Kota Nusantara | Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur tidak menghambat pembangunan IKN. Ia menjelaskan bahwa titik-titik kebakaran yang terdeteksi berada di Tahura Bukit Soeharto, bukan di kawasan inti pembangunan ibu kota baru. Keterangan tersebut disampaikan Basuki pada Kamis, 22 Oktober 2026, menanggapi perhatian terhadap karhutla di wilayah Kalimantan Timur.
Menurut Basuki, lokasi kebakaran di Tahura Bukit Soeharto berjarak cukup jauh dari area pembangunan IKN. Karena jarak tersebut, dampaknya terhadap kegiatan pembangunan dinilai minim. Pernyataan ini menegaskan perbedaan lokasi karhutla yang terpantau dan kawasan tempat pekerjaan pembangunan berlangsung. Dengan demikian, informasi mengenai titik api perlu dipahami berdasarkan lokasi spesifiknya, bukan dianggap sebagai kebakaran yang terjadi di seluruh wilayah sekitar IKN.
Penjelasan mengenai jarak itu penting untuk memberi gambaran yang lebih tepat kepada masyarakat. Tahura Bukit Soeharto merupakan lokasi yang disebut dalam keterangan Basuki sebagai tempat sejumlah titik kebakaran terdeteksi. Ia tidak menyatakan bahwa titik-titik tersebut berada di dalam kawasan inti IKN. Karena itu, laporan mengenai karhutla di Kalimantan Timur tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa area pembangunan terdampak langsung atau harus dihentikan.
Basuki juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut tidak mengganggu pembangunan IKN. Pernyataan itu merujuk pada lokasi kebakaran yang disebut berada jauh dari kawasan pembangunan dan dampaknya yang dinilai terbatas. Informasi ini memberi konteks bagi publik dalam membaca kabar karhutla, sekaligus menghindari penyamaan kebakaran di Tahura Bukit Soeharto dan aktivitas di area inti ibu kota. Pemantauan terhadap situasi kebakaran tetap penting, tetapi keterangan yang tersedia menempatkan titik-titik tersebut di luar kawasan inti. Dengan penjelasan lokasi dan jarak itu, Basuki menegaskan bahwa karhutla yang dimaksud tidak menjadi hambatan bagi kelanjutan pembangunan IKN.
Basuki menjelaskan bahwa karhutla di Kalimantan Timur telah berdampak pada sekitar 1.600 hektare lahan. Dari total tersebut, kurang lebih 900 hektare berada di kawasan Bukit Soeharto, sementara bagian lainnya berada di area perkebunan kelapa sawit. Catatan itu menggambarkan sebaran lahan yang terdampak, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh wilayah tersebut mengalami kebakaran dengan tingkat keparahan yang sama. Pemerintah memantau kondisi di lapangan dan menilai penanganan perlu diarahkan pada titik-titik api yang muncul. Dengan demikian, angka luasan menjadi salah satu gambaran situasi, sedangkan keputusan mengenai metode pemadaman mempertimbangkan kondisi kebakaran yang sedang berlangsung.
Menurut Basuki, jumlah titik api di Kalimantan Timur, termasuk di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara, tidak banyak. Ia juga menyatakan proses pemadaman berjalan efektif. Keterangan tersebut menjadi dasar penilaian bahwa kebakaran yang terjadi belum memerlukan pengerahan seluruh jenis dukungan pemadaman. Penanganan dilakukan dengan memantau titik api dan mengerahkan petugas ke lokasi terdampak. Dalam konteks ini, kawasan Bukit Soeharto dan kebun sawit disebut sebagai lokasi lahan yang terdampak, sementara kondisi titik api menjadi perhatian untuk menentukan tindakan lapangan. Basuki menekankan bahwa situasi kebakaran di sekitar IKN tidak mengganggu pembangunan, sejalan dengan penilaian bahwa titik api relatif terbatas dan upaya pemadaman dapat berjalan dengan baik.
Pemadaman dilakukan dari darat, dan Basuki mengatakan dirinya telah dua kali ikut mengikuti kegiatan pemadaman tersebut. Pemerintah tidak melakukan modifikasi cuaca maupun water bombing karena kebakaran dinilai tidak terlalu luas. Pilihan itu menunjukkan bahwa metode penanganan disesuaikan dengan skala dan keadaan kebakaran, bukan diterapkan secara otomatis pada setiap kejadian. Pemadaman darat menjadi langkah utama selama dinilai memadai untuk mengendalikan api. Jika keadaan berubah, pemantauan terhadap titik api dan luas area terdampak tetap penting untuk menilai kebutuhan dukungan tambahan. Namun, berdasarkan keterangan Basuki, pada situasi yang dibahas, upaya langsung di lapangan dianggap efektif sehingga penggunaan bantuan dari udara belum diperlukan. Pernyataan tersebut juga membedakan luasan lahan terdampak dari kebutuhan operasi udara: angka sekitar 1.600 hektare dicatat, tetapi pemadaman tetap ditentukan oleh kondisi api aktual.
