Jakarta | Pemerintah menyiapkan rencana pembagian telepon seluler atau handphone gratis kepada masyarakat Indonesia sebagai bagian dari upaya mempercepat digitalisasi bantuan sosial. Perangkat tersebut tidak diposisikan sebagai program yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sarana pendukung agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih digital, terhubung, dan mudah diakses oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
Rencana itu disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden RI untuk Energi dan Lingkungan Hidup. Ia menyampaikan keterangan tersebut dalam Prasasti Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa, 12 Oktober 2026. Pernyataan itu menempatkan penyediaan perangkat komunikasi sebagai salah satu bagian dari agenda pemerintah untuk memperluas pemanfaatan teknologi dalam layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial.
Melalui dukungan telepon seluler, masyarakat diharapkan memiliki sarana yang dapat membantu mereka terhubung dengan mekanisme penyaluran bansos berbasis digital. Digitalisasi tersebut juga berkaitan dengan upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, sehingga perangkat komunikasi dapat menjadi penghubung penerima bantuan, layanan keuangan, dan sistem administrasi yang digunakan pemerintah.
Gagasan ini menunjukkan bahwa pemberian handphone gratis diarahkan untuk mendukung kebutuhan layanan sosial dan keuangan, bukan sekadar membagikan barang kepada masyarakat. Perangkat dipandang sebagai instrumen untuk membantu mengurangi hambatan akses bagi kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam menggunakan layanan digital. Dengan demikian, rencana tersebut berkaitan dengan agenda yang lebih luas, yaitu mendorong inklusi digital dan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan perbankan melalui penyaluran bantuan sosial.
Salah satu kebijakan pendukung dalam rencana digitalisasi bantuan sosial adalah penghapusan biaya pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Sebelumnya, biaya pembukaan rekening disebut dapat mencapai Rp50.000. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, nominal tersebut dapat menjadi hambatan, terutama ketika rekening hanya dibutuhkan untuk menerima bantuan atau melakukan transaksi terbatas. Melalui kebijakan yang masih berupa rencana ini, setiap warga negara Indonesia nantinya diharapkan dapat memperoleh rekening tanpa dikenai biaya pembukaan.
Penghapusan biaya tersebut berpotensi memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan bank atau kelompok yang selama ini menggunakan uang tunai dalam seluruh aktivitas ekonomi. Rekening tanpa biaya awal dapat mengurangi hambatan administratif dan finansial ketika seseorang hendak masuk ke dalam sistem perbankan. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan kesiapan bank, mekanisme pendaftaran yang mudah, serta dukungan layanan di daerah agar akses yang ditawarkan tidak berhenti pada kepemilikan rekening secara administratif.
Kepemilikan rekening memiliki hubungan langsung dengan rencana penyaluran bantuan sosial secara digital. Rekening dapat menjadi sarana utama bagi penerima untuk menerima, menyimpan, dan mengakses dana bantuan dengan lebih terdata. Penyaluran melalui rekening juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada distribusi tunai serta memudahkan pemantauan transaksi. Meski demikian, kebijakan ini belum berarti seluruh warga telah memiliki rekening. Statusnya masih sebagai rencana yang perlu diterjemahkan ke dalam aturan, prosedur, dan pendampingan yang jelas. Perluasan akses perbankan juga harus mempertimbangkan warga yang menghadapi keterbatasan dokumen identitas, koneksi internet, literasi keuangan, maupun jarak menuju kantor atau agen bank. Dengan dukungan tersebut, rekening gratis dapat menjadi fondasi penting bagi digitalisasi bantuan sosial sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan formal.
Pemerintah berencana mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial yang selama ini diberikan dalam bentuk uang tunai. Dalam skema yang direncanakan, bantuan untuk keluarga yang membutuhkan akan diarahkan langsung ke rekening penerima. Dana tersebut kemudian dapat diakses melalui handphone yang diberikan kepada masyarakat, sehingga perangkat menjadi bagian dari sarana untuk menerima dan menggunakan bantuan secara digital.
