Jakarta | Penyelenggara perjalanan umrah di Indonesia belum mengambil keputusan untuk membatalkan keberangkatan jemaah secara sepihak meski situasi keamanan di Arab Saudi memanas akibat konflik yang melibatkan kelompok Houthi. Sikap tersebut diambil karena kondisi penerbangan dan keamanan masih terus berkembang, sehingga setiap keputusan perlu didasarkan pada informasi resmi serta pertimbangan yang menyeluruh.
Sejumlah biro perjalanan masih menunggu kepastian dari maskapai penerbangan yang melayani rute Indonesia menuju Arab Saudi. Selain itu, penyelenggara juga menantikan arahan dari General Authority of Civil Aviation (GACA), yaitu otoritas penerbangan sipil Arab Saudi. Kepastian dari kedua pihak tersebut dinilai penting untuk menentukan apakah jadwal penerbangan berikutnya dapat berjalan normal, mengalami penyesuaian, atau harus ditunda.
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, menyampaikan bahwa akses penerbangan dari Indonesia menuju Jeddah dan Madinah belum sepenuhnya ditutup. Dengan demikian, jalur penerbangan bagi jemaah Indonesia masih tersedia, meskipun situasi di kawasan tersebut memerlukan pemantauan secara intensif. Informasi mengenai operasional bandara dan rute penerbangan dapat berubah mengikuti perkembangan keamanan.
Travel umrah juga terus berkoordinasi dengan maskapai, mitra di Arab Saudi, serta pihak terkait untuk memperoleh gambaran terbaru. Jemaah diminta menunggu pemberitahuan resmi dan tidak mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Hingga saat ini, penyelenggara belum dapat memastikan apakah perjalanan pada jadwal berikutnya akan tetap berlangsung sesuai rencana. Keputusan akhir akan mempertimbangkan status penerbangan, arahan GACA, serta kondisi keamanan di Jeddah, Madinah, dan wilayah lain yang menjadi bagian dari perjalanan jemaah.
Perkembangan penerbangan umrah dari Indonesia pada Senin, 12 Oktober 2026, masih menunggu kepastian lebih lanjut di tengah situasi keamanan di kawasan Arab Saudi. Berdasarkan keterangan Syam, maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines yang melayani keberangkatan dari Jakarta belum menutup penerbangan menuju Arab Saudi. Informasi tersebut menunjukkan bahwa layanan penerbangan bagi jemaah umrah masih berjalan sesuai jadwal operasional yang tersedia pada tanggal tersebut.
Wilayah yang terdampak serangan disebut berada di sekitar Abha, Najran, dan Riyadh. Menurut Syam, ketiga wilayah itu berjarak cukup jauh dari Makkah dan Madinah, yang menjadi tujuan utama jemaah umrah. Karena itu, kondisi di lokasi serangan belum secara langsung menghentikan rute penerbangan dari Jakarta menuju dua kota tersebut. Namun, jarak geografis tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan adanya pengaruh terhadap jadwal, jalur penerbangan, atau prosedur keamanan.
Informasi operasional dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga menyatakan bahwa penerbangan langsung dari Jakarta menuju Jeddah dan Madinah masih beroperasi normal pada Senin, 12 Oktober 2026. Keterangan ini menjadi acuan sementara bagi calon jemaah dan penyelenggara perjalanan dalam memantau keberangkatan. Meski demikian, status operasional pada satu tanggal tidak dapat dianggap sebagai jaminan bagi perjalanan berikutnya. Perkembangan keamanan di Arab Saudi, evaluasi rute udara, serta keputusan masing-masing maskapai dan otoritas penerbangan tetap menjadi faktor penentu. Calon jemaah sebaiknya memeriksa pembaruan resmi dari maskapai, bandara, dan biro perjalanan sebelum berangkat, termasuk kemungkinan perubahan jadwal, penyesuaian layanan, atau kebijakan tambahan yang diberlakukan setelah pemantauan situasi dilakukan.
Nasib perjalanan jemaah umrah dalam situasi konflik di kawasan Arab Saudi sangat bergantung pada keputusan otoritas penerbangan dan maskapai. Travel umrah tidak memiliki kewenangan untuk membuka, menutup, atau mengatur operasional penerbangan. Keputusan tersebut berada pada maskapai penerbangan serta General Authority of Civil Aviation (GACA) sebagai otoritas penerbangan sipil Arab Saudi. Karena itu, setiap perkembangan mengenai keamanan wilayah udara, status bandara, dan izin penerbangan menjadi dasar utama bagi penyelenggara dalam menentukan langkah berikutnya.
