Jakarta | Besarnya kegiatan ekonomi dan jumlah pekerja di sektor informal menjadi salah satu faktor yang membuat rasio pajak Indonesia sulit menembus 9%. Ketika usaha dan pekerjaan berlangsung di luar struktur formal, aktivitasnya cenderung lebih sulit tercatat secara konsisten dan dijangkau melalui mekanisme administrasi perpajakan. Akibatnya, pemerintah menghadapi tantangan untuk memperluas basis penerimaan serta memastikan sistem perpajakan dapat menjangkau kegiatan ekonomi yang beragam. Persoalan ini bukan semata-mata soal tarif, melainkan juga tentang seberapa luas aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi, dicatat, dan dihubungkan dengan kewajiban perpajakan yang relevan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Agustus 2026 menunjukkan terdapat 85,73 juta penduduk bekerja di sektor informal, dibandingkan 62,25 juta pekerja di sektor formal. Selisih tersebut menggambarkan bahwa pekerjaan informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan nasional. Angka itu penting dalam pembahasan penerimaan negara karena pekerja dan usaha informal memiliki kondisi yang sangat beragam, mulai dari pekerjaan mandiri berskala kecil hingga kegiatan ekonomi yang berkembang tetapi belum tercatat secara formal. Karena itu, pendataan dan perluasan layanan menjadi bagian penting dari upaya memperkuat jangkauan administrasi pajak.
Namun, besarnya jumlah pekerja informal tidak berarti bahwa seluruhnya tidak membayar pajak. Kewajiban pajak ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dan keadaan masing-masing wajib pajak, bukan hanya oleh label formal atau informal. Sebagian pelaku kegiatan informal dapat tetap memenuhi kewajiban tertentu, sementara sebagian lainnya mungkin berada di bawah ambang atau belum tercakup secara efektif oleh sistem. Data ketenagakerjaan tersebut lebih tepat dipahami sebagai petunjuk mengenai luasnya kelompok yang perlu dipahami dan dilayani. Tantangannya adalah membangun pencatatan yang proporsional, menyederhanakan kepatuhan, serta memperluas akses informasi dan layanan, tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan demikian, pemerintah dapat mendorong lebih banyak aktivitas ekonomi masuk ke dalam jangkauan administrasi secara bertahap, sekaligus menjaga agar kebijakan tidak membebani pekerja berpenghasilan rendah secara tidak proporsional. Besarnya porsi informal dengan demikian menjadi tantangan struktural bagi perluasan basis pajak, bukan bukti bahwa seluruh pekerjanya berada di luar sistem perpajakan.
Ekonom senior sekaligus pendiri Creco Research Institute, Raden Pardede, menilai rendahnya rasio pajak Indonesia sebagai persoalan klasik yang belum terselesaikan. Menurutnya, salah satu kaitan pentingnya adalah besarnya sektor informal dalam perekonomian. Aktivitas ekonomi yang berlangsung di luar sistem formal lebih sulit tercatat secara menyeluruh, sehingga pengenaan dan pemungutan pajak tidak mudah menjangkau seluruh potensi yang ada. Karena itu, persoalan rasio pajak tidak semata-mata menyangkut penetapan target penerimaan, tetapi juga berkaitan dengan karakter kegiatan ekonomi dan seberapa luas aktivitas tersebut terhubung dengan administrasi perpajakan.
Pandangan tersebut muncul di tengah sasaran yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Rasio pajak ditargetkan mencapai 8,96% pada 2026, kemudian meningkat menjadi 9,26% pada tahun anggaran 2027. Angka-angka itu menggambarkan arah peningkatan yang diharapkan pemerintah dalam beberapa tahun mendatang. Target 2027 memiliki arti tersendiri: apabila tercapai, rasio pajak Indonesia akan menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Namun, target tersebut tetap perlu dibaca dalam konteks tantangan struktural yang selama ini membatasi perluasan basis pajak, termasuk besarnya aktivitas informal yang disoroti Pardede.
Selama ini, rasio pajak Indonesia belum pernah menembus 9%. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan menuju sasaran 2027 bukan sekadar perubahan angka dalam perencanaan, melainkan upaya melewati batas yang belum pernah dicapai. Besarnya sektor informal menjadi bagian dari penjelasan atas sulitnya mencapai tingkat tersebut, karena kegiatan yang tidak tercatat secara formal dapat berada di luar jangkauan pendataan dan kepatuhan pajak. Dengan demikian, target 8,96% pada 2026 dan 9,26% pada 2027 akan bergantung pada kemampuan mengatasi persoalan lama itu. Pandangan Pardede menempatkan sektor informal sebagai konteks penting untuk memahami mengapa rasio pajak tetap rendah, sekaligus mengapa sasaran peningkatannya menjadi tantangan bagi Indonesia.
