Denpasar | Global Ethics Forum (GEF) 2026 resmi membuka penyelenggaraan edisi pertamanya di Indonesia di Prama Sanur Beach Hotel, Denpasar, Bali. Kehadiran forum ini menandai pertemuan lintas negara yang membawa pembahasan etika ke ruang dialog bersama. Bali menjadi lokasi bagi para peserta untuk bertukar pandangan mengenai persoalan etis yang relevan bagi masyarakat dan tata kelola masa kini, termasuk perkembangan kecerdasan buatan. Penyelenggaraan di Indonesia juga memperluas jangkauan forum yang mempertemukan beragam latar belakang dan pengalaman.
GEF 2026 menghadirkan 165 pemikir, akademisi, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan dari 18 negara. Keragaman peserta tersebut menjadi salah satu ciri penting forum, karena isu etika dapat ditelaah melalui perspektif yang berbeda. Kehadiran kalangan akademik, dunia usaha, dan pembuat kebijakan membuka ruang untuk melihat hubungan gagasan, praktik, serta keputusan yang memengaruhi kehidupan publik. Jumlah dan komposisi peserta menunjukkan bahwa pertemuan ini melibatkan berbagai kelompok yang memiliki peran dalam membentuk pemahaman dan penerapan prinsip etis.
Forum ini diselenggarakan oleh Globethics bersama Yayasan Dharma Etika Madani (Yadema) dan lebih dari 35 mitra internasional. Kolaborasi tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan pertemuan di Bali, sekaligus mencerminkan keterlibatan organisasi dari beragam lingkungan dalam mendorong percakapan tentang etika. Sebagai edisi pertama GEF di Indonesia, acara ini menghadirkan kesempatan untuk membangun dialog perspektif lokal dan internasional. Pembukaan forum menempatkan nilai etika dan martabat manusia sebagai pertimbangan penting ketika masyarakat membahas perubahan teknologi. Dengan mempertemukan peserta dari 18 negara, GEF 2026 menyediakan ruang untuk saling mendengar, menguji gagasan, dan mengembangkan pemahaman bersama. Penyelenggaraan ini menjadi titik awal keterlibatan Indonesia dalam rangkaian forum tersebut, dengan Bali sebagai tempat berlangsungnya pertemuan perdana di tanah air.
GEF 2026 di Bali mengangkat tema “Responsible Governance in a Fragmented World: Ethical Pathways to Human Flourishing in Business, Technology and Policy” sebagai landasan untuk membicarakan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Tema ini menempatkan tata kelola yang bertanggung jawab di tengah dunia yang terfragmentasi, ketika perbedaan kepentingan, kondisi sosial, dan perkembangan teknologi dapat membentuk tantangan yang saling berkaitan. Forum tersebut mengajak peserta melihat etika bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan arah bisnis, teknologi, dan kebijakan publik. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berpusat pada kemajuan atau efisiensi, tetapi juga pada cara keputusan memengaruhi manusia dan kehidupan bersama.
Dalam ranah teknologi, penerapan prinsip etika berarti memperhatikan dampak penggunaan dan pengembangan teknologi terhadap manusia. Tata kelola perlu mempertimbangkan martabat, kepentingan, serta kesejahteraan manusia ketika teknologi digunakan dalam berbagai konteks. Pada saat yang sama, pembicaraan mengenai bisnis dapat menelaah bagaimana tanggung jawab dan pertimbangan etis menjadi bagian dari keputusan organisasi. Prinsip-prinsip tersebut memberi kerangka untuk menilai pilihan, mengenali potensi dampak, dan mempertimbangkan pihak-pihak yang terkena pengaruh. Forum ini menghubungkan isu-isu itu dengan kebutuhan akan pendekatan yang relevan di tengah perubahan dan perbedaan kondisi, tanpa memisahkan inovasi dari tanggung jawab kepada masyarakat.
Pada kebijakan publik, perhatian pada etika membantu menempatkan kepentingan manusia dalam proses perumusan dan penerapan kebijakan. Ketiga ranah—teknologi, bisnis, dan kebijakan—dibahas sebagai bidang yang saling berhubungan, sehingga keputusan di satu bidang dapat berkaitan dengan dampak di bidang lain. Tema GEF 2026 juga mengarahkan perhatian pada tujuan yang lebih luas: membuka jalan menuju kehidupan manusia yang berkembang, atau human flourishing, melalui tata kelola yang bertanggung jawab. Penyelenggara ingin mendorong lahirnya rencana aksi nyata setelah acara. Penekanan ini menandakan aspirasi agar diskusi berlanjut menjadi tindak lanjut, tanpa menetapkan bentuk, isi, ataupun jadwal pelaksanaannya. Dengan demikian, forum menyediakan ruang untuk membahas landasan etis sekaligus mendorong perhatian pada langkah nyata.
