Jakarta | Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa pencalonan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan langkah Indonesia untuk mendorong tata kelola kesehatan global yang lebih adil. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers perdana Arrmanatha setelah serah terima jabatan Menteri Luar Negeri dari Sugiono di Jakarta pada Senin.
Menurut Arrmanatha, pencalonan itu mencerminkan upaya Indonesia agar pengelolaan isu kesehatan internasional dapat berlangsung dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh negara, termasuk negara-negara berkembang. Dengan demikian, pencalonan Budi tidak hanya berkaitan dengan proses pemilihan pimpinan organisasi kesehatan dunia, tetapi juga membawa gagasan mengenai perlunya tata kelola yang lebih setara dalam menghadapi persoalan kesehatan global.
Secara politik, langkah tersebut menunjukkan keterlibatan Indonesia dalam mendorong agenda kesehatan yang berkeadilan di tingkat internasional. Indonesia menempatkan pencalonan Budi sebagai bagian dari usaha untuk memperkuat perhatian terhadap kebutuhan negara berkembang dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan kesehatan global. Posisi ini menegaskan bahwa tata kelola kesehatan dunia perlu dibangun melalui representasi kepentingan yang lebih luas.
Dari sisi kelembagaan, pencalonan seorang menteri Indonesia untuk jabatan Direktur Jenderal WHO juga menempatkan proses tersebut dalam kerangka organisasi internasional. Jabatan itu berkaitan dengan arah kepemimpinan dan tata kelola WHO, sehingga pencalonan Budi dipandang sebagai sarana untuk membawa dorongan terhadap sistem kesehatan global yang lebih adil ke dalam lembaga tersebut. Pernyataan Arrmanatha menegaskan bahwa Indonesia melihat proses pencalonan ini sebagai langkah strategis untuk memperjuangkan keseimbangan kepentingan antarnegara, khususnya agar suara negara berkembang mendapat perhatian yang lebih kuat dalam tata kelola kesehatan dunia.
Arrmanatha menilai bahwa sistem multilateral saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada negara-negara berkembang. Meskipun lembaga dan mekanisme internasional dibentuk untuk menjawab persoalan bersama, proses pengambilan keputusan serta tata kelolanya masih belum selalu mencerminkan kepentingan dan kebutuhan negara berkembang secara proporsional. Pandangan tersebut menjadi dasar bagi Indonesia untuk mendorong pembaruan sistem multilateral agar lebih adil, inklusif, dan mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi seluruh negara.
Dalam kerangka itu, Indonesia tidak memilih untuk mengambil jarak dari organisasi-organisasi internasional. Sebaliknya, Indonesia mendorong keterlibatan yang lebih aktif di dalam berbagai forum dan lembaga multilateral. Keterlibatan tersebut dipandang penting untuk menyampaikan aspirasi negara berkembang sekaligus ikut membentuk arah kebijakan global. Dengan hadir secara aktif, Indonesia berupaya memperkuat sistem yang ada agar dapat bekerja secara lebih efektif dan mencerminkan kepentingan bersama.
Strategi tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi dari luar. Indonesia juga berupaya memperbaiki tata kelola dari dalam, melalui partisipasi dan kontribusi dalam struktur organisasi internasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perubahan tidak hanya diupayakan melalui kritik atau tuntutan, tetapi juga melalui keterlibatan langsung dalam proses kelembagaan. Reformasi sistem multilateral, dalam pandangan ini, memerlukan komitmen untuk ikut menjalankan, mengawasi, dan memperkuat institusi yang menjadi bagian dari tata kelola global.
Pencalonan Budi Gunadi Sadikin sebagai pemimpin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjadi salah satu contoh konkret dari pendekatan tersebut. Pencalonan itu menempatkan Indonesia dalam proses kelembagaan internasional dan mencerminkan dorongan untuk berkontribusi terhadap penguatan tata kelola kesehatan global dari dalam. Langkah ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk memperluas keterlibatan di organisasi internasional, sekaligus memperjuangkan sistem multilateral yang lebih responsif terhadap kebutuhan negara berkembang.
