Jakarta | Rapor kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menunjukkan hasil yang masih berada di bawah angka lima. Penilaian tersebut disusun oleh Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dan dipaparkan pada Oktober 2026. Berdasarkan riset itu, masyarakat umum memberikan nilai rata-rata 4,7 dari skala 10. Sementara itu, kelompok ahli menilai kinerja pemerintahan dengan skor yang jauh lebih rendah, yakni 2,9 dari 10.
Perbedaan angka tersebut memperlihatkan adanya jarak pandang publik secara umum dan kalangan yang memiliki perhatian khusus terhadap kebijakan negara. Bagi masyarakat umum, penilaian terhadap pemerintahan dapat dipengaruhi oleh pengalaman langsung atas berbagai program, kondisi ekonomi, serta informasi yang diterima dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok ahli cenderung menggunakan tolok ukur yang lebih terperinci, termasuk konsistensi kebijakan, kualitas pelaksanaan, kepatuhan terhadap prinsip tata kelola, dan dampaknya bagi masyarakat.
Riset ini tidak hanya mengukur popularitas atau tingkat kepuasan terhadap presiden dan wakil presiden. Lingkup penilaiannya mencakup pelaksanaan program prioritas, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, serta komunikasi publik. Dengan cakupan tersebut, skor yang dihasilkan berupaya menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan janji dan agenda politik menjadi kebijakan yang berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pemaparan hasil riset pada 11 Oktober 2026, Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa perbedaan skor dua kelompok responden merupakan temuan penting. Menurutnya, masyarakat umum dan kelompok ahli menilai kinerja dari sudut yang tidak sepenuhnya sama. Masyarakat dapat melihat sejumlah capaian yang dianggap nyata, sedangkan para ahli menyoroti persoalan struktural, kualitas implementasi, dan kesenjangan target dengan hasil. Karena itu, rapor tersebut menjadi gambaran awal mengenai tekanan evaluasi yang dihadapi pemerintahan Prabowo–Gibran menjelang memasuki tahun ketiga masa kerja.
Survei mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memisahkan penilaian terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemisahan ini memberikan gambaran mengenai skor yang diberikan oleh dua kelompok responden, yaitu kalangan ahli dan masyarakat umum. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan nilai kedua kelompok, meskipun keduanya memberikan skor di bawah angka lima untuk kinerja presiden maupun wakil presiden.
Menurut kelompok ahli, Presiden Prabowo Subianto memperoleh nilai 2,8 dari 10. Sementara itu, masyarakat umum memberikan skor 4,6 dari 10. Dengan demikian, penilaian dari kedua kelompok tersebut sama-sama berada di bawah lima. Angka ini menjadi bagian dari hasil riset yang mengukur pandangan responden terhadap kinerja presiden dalam periode pemerintahan yang disurvei.
Penilaian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga tercatat di bawah angka lima dari kedua kelompok responden. Kelompok ahli memberikan skor 2,2 dari 10, sedangkan masyarakat umum memberikan nilai 4,9 dari 10. Seperti pada penilaian terhadap presiden, terdapat perbedaan skor pandangan ahli dan masyarakat umum, tetapi kedua nilai tersebut tetap belum mencapai angka lima.
Data tersebut memperlihatkan bahwa penilaian kelompok ahli lebih rendah dibandingkan penilaian masyarakat umum, baik untuk Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran. Untuk Prabowo, selisih skor kedua kelompok mencapai 1,8 poin, sedangkan untuk Gibran selisihnya sebesar 2,7 poin. Perbedaan itu disajikan sebagai bagian dari hasil survei, tanpa mengubah skor yang diberikan oleh masing-masing responden.
Secara keseluruhan, survei mencatat skor 2,8 dan 4,6 untuk kinerja Presiden Prabowo Subianto, serta 2,2 dan 4,9 untuk kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nilai pertama pada masing-masing pasangan berasal dari kelompok ahli, sementara nilai kedua berasal dari masyarakat umum. Kedua kelompok sama-sama menempatkan penilaian terhadap presiden dan wakil presiden di bawah angka lima.
