Kabupaten Sidoarjo | Pemerataan jaringan gas (jargas) rumah tangga membutuhkan kolaborasi antarpihak, bukan hanya pembangunan infrastruktur oleh satu perusahaan. PT Pertamina Gas (Pertagas) memandang kerja sama dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap gas bumi. Sinergi kedua badan usaha milik negara tersebut dapat membantu menyelaraskan perencanaan, pemanfaatan keahlian, dan pelaksanaan pembangunan jaringan. Dengan koordinasi yang baik, pengembangan jargas diharapkan menjangkau lebih banyak wilayah dan berlangsung secara terarah, sesuai kebutuhan masyarakat serta kesiapan infrastruktur pendukung di setiap daerah.
Pandangan itu disampaikan Corporate Secretary Pertagas, Sulthani Adil Mangatur, seusai simulasi tanggap darurat Pertagas di Jakarta pada Kamis. Ia menekankan bahwa perluasan jargas juga memerlukan penyelarasan rencana pemerintah, Danantara Indonesia, dan para pelaku usaha. Penyelarasan tersebut diperlukan agar kebijakan dan rencana investasi dapat bergerak dalam arah yang sama. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan prioritas dan kerangka pengembangan, sementara perusahaan dapat mendukung pelaksanaan sesuai kapasitas dan rencana bisnisnya. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan mengurangi tumpang tindih perencanaan dan membantu memastikan pembangunan menjawab kebutuhan yang nyata.
Untuk mencapai pemerataan, diperlukan peta jalan yang jelas dan pola pembangunan berkelanjutan. Peta jalan dapat menjadi acuan dalam menentukan tahapan perluasan, wilayah prioritas, serta kebutuhan koordinasi Pertagas, PGN, pemerintah, Danantara Indonesia, dan pelaku usaha. Pendekatan bertahap juga perlu mempertimbangkan kesinambungan pembangunan, sehingga jaringan yang dibangun dapat dikelola dan dimanfaatkan dalam jangka panjang. Pemerataan tidak semata-mata berarti memperbanyak sambungan, tetapi memastikan pengembangan berjalan secara seimbang dan memiliki dasar perencanaan yang konsisten. Melalui sinergi dan arah bersama, perluasan jargas rumah tangga diharapkan dapat berlangsung lebih teratur serta mendukung akses energi yang lebih luas bagi masyarakat.
Pertagas dan PGN memiliki posisi penting dalam upaya memperluas jaringan gas rumah tangga karena keduanya merupakan bagian dari subholding gas Pertamina dan berperan dalam pengelolaan infrastruktur gas bumi. Peran tersebut mencakup keterlibatan dalam rantai penyediaan dan penyaluran gas, yang menjadi landasan bagi pengembangan jaringan hingga ke pelanggan. Karena itu, koordinasi Pertagas dan PGN dibutuhkan agar rencana perluasan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan mempertimbangkan keterkaitan infrastruktur serta kebutuhan pengembangan di berbagai wilayah.
Pertagas diminta menyampaikan masukan kepada Danantara dan pemerintah mengenai kondisi pengembangan jaringan gas rumah tangga atau jargas, sekaligus menjelaskan dukungan yang dapat diberikan badan usaha. Masukan dari pelaku usaha penting untuk memberi gambaran mengenai kesiapan infrastruktur yang tersedia dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan. Dengan informasi tersebut, perencanaan dapat diselaraskan dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk kebutuhan masyarakat dan kemampuan jaringan untuk mendukung penyaluran. Keselarasan ini diperlukan agar program tidak hanya tersusun sebagai rencana, tetapi juga lebih memungkinkan untuk diterapkan secara bertahap dan tepat sasaran.
Pertagas juga berencana meninjau arah pengembangan jargas bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan. Peninjauan tersebut menjadi kesempatan untuk membahas prioritas, kebutuhan infrastruktur, serta bentuk kontribusi yang dapat dilakukan badan usaha dalam mendukung perluasan layanan. Proses ini perlu melibatkan pihak-pihak yang memahami kebijakan maupun operasional, sehingga keputusan yang disusun dapat menghubungkan tujuan program dengan kesiapan pelaksanaannya. Sulthani menyampaikan bahwa para pihak perlu duduk bersama untuk menyelaraskan langkah. Koordinasi semacam itu dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan lebih awal, sekaligus memperjelas peran setiap pihak. Dengan komunikasi yang terarah pemerintah, Danantara, Pertagas, PGN, dan pemangku kepentingan lain, pengembangan jaringan gas rumah tangga diharapkan memiliki dasar perencanaan yang lebih selaras dengan kondisi infrastruktur dan kebutuhan di lapangan.