Basuki menyatakan belum ada indikasi bahwa perusahaan sengaja menyulut kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Timur yang berdekatan dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pernyataan tersebut merujuk pada informasi yang tersedia mengenai titik api dan penanganan karhutla di sekitar proyek ibu kota baru. Karena itu, dugaan keterlibatan korporasi dalam perkara karhutla di wilayah lain tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti bahwa perusahaan membakar lahan dekat IKN.
Dalam keterangannya, Basuki juga merujuk pada data yang disampaikan Kapolri Suyudi Ario Seto mengenai 23 korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla di sejumlah wilayah. Dari jumlah tersebut, 11 perusahaan telah berstatus tersangka, sedangkan 12 lainnya masih belum berstatus tersangka. Angka-angka itu menggambarkan perkembangan penanganan perkara yang disebut dalam lingkup beberapa daerah, bukan kesimpulan bahwa seluruh perusahaan telah terbukti melakukan pembakaran.
Menurut penjelasan Basuki, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam data tersebut berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Namun, penyebutan Kalimantan Timur dalam daftar wilayah tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa dugaan itu berkaitan dengan kebakaran di sekitar IKN. Basuki tidak menyatakan bahwa korporasi tertentu terbukti sengaja membakar lahan di kawasan tersebut. Status dugaan dan proses hukum masing-masing kasus tetap perlu dibedakan dari temuan mengenai penyebab kebakaran di lokasi tertentu.
Pembedaan konteks ini penting agar informasi tentang penindakan terhadap korporasi tidak ditafsirkan secara berlebihan. Data yang disampaikan Kapolri mencakup perkara karhutla di sejumlah wilayah, sementara pernyataan Basuki secara khusus menyangkut belum adanya indikasi perusahaan sengaja memicu kebakaran dekat IKN. Dengan demikian, kedua keterangan tersebut dapat dibaca secara berdampingan: aparat menangani dugaan yang tersebar di beberapa provinsi, tetapi Basuki menegaskan bahwa belum ada dasar yang menunjukkan keterlibatan korporasi dalam kebakaran di sekitar ibu kota baru. Penetapan tersangka pun merupakan bagian dari proses hukum dan tidak sama dengan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang atau perusahaan bersalah. Informasi lanjutan mengenai lokasi, penyebab, dan pelaku perlu merujuk pada hasil penyelidikan resmi, bukan sekadar kesamaan wilayah administratif.Sehari sebelum pernyataan Basuki mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikap pemerintah terkait penanganan kebakaran. Pada Rabu, 21 Oktober 2026, Prabowo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Sidang tersebut digelar dalam rangka dua tahun pemerintahan. Dalam kesempatan itu, ia meminta aparat dan instansi terkait menyelidiki penyebab karhutla serta menindak pihak yang terbukti melanggar aturan.
Prabowo menyatakan izin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dan menyebabkan kebakaran akan dicabut. Ia juga meminta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, serta unsur intelijen bekerja untuk mengusut kasus-kasus karhutla. Arahan tersebut, menurut Prabowo, ditujukan untuk memastikan penyelidikan dilakukan secara serius dan melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan serta kapasitas terkait. Ia tidak menyebut bahwa perusahaan tertentu dalam kasus di Kalimantan Timur telah terbukti bersalah, sehingga penentuan tanggung jawab tetap harus merujuk pada hasil penyelidikan dan bukti.
Dalam penilaiannya, Prabowo mengatakan kebakaran tidak semata-mata disebabkan faktor alam. Ia menyoroti kemungkinan adanya tindakan pembakaran yang disengaja dan menegaskan bahwa tindakan semacam itu merupakan kejahatan lingkungan sekaligus kejahatan terhadap kemanusiaan. Prabowo mengaitkan penilaian tersebut dengan dampak asap kebakaran terhadap kesehatan masyarakat, termasuk risiko yang dihadapi warga di wilayah terdampak.
Baca juga: Penemuan Mayat Pria di Kalimantan Meningkatkan Kewaspadaan Warga | Pembangunan MRT Thamrin-Kwitang Segera Dimulai | Lanud Sjamsudin Noor Kerahkan Tangki Portable dan Gambut Injection di Kawasan Ring I Bandara Sjamsudin Noor Atasi Titik Api Karhutla
