JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyampaikan bahwa data pribadi yang belakangan beredar di ruang publik tidak menunjukkan adanya kebocoran baru. Berdasarkan analisis awal, informasi tersebut merupakan gabungan data yang sebelumnya telah tersedia secara terbuka serta data yang berasal dari sejumlah kebocoran terdahulu. Dengan demikian, peredaran yang muncul saat ini tidak serta-merta menandakan terjadinya insiden keamanan siber baru pada suatu sistem.
Keterangan itu disampaikan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo. Ia menjelaskan bahwa sejumlah informasi lama dihimpun kembali, kemudian diedarkan ulang oleh pihak tertentu. Proses tersebut dapat membuat data yang sudah pernah muncul pada waktu berbeda tampak sebagai satu kumpulan informasi baru. Karena itu, penelusuran terhadap sumber, waktu, dan konteks kemunculan data menjadi bagian penting dalam memastikan karakter peristiwa tersebut.
Temuan awal BSSN juga menunjukkan perlunya membedakan kebocoran baru dan penggunaan kembali data hasil insiden sebelumnya. Data yang beredar ulang dapat tetap menimbulkan risiko bagi pemiliknya, terutama apabila memuat informasi pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk penipuan, pengambilalihan akun, atau bentuk penyalahgunaan lain. Namun, penilaian mengenai asal-usul data harus didasarkan pada analisis teknis dan pemeriksaan terhadap keterkaitan berbagai sumber informasi.
Sulistyo menyatakan bahwa tim BSSN segera menganalisis informasi setelah isu mengenai peredaran data tersebut muncul. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi komposisi data, menelusuri kemungkinan sumbernya, serta menilai apakah terdapat indikasi insiden baru. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa BSSN masih melakukan penelusuran dan tidak langsung menyimpulkan adanya kebocoran terkini. Hasil analisis awal menjadi dasar untuk menjelaskan bahwa data yang beredar merupakan kombinasi informasi terbuka dan data dari kebocoran lama yang kembali dihimpun serta disebarluaskan.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tetap menelusuri peredaran data pribadi yang diduga berasal dari kebocoran terdahulu. Usia data tidak menjadi alasan untuk mengabaikan penyebarannya, terutama ketika informasi tersebut kembali muncul di ruang digital atau ditawarkan melalui saluran tertentu. Penelusuran dilakukan untuk memahami bagaimana data itu beredar, apakah terdapat perubahan pada kumpulan informasi yang dibagikan, serta sarana apa yang digunakan dalam penyebarannya.
Dalam proses tersebut, BSSN berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta aparat penegak hukum. Koordinasi diperlukan agar aspek teknis keamanan siber dapat berjalan seiring dengan langkah penegakan hukum. Tim terkait dapat menelusuri jejak digital, mengidentifikasi pola distribusi, dan menghimpun informasi yang relevan mengenai sumber maupun media penyebaran. Setiap temuan tetap perlu diverifikasi sebelum digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai asal data atau keterlibatan pihak tertentu.
Sulistyo, yang juga menjabat sebagai ketua tim tanggap insiden siber sektor pemerintah atau Gov CSIRT, menegaskan bahwa data lama tetap memiliki risiko apabila diperjualbelikan kembali. Informasi yang pernah bocor dapat dimanfaatkan untuk penipuan, pemalsuan identitas, pengambilalihan akun, atau bentuk penyalahgunaan lain, terlebih jika dipadukan dengan data yang lebih baru. Karena itu, peredaran ulang tidak dipandang sebagai persoalan yang telah selesai hanya karena kebocoran awal terjadi pada waktu sebelumnya. BSSN bersama kementerian terkait dan aparat penegak hukum tetap menjalankan penelusuran serta langkah penindakan sesuai kewenangan dan bukti yang tersedia. Proses ini berlangsung secara hati-hati agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berdasarkan hasil pemeriksaan, tanpa menetapkan pihak yang belum dipastikan terlibat.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengimbau masyarakat untuk tidak membagikan ulang tangkapan layar, unggahan, maupun potongan data pribadi milik siapa pun. Imbauan ini berlaku tanpa membedakan latar belakang pemilik data, termasuk ketika informasi tersebut berkaitan dengan pejabat publik. Setiap orang perlu mempertimbangkan kembali tindakan mengunggah, meneruskan, atau mengutip materi yang memuat informasi personal sebelum membagikannya di ruang digital.
