yang lebih kuat untuk mempertimbangkan komitmen jangka panjang. Sebaliknya, ketidakpastian mengenai arah kebijakan dapat menyulitkan mereka dalam menilai risiko dan menyusun rencana usaha.
Socarana menekankan perlunya stabilitas kebijakan agar industri dapat merencanakan kegiatan secara baik.
Baca juga: Inisiatif Pembiayaan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah | Pertumbuhan Bisnis Pegadaian Jakarta Didorong Oleh Investasi Emas | Di Era Suku Bunga Tinggi, Begini Cara RI Kejar Pertumbuhan 6% 2027