Raden mengusulkan agar pemerintah mendorong pelaku usaha informal beralih ke sektor formal dengan menawarkan kemudahan, bukan langsung membebani mereka dengan tarif pajak tinggi. Bagi usaha kecil yang belum tercatat, proses perizinan dan administrasi yang rumit dapat menjadi penghalang untuk mendaftarkan kegiatan usahanya. Karena itu, formalisasi perlu dimulai dengan prosedur yang sederhana, informasi yang mudah dipahami, serta pendampingan yang membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan. Tujuannya adalah memperluas keterlibatan mereka dalam sistem ekonomi dan membangun hubungan dengan pemerintah, bukan menciptakan kekhawatiran terhadap pajak sejak awal.
Setelah usaha menjadi formal dan pelakunya tercatat sebagai subjek pajak, kewajiban perpajakan dapat diterapkan secara bertahap. Besaran dan penerapannya perlu mempertimbangkan skala kegiatan serta kemampuan ekonomi masing-masing usaha. Pendekatan ini memberi ruang bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan pencatatan, pelaporan, dan aturan yang berlaku, sambil tetap mengembangkan usahanya. Dengan demikian, formalitas tidak serta-merta berarti beban yang sama bagi semua pelaku, melainkan menjadi tahap awal menuju kepatuhan yang tumbuh seiring kapasitas usaha.
Menurut Raden, kewajiban yang lebih besar dapat diterapkan ketika usaha berkembang dan kemampuannya meningkat, termasuk saat pelaku usaha sudah mampu mempekerjakan orang. Pertumbuhan tersebut menunjukkan perubahan kapasitas ekonomi yang dapat menjadi dasar penyesuaian kewajiban secara wajar. Skema bertahap juga memungkinkan pemerintah memperluas basis pajak tanpa menghambat usaha yang masih rentan atau baru memulai. Namun, perubahan dari kegiatan informal menuju kepatuhan formal bukan proses seketika. Pemerintah perlu merancang kebijakan, layanan, dan tahapan pelaksanaan secara konsisten, serta memastikan pelaku usaha memahami apa yang harus dilakukan pada setiap tahap.
Raden menekankan bahwa agenda ini memerlukan perencanaan dan tidak mungkin dituntaskan hanya dalam satu atau dua tahun. Pemerintah perlu menetapkan sasaran jangka panjang, mengevaluasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha, dan memperbaiki kemudahan formalitas secara berkelanjutan. Kepercayaan juga perlu dibangun melalui aturan yang jelas dan penerapan yang proporsional. Jika prosesnya dirancang dengan baik, semakin banyak usaha dapat masuk ke sektor formal terlebih dahulu, lalu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai perkembangan dan kemampuan ekonominya.
Penekanan Raden adalah bahwa upaya menaikkan rasio pajak tidak semestinya berorientasi semata-mata pada tambahan penerimaan dalam jangka pendek. Penerimaan pajak memang penting, tetapi kapasitas untuk mengumpulkannya berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan luasnya kegiatan yang tercatat dalam sektor formal. Karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu ditempatkan sebagai landasan, bukan sekadar dampak yang diharapkan setelah penerimaan meningkat. Jika perhatian hanya tertuju pada hasil fiskal segera, hubungan perkembangan kegiatan usaha, pendapatan masyarakat, dan kemampuan perpajakan berisiko terabaikan.
Dalam urutan yang disampaikan Raden, ekonomi terlebih dahulu bertumbuh. Ketika kegiatan ekonomi berkembang, nilai transaksi, produksi, dan pendapatan yang terbentuk juga dapat meningkat. Seiring perkembangan tersebut, penerimaan pajak berpeluang ikut tumbuh karena basis ekonomi yang menjadi sumber pemajakan semakin besar. Perluasan sektor formal merupakan bagian penting dari proses ini: semakin banyak aktivitas ekonomi yang tercatat dan berada dalam sistem formal, semakin luas pula basis yang dapat mendukung penerimaan. Dengan demikian, peningkatan pajak dipahami sebagai sesuatu yang mengikuti perkembangan ekonomi, bukan semata-mata sasaran yang dikejar tanpa memperhatikan landasannya.
Hubungan tersebut kemudian berlanjut dalam satu siklus. Pertumbuhan ekonomi mendorong berkembangnya penerimaan pajak; penerimaan yang bertambah berlangsung seiring dengan ekonomi yang tumbuh; lalu pertumbuhan yang berlanjut dapat memperluas sumber penerimaan pada tahap berikutnya.
Baca juga: Meneguhkan Peran Saudagar dalam Kemandirian Ekonomi Umat Menjelang Kongres SI ke-42 | Saudagar Menuju Perjuangan Kemandirian Ekonomi Umat: Refleksi Menyongsong Kongres Nasional Syarikat Islam ke-42 di Surabaya 255 kunjungan