Dalam forum GEF 2026 di Bali, salah satu perhatian yang mengemuka ialah penerapan etika dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Penekanan ini menempatkan martabat manusia sebagai bagian penting dari pembahasan mengenai tata kelola teknologi. Dengan demikian, pengembangan AI tidak dipandang semata-mata sebagai proses teknis, tetapi juga sebagai proses yang perlu mempertimbangkan nilai etis dan kedudukan manusia. Arah perhatian tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi perlu dibicarakan bersama prinsip yang menjaga manusia tetap menjadi pusat pertimbangan. Etika menjadi landasan agar tujuan pengembangan kecerdasan buatan selaras dengan penghormatan terhadap manusia, bukan hanya mengikuti kemampuan teknis yang terus berkembang.
Perhatian pada etika juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan martabat manusia sejak AI dikembangkan. Hal ini membuat pembahasan tentang teknologi terkait erat dengan cara manusia dipandang dan dihormati dalam proses tersebut. Menjaga martabat manusia bukan sekadar tema tambahan, melainkan tujuan yang memberi arah pada pengembangan AI. Dalam kerangka ini, pertimbangan etis membantu memastikan bahwa kemajuan kecerdasan buatan tetap dikaitkan dengan penghormatan terhadap nilai manusia. Pesan tersebut relevan bagi tata kelola AI karena pengembangan teknologi membutuhkan orientasi yang jelas, termasuk komitmen untuk tidak mengesampingkan martabat manusia. Dengan menjadikan etika sebagai perhatian, forum menekankan hubungan pilihan dalam mengembangkan AI dan prinsip penghormatan kepada manusia.
Pokok perhatian ini memberi ruang bagi pembahasan yang lebih luas tentang arah pengembangan AI. Fokusnya bukan hanya pada hadirnya teknologi baru, melainkan juga pada prinsip yang menyertainya. Di GEF 2026, penekanan pada etika menyampaikan bahwa kecerdasan buatan perlu dikembangkan dengan menjaga martabat manusia. Prinsip tersebut dapat menjadi pegangan dalam menilai tujuan serta arah pengembangan AI, tanpa memisahkan kemajuan teknologi dari penghormatan kepada manusia. Dengan menempatkan martabat manusia dalam pembahasan, tata kelola AI diarahkan agar aspek etis tetap diperhatikan sepanjang proses pengembangan. Karena itu, perhatian terhadap etika menjadi salah satu pokok penting forum: memastikan pembicaraan mengenai AI tetap berlandaskan penghormatan terhadap manusia dan martabatnya.
Presiden Globethics, Dietrich Werner, menilai Bali sebagai lokasi yang tepat bagi Global Ethics Forum (GEF) 2026. Penilaian tersebut, menurut Werner, berkaitan dengan kekayaan perspektif setempat yang dapat menyertai pembahasan etika dan martabat manusia dalam tata kelola kecerdasan buatan. Ia menunjuk Tri Hita Karana sebagai filosofi lokal yang berlandaskan tradisi Hindu di Bali. Dengan menyebut gagasan ini, Werner menghubungkan pilihan lokasi forum dengan cara pandang yang telah dikenal dalam kehidupan dan kebudayaan pulau tersebut.
Tri Hita Karana mengajukan prinsip keharmonisan dalam tiga hubungan: manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, serta manusia dengan alam. Dalam pandangan yang disampaikan Werner, ketiga hubungan itu merupakan bagian penting dari filosofi yang memberi konteks bagi Bali sebagai tuan rumah forum. Gagasan tersebut tidak hanya merujuk pada hubungan antarmanusia, tetapi juga menempatkan dimensi spiritual dan alam sebagai bagian dari cara memahami kehidupan. Karena itu, penyebutan Tri Hita Karana menghadirkan sudut pandang yang khas dari Bali dalam percakapan mengenai etika.
Werner menyampaikan bahwa nilai filosofis setempat ini menjadi alasan Bali dinilai sesuai untuk GEF 2026. Ia mengaitkan keharmonisan manusia, Tuhan, sesama, dan alam dengan tema forum yang menaruh perhatian pada etika serta martabat manusia di tengah perkembangan kecerdasan buatan. Penjelasan tersebut merupakan penilaian Werner mengenai kesesuaian lokasi dan perspektif budaya, bukan pernyataan mengenai hasil atau dampak forum. Dengan demikian, Tri Hita Karana dipaparkan sebagai landasan pemikiran lokal yang dapat memberi latar bagi pembahasan tata kelola AI, sekaligus menegaskan alasan yang ia kemukakan dalam memilih Bali.
Baca juga: Pembongkaran Misteri Penemuan Kerangka Manusia di Tangerang | Implementasi Sertifikasi Hak Asasi Manusia di TNI
