JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp115,8 triliun hingga 30 September 2026. Nilai tersebut mencerminkan realisasi 71,2% dari target anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2026. Penyaluran itu mencakup seluruh program bansos reguler yang berjalan selama tahun anggaran 2026.
Informasi mengenai realisasi tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers di Gedung Juanda, Jakarta, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam keterangan tersebut, ia menyebutkan bahwa total dana yang telah disalurkan pemerintah untuk berbagai program bantuan sosial mencapai Rp115,8 triliun sampai dengan akhir September.
Realisasi 71,2% menunjukkan besaran dana yang telah terserap dibandingkan pagu bansos dalam APBN 2026. Penyaluran dilakukan melalui program-program bantuan sosial reguler yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pada tahun berjalan. Dengan demikian, angka Rp115,8 triliun mencakup akumulasi penyaluran seluruh program tersebut hingga 30 September 2026, sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta.
Peningkatan realisasi belanja bantuan sosial hingga September 2026 terutama didorong oleh penyaluran dukungan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Kedua program tersebut menyasar peserta didik dan mahasiswa dari keluarga miskin serta rentan miskin, sehingga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan akses pendidikan. Selain meringankan beban pengeluaran keluarga, bantuan pendidikan juga membantu penerima memenuhi kebutuhan penunjang proses belajar.
Melalui Program Indonesia Pintar, pemerintah telah menyalurkan bantuan senilai Rp11,1 triliun kepada 16 juta siswa. Penerima bantuan berasal dari keluarga miskin dan rentan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah sesuai ketentuan program. Dukungan ini ditujukan untuk memperluas kesempatan bersekolah dan mengurangi risiko peserta didik berhenti belajar akibat keterbatasan ekonomi. Dana yang diterima dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti perlengkapan sekolah, biaya transportasi, serta keperluan lain yang berkaitan dengan kegiatan belajar.
Sementara itu, penyaluran KIP Kuliah mencapai Rp14,4 triliun dan diberikan kepada 878 ribu mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan. Bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung akses pendidikan tinggi, termasuk membantu mahasiswa menjalani perkuliahan secara lebih berkelanjutan. Dengan adanya dukungan pembiayaan, calon mahasiswa dari kelompok ekonomi terbatas memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan studi tanpa sepenuhnya terbebani biaya pendidikan dan kebutuhan hidup selama menempuh kuliah.
Perbedaan cakupan penerima menunjukkan fungsi masing-masing program dalam kebijakan bantuan sosial. PIP menjangkau 16 juta siswa dengan nilai penyaluran Rp11,1 triliun, sedangkan KIP Kuliah diberikan kepada 878 ribu mahasiswa dengan nilai Rp14,4 triliun. Realisasi tersebut memperlihatkan bahwa belanja bantuan sosial tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui keberlanjutan pendidikan.
Dukungan sosial untuk kebutuhan hidup dasar terus diarahkan kepada keluarga yang berada dalam kondisi rentan. Salah satu instrumen utamanya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang membantu penerima memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari sekaligus menjaga keberlanjutan akses terhadap layanan penting. Hingga September 2026, pemerintah telah menyalurkan Rp21,8 triliun melalui PKH kepada sedikitnya 10 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan anak, ibu hamil, lanjut usia, atau anggota keluarga penyandang disabilitas.
Penyaluran PKH juga memiliki peran dalam memperkuat daya tahan ekonomi keluarga. Ketika pendapatan terbatas, bantuan tunai dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, mendukung pendidikan anak, serta menunjang pemenuhan layanan kesehatan. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membantu keluarga meningkatkan kualitas hidup secara bertahap. Ketepatan sasaran dan pembaruan data penerima menjadi faktor penting agar bantuan diterima oleh rumah tangga yang benar-benar membutuhkan.
Selain bantuan untuk kebutuhan hidup, pemerintah menyalurkan dukungan khusus bagi pemenuhan pangan melalui Program Sembako. Sampai September 2026, program ini telah menjangkau 17,6 juta keluarga penerima manfaat dengan nilai penyaluran Rp28,2 triliun. Bantuan tersebut memberikan ruang bagi keluarga untuk memperoleh bahan pangan yang diperlukan secara lebih teratur, sehingga pengeluaran untuk konsumsi harian dapat ditekan.
Program Sembako juga berfungsi menjaga kemampuan keluarga dalam memenuhi asupan pangan di tengah perubahan harga kebutuhan pokok. Penyaluran kepada jutaan penerima perlu disertai pengawasan agar bantuan digunakan sesuai tujuan dan dapat diakses secara mudah. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak penyalur menjadi penting untuk memastikan proses distribusi berlangsung tepat waktu. Melalui PKH dan Program Sembako, perlindungan sosial mencakup dua kebutuhan utama, yaitu dukungan pendapatan keluarga dan ketersediaan pangan bagi rumah tangga penerima.
Selain berbagai program bantuan sosial lainnya, pemerintah juga menyalurkan bantuan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga September 2026, bantuan tersebut telah diterima oleh 96,7 juta peserta. Total nilai penyaluran untuk program PBI JKN tercatat sebesar Rp34,7 triliun. Dana ini digunakan untuk membantu memenuhi iuran kepesertaan masyarakat yang menjadi penerima bantuan, sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan dalam sistem JKN sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyaluran PBI JKN menjadi salah satu pos dalam realisasi bantuan pemerintah karena berkaitan langsung dengan dukungan terhadap akses layanan kesehatan. Melalui pembayaran iuran bagi peserta yang ditetapkan sebagai penerima bantuan, program ini memberikan dukungan pembiayaan kepesertaan kepada puluhan juta masyarakat. Jumlah peserta yang mencapai 96,7 juta orang menunjukkan cakupan penyaluran yang luas, dengan nilai anggaran yang telah direalisasikan mencapai Rp34,7 triliun sampai September 2026.
Pos penyaluran lainnya mencakup asistensi, rehabilitasi, dan penanggulangan bencana. Untuk rangkaian bantuan tersebut, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp5,6 triliun. Penyaluran ini mencakup dukungan yang diberikan melalui asistensi serta layanan rehabilitasi, termasuk bantuan dalam penanganan dampak bencana. Dengan demikian, dua pos tersebut mencatat realisasi sebesar Rp34,7 triliun untuk PBI JKN bagi 96,7 juta peserta dan Rp5,6 triliun untuk asistensi, rehabilitasi, serta penanggulangan bencana hingga September 2026.