Hashim menyampaikan bahwa setiap warga akan mendapatkan handphone yang terhubung dengan rekening digital. Melalui keterhubungan itu, dana bantuan sosial disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima. Pernyataan tersebut menggambarkan upaya untuk menempatkan rekening digital dan perangkat komunikasi sebagai satu kesatuan dalam sistem penyaluran bantuan, bukan sekadar sebagai fasilitas tambahan di luar mekanisme bansos.
Perubahan ini berarti proses penerimaan bantuan tidak lagi hanya berfokus pada penyerahan uang secara langsung. Informasi mengenai dana dan akses terhadap rekening diharapkan dapat dilakukan melalui handphone yang diterima masyarakat. Dengan demikian, ponsel berfungsi sebagai media untuk mengakses rekening, sedangkan rekening menjadi tempat masuknya dana bantuan sosial. Rancangan tersebut perlu dipahami sebagai arah digitalisasi penyaluran bantuan, tanpa menambahkan prosedur, persyaratan penerima, kategori keluarga, atau rincian pelaksanaan yang belum disampaikan.
Penyaluran langsung ke rekening juga menunjukkan upaya pemerintah untuk menghubungkan bantuan sosial dengan akses perbankan yang lebih luas. Dalam kerangka ini, perangkat dan rekening diposisikan sebagai komponen utama dari sistem digital yang mendukung penerimaan bantuan. Detail mengenai tahapan pelaksanaan, tata cara penggunaan, serta pengaturan teknis lainnya masih bergantung pada kebijakan dan penjelasan resmi berikutnya. Pokok rencana yang disampaikan adalah perubahan dari bantuan tunai menuju penyaluran melalui rekening digital yang dapat diakses menggunakan handphone yang diberikan kepada masyarakat.
Digitalisasi bantuan sosial dan perluasan kepemilikan rekening tidak hanya ditujukan untuk memastikan penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan mudah dipantau. Langkah tersebut juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara. Ketika lebih banyak masyarakat terhubung dengan layanan perbankan digital, berbagai aktivitas ekonomi dapat tercatat secara lebih baik dalam sistem formal. Kondisi ini membuka peluang bagi pemerintah untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kegiatan ekonomi dan memperluas basis penerimaan negara.
Perluasan akses tersebut menjadi penting karena masih terdapat sekitar 30% penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening. Pemerintah telah menugaskan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menyediakan rekening bagi kelompok masyarakat tersebut. Penyediaan rekening diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk menerima bantuan, melakukan pembayaran, menabung, serta menggunakan layanan keuangan lain secara lebih aman dan efisien. Pada saat yang sama, semakin banyak transaksi yang berlangsung melalui saluran resmi, semakin besar pula potensi tersedianya data ekonomi yang dapat mendukung kebijakan penerimaan negara.
Upaya ini juga berkaitan dengan grey economy, yaitu aktivitas ekonomi yang belum tercatat dalam sistem formal atau belum terjangkau secara optimal oleh layanan dan pengawasan resmi. Kegiatan tersebut dapat melibatkan masyarakat maupun pelaku usaha yang masih menggunakan transaksi tunai, belum mempunyai rekening, atau belum terhubung dengan administrasi ekonomi formal. Digitalisasi transaksi dan pembukaan rekening bagi kelompok yang belum terlayani dapat mengurangi kesenjangan tersebut secara bertahap, tanpa mengabaikan kebutuhan akan edukasi, perlindungan data, dan akses yang mudah digunakan.
Melalui perluasan akses perbankan dan digitalisasi transaksi, pemerintah diharapkan semakin mampu menghimpun penerimaan negara dengan menjangkau lebih banyak masyarakat serta aktivitas ekonomi yang sebelumnya berada di luar sistem formal.
Baca juga: Dugaan Menyimpang dalam Penyaluran KPR: Implikasinya terhadap Perbankan | Optimisme Sektor Perbankan di Tengah Tantangan Ekonomi Global | Transformasi Infrastruktur Digital Perbankan di Indonesia