Jaringan gas rumah tangga (jargas) merupakan salah satu program pemerintah untuk memperluas pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus menyediakan pilihan energi bagi masyarakat. Melalui jaringan pipa yang menyalurkan gas langsung ke rumah, jargas menawarkan cara berbeda untuk memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari. Pengembangannya juga sejalan dengan upaya mengoptimalkan sumber daya energi yang tersedia di dalam negeri, dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur dan kebutuhan tiap wilayah.
Sulthani menekankan bahwa pemerataan akses perlu menjadi perhatian dalam perluasan jargas. Manfaat jaringan tidak akan dirasakan secara merata apabila pembangunan hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu. Karena itu, pemetaan kebutuhan, kesiapan jaringan, dan jangkauan pelayanan penting dipertimbangkan agar semakin banyak rumah tangga dapat memperoleh akses. Perluasan bertahap yang disesuaikan dengan kondisi setempat dapat membantu memastikan layanan berfungsi baik serta memberi manfaat nyata bagi pelanggan.
Dari sisi penggunaan, jargas berpotensi menghadirkan sejumlah keunggulan. Penyaluran melalui pipa dapat mengurangi kebutuhan rumah tangga untuk menyimpan dan mengganti tabung LPG. Sistem ini juga dapat memudahkan kegiatan memasak karena pasokan tersedia melalui sambungan, selama jaringan dan layanan berjalan sesuai standar. Aspek keselamatan tetap bergantung pada kualitas instalasi, pemeliharaan, kepatuhan terhadap prosedur, serta edukasi pengguna. Dengan pengelolaan yang baik, risiko dapat dikendalikan, sebagaimana pada pilihan energi lain yang digunakan secara benar.
Harga gas yang kompetitif juga dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat, meskipun biaya yang dibayar bergantung pada kebijakan tarif, konsumsi, dan kondisi layanan di masing-masing wilayah. Oleh sebab itu, informasi yang transparan mengenai tarif dan penggunaan diperlukan agar pelanggan dapat menilai manfaat jargas secara realistis. Kemudahan operasional dan biaya yang sesuai kebutuhan berpotensi menjadikan gas bumi sebagai alternatif energi rumah tangga yang menarik.
Dalam skala lebih luas, peningkatan pemakaian gas bumi melalui pipa diharapkan dapat membantu pemerintah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor. Harapan tersebut bukan berarti ketergantungan telah berkurang, sebab dampaknya bergantung pada cakupan jaringan, ketersediaan pasokan, dan jumlah pelanggan yang beralih. Sinergi antarpihak dalam pembangunan serta pengelolaan jargas dapat mendukung perluasan akses dan, pada waktunya, berkontribusi pada diversifikasi energi nasional.
Arahan untuk memperkuat pengembangan jaringan gas rumah tangga muncul dalam konteks upaya pemerintah memperluas akses energi yang lebih praktis bagi masyarakat. Pada 30 September 2026, Danantara Indonesia bersama Badan Pengaturan BUMN meminta Pertagas memperkuat perannya dalam pengembangan jaringan gas (jargas) nasional. Permintaan tersebut menempatkan Pertagas sebagai salah satu pihak yang diharapkan mampu menghubungkan perencanaan, kesiapan infrastruktur, dan pelaksanaan program lintas badan usaha milik negara. Penguatan peran ini sekaligus menuntut koordinasi yang konsisten dengan pemerintah serta pemangku kepentingan di daerah.
Salah satu tindak lanjut yang diminta ialah penyusunan rencana induk pengembangan jargas. Dokumen tersebut perlu memetakan kesiapan infrastruktur, merumuskan model bisnis yang sesuai, dan mengidentifikasi peluang pengembangan pasar. Ketiga aspek itu berkaitan erat: jaringan perlu tersedia dan layak secara teknis, skema usaha harus mendukung keberlanjutan operasi, sementara kebutuhan pelanggan menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi serta tahapan perluasan. Dengan perencanaan yang menyeluruh, investasi dan pembangunan sambungan diharapkan dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan pelaksana.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per 21 September 2026 menunjukkan pemerintah sedang membangun sekitar 119.379 sambungan rumah tangga di 15 kabupaten dan kota melalui program periode 2025–2026. Di Jawa Timur, pekerjaan tersebut mencakup 7.223 sambungan di Kabupaten Sidoarjo dan 7.363 sambungan di Kabupaten Gresik. Angka ini memberi gambaran tentang skala pelaksanaan program sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan jargas berlangsung di sejumlah wilayah, bukan hanya satu pusat permintaan. Pemerintah juga menetapkan sasaran lebih panjang, yaitu mencapai satu juta sambungan rumah tangga hingga 2028.
Baca juga: Penangkapan Kurir Narkoba Jaringan Internasional di Bogor | Fakta Baru Kasus Penganiayaan Ibu Rumah Tangga di Depok | Sinergi Cepat Babinsa Bersama Warga Dan Tim Gabungan Padamkan Kebakaran Hutan Jati Di Sutojayan
