Sorong, PBD – Pemerintah Kota Sorong mengambil langkah strategis dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kebijakan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kebijakan yang mulai diberlakukan pada Selasa (28/4/2026) ini menjadi bagian dari sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar program lokal, melainkan implementasi langsung dari arahan strategis pemerintah pusat yang mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan nasional. Langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut dari pertemuan antara pemerintah daerah dengan kementerian terkait yang membidangi perumahan dan pemerintahan dalam negeri.
Menurutnya, pembebasan biaya ini dirancang untuk menghilangkan hambatan utama yang selama ini dihadapi masyarakat kecil dalam memiliki rumah, khususnya biaya administrasi dan perizinan yang kerap menjadi beban tambahan. Dengan kebijakan ini, masyarakat kini memiliki peluang lebih besar untuk mengakses hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku. Seluruh proses administrasi tetap mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan, termasuk verifikasi ketat terhadap kategori penerima manfaat. Penentuan MBR didasarkan pada batas penghasilan yang telah ditentukan pemerintah, sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran.
Lebih jauh, kebijakan ini juga dipandang sebagai stimulus bagi sektor pembangunan perumahan di daerah. Pemerintah Kota Sorong langsung merespons dengan membuka layanan cepat bagi para pengembang yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan rumah bagi MBR. Antusiasme pengembang terlihat dari meningkatnya pengajuan proyek perumahan dengan berbagai skala pembangunan.
Langkah ini turut diperkuat melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam sektor teknis, mulai dari perencanaan, perizinan, hingga pengawasan pembangunan. Pemerintah memastikan seluruh proses berjalan efektif, transparan, dan akuntabel guna menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Dari perspektif pemerintah pusat, kebijakan ini mencerminkan model implementasi daerah yang adaptif dan responsif terhadap program nasional di bidang perumahan. Sinergi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat realisasi target pembangunan rumah rakyat secara merata di Indonesia.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Sorong menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga ekonomi. Dengan meningkatnya pembangunan perumahan, sektor-sektor pendukung seperti konstruksi, tenaga kerja lokal, dan distribusi material turut bergerak, sehingga memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Ke depan, Pemkot Sorong menargetkan peningkatan signifikan dalam jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan kombinasi kebijakan pembebasan biaya, dukungan pusat, dan keterlibatan pengembang, kota ini optimistis mampu mempercepat penuntasan backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Kebijakan ini menandai komitmen kuat pemerintah dalam memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap hunian yang layak sebagai bagian dari hak dasar dan kesejahteraan sosial.
(TK)
Respon (1)