Temuan survei mengenai kondisi kebatinan masyarakat selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan adanya tekanan psikologis yang cukup kuat. Sebanyak 75 persen responden masyarakat menyatakan merasa stres terhadap kebijakan pemerintah. Angka ini menggambarkan bahwa sejumlah keputusan dan arah kebijakan publik tidak hanya dinilai dari dampaknya secara material, tetapi juga dirasakan memengaruhi rasa aman, kepastian, dan ketenangan warga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Tekanan tersebut juga muncul ketika responden diminta menilai perilaku Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 67 persen masyarakat mengaku merasa stres terhadap perilaku presiden. Temuan ini menjadi sorotan dalam aspek komunikasi publik karena persepsi terhadap gaya, pernyataan, serta sikap pemimpin dapat membentuk hubungan emosional pemerintah dan masyarakat. Ketika komunikasi dianggap kurang menenangkan atau tidak cukup menjawab kekhawatiran publik, jarak kebijakan dan penerimaan masyarakat berpotensi semakin lebar.
Penilaian yang lebih kritis terlihat dalam kelompok ahli. Sebanyak 71 persen responden ahli menilai kapasitas kepemimpinan presiden belum memadai. Penilaian ini tidak dapat disamakan langsung dengan hasil survei masyarakat karena kedua angka tersebut berasal dari kelompok responden yang berbeda dan kemungkinan menggunakan pertimbangan yang berbeda pula. Masyarakat terutama merefleksikan pengalaman serta perasaan mereka terhadap kebijakan dan perilaku pemimpin, sedangkan kelompok ahli menilai kapasitas kepemimpinan berdasarkan kompetensi, konsistensi, tata kelola, dan kemampuan mengambil keputusan.
Kekhawatiran kelompok ahli juga tercermin dari angka 92 persen responden yang mengaku mencemaskan arah kebijakan kepemimpinan Prabowo. Tingginya persentase tersebut menunjukkan bahwa perhatian tidak hanya tertuju pada kebijakan tertentu, melainkan pada orientasi pemerintahan secara lebih luas. Karena berasal dari kelompok ahli, temuan ini menjadi masukan evaluatif yang berbeda dari persepsi publik. Kedua perspektif tersebut tetap penting untuk membaca tantangan kepemimpinan dan komunikasi publik selama pemerintahan berjalan.
Catatan lain dalam rapor kinerja pemerintahan berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 53 persen responden menyatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan tersebut menggambarkan penilaian responden terhadap situasi ekonomi yang mereka rasakan atau amati dalam kehidupan sehari-hari, tanpa secara langsung mengukur seluruh indikator makroekonomi. Persepsi ini menjadi salah satu bagian dari pemetaan pandangan publik dalam riset.
Penilaian terhadap karhutla menunjukkan angka yang lebih tegas. Sebanyak 96 persen responden menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak efektif. Angka tersebut mencerminkan evaluasi responden atas respons dan pengelolaan isu karhutla pada periode yang diteliti. Data ini dicatat sebagai bagian tersendiri dalam rapor, berdampingan dengan penilaian atas bidang kebijakan dan kinerja pemerintahan lainnya.
Riset tersebut melibatkan dua kelompok responden. Kelompok pertama terdiri atas 129 responden ahli dengan latar belakang, wilayah domisili, dan pengalaman profesional yang beragam. Keragaman itu dimaksudkan untuk menjaring pandangan dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan terhadap isu pemerintahan, ekonomi, kebijakan publik, lingkungan, dan bidang terkait. Kelompok kedua berjumlah 1.142 responden masyarakat umum yang tersebar di berbagai provinsi.
Pengumpulan data berlangsung pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Responden masyarakat umum dijaring melalui pendekatan non-probability sampling menggunakan Meta Ads. Sementara itu, responden ahli diperoleh dengan snowball sampling, yakni perekrutan yang berkembang melalui rujukan dari responden atau jejaring awal kepada pihak lain yang dinilai memiliki keahlian relevan. Perbedaan metode tersebut perlu diperhatikan ketika membaca hasil untuk masing-masing kelompok, karena temuan survei merekam pandangan responden yang terjaring melalui pendekatan tersebut.
Baca juga: Momen Penting Prabowo dan Gibran di HUT ke-25 Demokrat | Prabowo Subianto: Kesalahan Berpidato adalah Hal yang Manusiawi | Kontroversi Buku Islam Prabowo: Implikasi Hukum dan Penyataan Penulis