Dalam konteks pembenahan tata kelola global, Indonesia juga menempuh langkah untuk memperkuat akuntabilitas organisasi internasional. Arrmanatha menyebut upaya Indonesia menjadi anggota badan auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari komitmen tersebut. Keanggotaan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan kelembagaan serta sumber daya organisasi internasional. Langkah itu menunjukkan perhatian Indonesia terhadap pentingnya tata kelola yang terbuka dan dapat dipercaya.
Semangat untuk memperkuat lembaga multilateral tersebut sejalan dengan arah diplomasi Indonesia yang disampaikan dalam pencalonan Budi Gunadi Sadikin. Namun, setiap inisiatif memiliki konteks dan proses tersendiri. Pencalonan Budi menempatkan isu keadilan kesehatan global sebagai perhatian penting, sedangkan upaya menjadi anggota badan auditor PBB berfokus pada penguatan mekanisme akuntabilitas. Keduanya dapat dipahami sebagai bagian dari keterlibatan Indonesia dalam mendorong lembaga internasional agar menjalankan mandatnya secara lebih efektif dan responsif.
Indonesia juga mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030. Melalui pencalonan tersebut, Indonesia menyampaikan sasaran untuk mendorong Dewan Keamanan yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis. Aspirasi ini mencerminkan pandangan bahwa struktur dan proses pengambilan keputusan global perlu terus disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat internasional yang beragam.
Dalam kerangka yang lebih luas, Indonesia berkomitmen agar PBB dan lembaga multilateral lain, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dapat bekerja secara lebih efektif, efisien, dan representatif sesuai aspirasi masyarakat global. Upaya memperkuat tata kelola itu tidak hanya menyangkut pembentukan kebijakan, tetapi juga pengawasan terhadap pelaksanaannya. Arrmanatha menekankan bahwa hukum dan kesepakatan internasional harus diterapkan secara adil kepada semua negara. Prinsip kesetaraan tersebut menjadi dasar penting bagi terciptanya kepercayaan, legitimasi, dan kerja sama internasional yang berkelanjutan.
Proses pemilihan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk periode berikutnya mulai mendapat perhatian setelah Indonesia mencalonkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dalam proses tersebut, Budi disebut akan bersaing dengan enam kandidat lain. Pemilihan dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027 melalui mekanisme yang ditetapkan dalam tata kelola WHO.
Kontestasi ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Jenderal WHO saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ia dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada 15 Agustus 2027. Dengan demikian, proses pemilihan yang berlangsung beberapa bulan sebelumnya menjadi tahapan penting untuk menyiapkan pergantian kepemimpinan di organisasi kesehatan global tersebut.
Sejumlah kandidat lain telah tercantum dalam informasi mengenai pencalonan tersebut. Salah satunya adalah Hans Kluge, mantan Direktur Regional WHO untuk Eropa yang diusulkan oleh Belgia. Kandidat lainnya ialah Hanan Al-Kuwari, yang pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Qatar. Selain itu, terdapat Hanan Balkhy, Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur.
Ketiga nama tersebut merupakan sebagian dari kandidat yang disebut akan mengikuti persaingan bersama Budi Gunadi Sadikin dan kandidat lainnya. Proses pemilihan akan mencakup tahapan sesuai prosedur organisasi, sementara daftar kandidat dan perkembangan pencalonan menjadi bagian dari agenda yang terus dipantau oleh negara-negara anggota.
Pemilihan pada Mei 2027 menjadi agenda penting bagi WHO karena akan menentukan sosok yang memimpin organisasi itu pada periode berikutnya. Kepemimpinan baru nantinya akan bekerja dalam konteks tantangan kesehatan global yang memerlukan koordinasi antarnegara, namun hasil pemilihan dan arah kepemimpinan selanjutnya masih menunggu proses resmi yang dijadwalkan.
Baca juga: Tingkatkan Literasi Kesehatan, Koramil Trucuk Bojonegoro dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Jamin Keselamatan Personel, Tim Kesehatan Latgabma SGS 2026 Gelar Medical Exchange Method | Verifikasi Kasus Stunting Anak oleh Dinas Kesehatan Madiun