Sulistyo menegaskan bahwa status suatu informasi sebagai data lama atau informasi yang pernah tersedia secara terbuka tidak menghapus sifat pribadinya. Riwayat keterbukaan tersebut bukan alasan untuk menganggap data dapat disebarluaskan tanpa batas. Ketika materi yang sama dibagikan kembali, informasi tersebut berpotensi terus beredar dan memperpanjang risiko penyalahgunaan. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa tindakan meneruskan konten tetap memiliki konsekuensi terhadap perlindungan data seseorang.
Ajakan tersebut juga mencakup sikap untuk tidak ikut memviralkan unggahan yang berisi data pribadi, meskipun materi itu telah beredar di berbagai kanal. Publik dapat memilih untuk tidak menyimpan, menyebarkan, atau memperluas jangkauan konten semacam itu. Langkah sederhana ini membantu membatasi peredaran informasi personal dan menunjukkan penghormatan terhadap hak setiap individu atas data yang berkaitan dengannya.
Menjaga ruang digital bersama memerlukan kehati-hatian dari seluruh pengguna. Masyarakat diharapkan menjadikan perlindungan data sebagai pertimbangan dalam setiap aktivitas berbagi informasi, termasuk ketika konten sudah dianggap umum atau lama. Dengan tidak memperluas penyebaran data milik orang lain, pengguna turut membangun kebiasaan digital yang lebih bertanggung jawab dan mendukung upaya menjaga keamanan informasi di ruang publik.
Pengguna perlu segera meninjau keamanan akun setelah mengetahui adanya risiko peredaran ulang data dari kebocoran lama. Langkah awal yang disarankan BSSN adalah mengganti kata sandi akun penting, terutama apabila kata sandi tersebut telah digunakan dalam waktu panjang atau dipakai pada banyak layanan. Perubahan ini sebaiknya dilakukan pada email utama, akun media sosial, layanan perbankan, dompet digital, serta platform lain yang menyimpan informasi sensitif.
Setiap akun idealnya menggunakan kata sandi yang berbeda. Dengan demikian, kebocoran pada satu layanan tidak secara otomatis membuka akses ke akun lain. Pengguna dapat memanfaatkan pengelola kata sandi untuk membuat dan menyimpan kombinasi yang kuat tanpa harus mengingat semuanya. Kata sandi sebaiknya memiliki susunan yang panjang dan tidak menggunakan informasi yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau nomor telepon.
Perlindungan tambahan juga perlu diaktifkan melalui autentikasi dua langkah atau multifactor authentication (MFA). Fitur ini penting diterapkan pada email, media sosial, serta layanan keuangan karena menambahkan verifikasi selain kata sandi. Pengguna perlu tetap waspada terhadap telepon, pesan, dan tautan yang mengatasnamakan instansi tertentu. Pihak yang sah tidak semestinya meminta OTP, kata sandi, PIN, atau data pribadi melalui saluran yang mencurigakan.
Masyarakat juga dianjurkan tidak menggunakan layanan maupun bot yang menawarkan pemeriksaan atau jual beli data pribadi. Layanan semacam itu dapat memperluas penyebaran informasi dan menimbulkan risiko baru. Data pribadi, termasuk nomor identitas, alamat, nomor telepon, dan dokumen, sebaiknya tidak diunggah ke media sosial atau dibagikan secara terbuka. Sulistyo menegaskan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kebiasaan sederhana, seperti memperbarui kata sandi, menggunakan MFA, memeriksa sumber pesan, dan membatasi paparan data, menjadi perlindungan awal yang penting bagi setiap pengguna.
