Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut praktik mafia beras sebagai salah satu faktor yang ikut mendorong tingginya harga beras di pasaran. Pernyataan itu disampaikan ketika ia ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Amran menilai tekanan harga tersebut terjadi meskipun stok beras nasional dinyatakan mencukupi. Dengan demikian, ketersediaan pasokan secara keseluruhan belum tentu langsung tercermin pada harga yang dibayar konsumen di setiap wilayah dan saluran penjualan.
Keterangan tersebut menyoroti kemungkinan adanya persoalan dalam tata niaga yang memengaruhi perjalanan beras dari pasokan hingga sampai kepada pembeli. Namun, pernyataan Amran tidak menempatkan praktik mafia sebagai satu-satunya penyebab kenaikan harga. Ia mengaitkannya sebagai salah satu faktor di tengah kondisi stok nasional yang dinilai memadai. Perbedaan jumlah persediaan dan harga di tingkat pasar menjadi perhatian, sebab angka stok agregat tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana pasokan tersedia dan diperdagangkan di berbagai titik.
Isu ini juga menegaskan pentingnya membaca perkembangan harga bersama informasi mengenai distribusi dan kondisi pasar, bukan hanya melihat jumlah beras yang tersimpan secara nasional. Meski demikian, penjelasan mengenai praktik yang disebut mafia beras, termasuk bentuk dan dampaknya, perlu merujuk pada keterangan serta temuan yang dapat diverifikasi. Pernyataan Menteri Pertanian itu membuka perhatian terhadap dugaan penyelewengan dalam rantai perdagangan, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh kenaikan harga bersumber dari praktik tersebut. Faktor lain dapat turut berperan, sehingga penyebabnya perlu dinilai secara menyeluruh.
Amran menyebut salah satu modus yang ikut mendorong tingginya harga beras adalah beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga (SPHP) yang dibongkar, kemudian dijual kembali sebagai beras premium. Pernyataan tersebut menyoroti perubahan jalur penjualan dan penyebutan produk: beras yang berasal dari program stabilisasi tidak lagi dipasarkan dengan identitas SPHP, melainkan ditawarkan sebagai beras premium. Menurut Amran, praktik semacam ini menjadi bagian dari persoalan yang perlu diperhatikan dalam upaya menjaga pasokan dan harga.
Selain itu, Amran juga menyebut adanya praktik fortifikasi abal-abal. Ia membandingkan harga beras fortifikasi yang semestinya dijual Rp13.000 per kilogram dengan produk fortifikasi palsu yang disebut dijual Rp50.000 per kilogram. Selisih tersebut menunjukkan besarnya perbedaan harga yang ia sampaikan produk yang seharusnya dan produk yang disebut palsu. Uraian itu disampaikan sebagai gambaran mengenai praktik yang dinilai bermasalah, bukan sebagai penjelasan mengenai rincian produk atau proses fortifikasi.
Kedua modus tersebut, sebagaimana disebut Amran, berkaitan dengan cara beras dipasarkan dan harga yang dibebankan kepada konsumen. Beras SPHP yang dibongkar lalu dijual sebagai premium serta produk fortifikasi palsu dengan harga jauh lebih tinggi dapat mengaburkan identitas barang dan membuat masyarakat menghadapi harga yang tidak sesuai dengan keterangan produk. Namun, pernyataan yang disampaikan hanya memuat gambaran umum modus dan perbandingan harga tersebut. Karena itu, rincian mengenai pihak yang terlibat, produk tertentu, ataupun tahapan praktiknya tidak dapat ditambahkan tanpa keterangan lebih lanjut dari sumber.
Paparan Amran menempatkan pengawasan terhadap distribusi dan kejelasan informasi produk sebagai bagian penting dari pembahasan harga beras. Perbedaan harga fortifikasi yang semestinya, yakni Rp13.000 per kilogram, dan harga produk fortifikasi palsu yang disebut mencapai Rp50.000 per kilogram menjadi perhatian utama dalam keterangannya. Begitu pula dugaan pengalihan beras SPHP menjadi beras premium. Kedua hal itu menjelaskan mengapa praktik yang ia sebut sebagai mafia beras dinilai ikut mendorong harga tinggi, tanpa mengubahnya menjadi klaim tentang rincian yang tidak disampaikan.