Apabila Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah atau Bandara Internasional Prince Mohammad bin Abdulaziz di Madinah ditutup, pergerakan jemaah umrah secara otomatis akan terhenti. Kondisi tersebut dapat memicu pembatalan keberangkatan, penundaan penerbangan, atau penjadwalan ulang perjalanan hingga situasi dinyatakan aman dan operasional kembali dibuka. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh jemaah yang berada di Indonesia, tetapi juga oleh jemaah yang sedang menunggu kepastian kepulangan atau melanjutkan rangkaian ibadah.
Dalam keadaan seperti ini, travel umrah umumnya tidak berani membatalkan perjalanan atas inisiatif sendiri sebelum terdapat keputusan resmi dari maskapai atau otoritas terkait. Pembatalan sepihak dapat menimbulkan risiko kerugian besar bagi penyelenggara, terutama apabila penerbangan masih berstatus berjalan secara administratif. Selain itu, travel perlu memastikan mekanisme pengembalian dana, perubahan jadwal, akomodasi, dan layanan lain berdasarkan kebijakan maskapai serta mitra penyedia jasa di Arab Saudi.
Syam menjelaskan bahwa gangguan perjalanan yang tidak dapat dihindari dan terjadi di luar kendali para pihak berpotensi dikategorikan sebagai keadaan kahar atau force majeure. Namun, penerapan status tersebut tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh travel. Kepastiannya tetap bergantung pada keputusan maskapai, GACA, serta pihak terkait lainnya, termasuk ketentuan dalam perjanjian perjalanan. Oleh sebab itu, jemaah perlu menunggu informasi resmi dan meminta penjelasan tertulis mengenai pilihan pembatalan, penundaan, atau penjadwalan ulang.
Situasi keamanan di Arab Saudi menjadi perhatian serius bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan jemaah dari Indonesia. Perhatian tersebut meningkat setelah kelompok Houthi dilaporkan melakukan serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Serangan itu menambah ketidakpastian terhadap operasional penerbangan, terutama bagi calon jemaah yang telah memiliki jadwal keberangkatan dalam waktu dekat.
Serangan lanjutan dilaporkan terjadi pada Minggu, 11 Oktober 2026, atau sehari setelah insiden sebelumnya menimbulkan korban jiwa dan mengganggu aktivitas penerbangan. Perkembangan tersebut membuat situasi penerbangan di kawasan Arab Saudi terus dicermati. Gangguan terhadap bandara dapat berdampak pada perubahan jadwal, penundaan, pengalihan rute, hingga penghentian sementara layanan, bergantung pada hasil evaluasi maskapai dan otoritas terkait.
Bagi jemaah, persoalan utama bukan hanya mengenai kondisi keamanan, tetapi juga status perjalanan yang sudah direncanakan dan dibiayai. Mereka membutuhkan informasi yang jelas mengenai apakah keberangkatan tetap berlangsung sesuai jadwal, mengalami penyesuaian, atau harus ditunda. Ketidakpastian ini juga berpotensi memengaruhi persiapan akomodasi, transportasi, dokumen perjalanan, serta agenda ibadah selama berada di Tanah Suci.
Menurut Syam, jemaah pada umumnya ingin memperoleh kepastian mengenai dua hal. Pertama, apakah mereka tetap dapat berangkat melalui penerbangan yang telah disiapkan. Kedua, apabila perjalanan tidak memungkinkan, apakah dana yang telah dibayarkan dapat dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pertanyaan tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka penyelenggara, maskapai, dan calon jemaah selama situasi belum stabil.
Hingga informasi ini disampaikan, belum ada keputusan pembatalan perjalanan dari pihak penyelenggara. Karena itu, jemaah masih diminta menunggu pemberitahuan resmi dan tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Kepastian akhir mengenai keberangkatan, penundaan, atau kemungkinan perubahan layanan masih menunggu keputusan maskapai serta otoritas penerbangan Arab Saudi.
Baca juga: Penerbangan Kembali Normal Setelah Penutupan Akibat Abu Vulkanik | Dampak Debu Vulkanis pada Penerbangan