Amran mengatakan para tersangka dalam perkara pengoplosan beras dan fortifikasi abal-abal telah ditindak. Pernyataan itu disampaikan saat ia menyoroti praktik yang dinilai dapat mengganggu tata niaga beras dan ikut mendorong harga tetap tinggi. Menurutnya, penanganan terhadap pihak yang terlibat merupakan bagian dari upaya merespons persoalan tersebut. Ia juga menyebut bahwa pada hari itu sebanyak 13 tersangka tertangkap dalam kasus fortifikasi palsu. Angka tersebut, sebagaimana disampaikan Amran, menunjukkan adanya penindakan terhadap dugaan praktik yang dianggap merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap produk beras.
Amran menilai tindakan terhadap para tersangka perlu berjalan seiring dengan langkah untuk mengatasi berbagai tekanan pada harga beras. Ia menyebut praktik mafia beras perlu ditangkap sebagai salah satu upaya menangani persoalan harga. Dalam pandangannya, pengawasan dan penindakan terhadap praktik yang mencurigakan penting agar perdagangan beras berlangsung lebih tertib. Ia mengaitkan keberadaan praktik ilegal dengan kondisi harga, tanpa merinci identitas para tersangka ataupun aspek lain dari perkara yang sedang ditangani. Dengan demikian, pesan utamanya adalah bahwa penegakan aturan dipandang sebagai salah satu instrumen untuk merespons persoalan yang dirasakan konsumen.
Pernyataan tersebut menempatkan kasus pengoplosan dan fortifikasi palsu dalam pembahasan yang lebih luas mengenai harga beras. Penindakan terhadap tersangka disebut sebagai langkah yang telah dilakukan, sedangkan penangkapan mafia beras dipandang Amran sebagai bagian dari upaya yang perlu ditempuh. Ia tidak menjelaskan rincian lebih jauh mengenai para tersangka dalam keterangan yang dirujuk di sini. Fokus pernyataannya berada pada perlunya tindakan terhadap praktik yang dinilai dapat berpengaruh terhadap pasar. Bagi masyarakat, isu ini penting karena harga beras berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Namun, keterangan tersebut hanya menyampaikan pandangan Amran mengenai hubungan praktik mafia beras dan tekanan harga, serta informasi bahwa 13 tersangka kasus fortifikasi palsu tertangkap pada hari itu.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan persediaan beras nasional berada dalam kondisi aman. Salah satu penopangnya adalah stok beras pemerintah yang mencapai 4,5 juta ton pada November 2026. Angka tersebut menjadi gambaran ketersediaan yang dikelola pemerintah menjelang periode ketika kebutuhan pangan masyarakat biasanya meningkat. Pernyataan ini sekaligus memberi kepastian mengenai posisi stok saat pemerintah memantau pasokan dan kebutuhan beras di berbagai daerah.
Amran juga memperkirakan jumlah stok beras pada akhir 2026 akan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Proyeksi itu menempatkan capaian tahun ini sebagai titik penting dalam pengelolaan cadangan beras nasional. Meski demikian, ketersediaan stok tetap perlu dibaca bersama pemantauan atas penyaluran, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan harga. Cadangan yang memadai menjadi salah satu unsur penting untuk menjaga pasokan, tetapi pengawasan distribusi juga diperlukan agar beras dapat tersedia bagi konsumen di berbagai wilayah.
Dalam keterangannya, Amran menyebut ada 33 negara yang sedang menahan bahan baku atau beras. Informasi tersebut menggambarkan situasi yang ia sampaikan mengenai kebijakan sejumlah negara, tetapi tidak dinyatakan sebagai penyebab langsung dari kondisi stok beras Indonesia. Karena itu, pernyataan mengenai negara-negara tersebut perlu dipisahkan dari penjelasan tentang persediaan domestik. Untuk menghadapi kebutuhan menjelang akhir tahun, perhatian pemerintah tetap tertuju pada kecukupan cadangan dan kelancaran pasokan di dalam negeri. Amran menegaskan bahwa stok beras nasional aman menjelang Natal dan Tahun Baru. Dengan stok pemerintah mencapai 4,5 juta ton pada November 2026, ia memperkirakan stok pada akhir tahun akan menjadi yang tertinggi selama Indonesia merdeka. 24 kunjungan
