Jakarta | DKPP menerima lima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu 2024. Aduan tersebut masuk setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan mengenai syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Perkembangan ini menunjukkan bahwa putusan MK turut menjadi perhatian publik dalam kaitannya dengan proses dan penyelenggaraan pemilu, termasuk kepatuhan penyelenggara terhadap kode etik. Informasi mengenai jumlah laporan itu disampaikan anggota DKPP sekaligus Koordinator Divisi Pengaduan, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada 8 November 2026.
Lima laporan tersebut saat ini diterima dan diproses oleh DKPP sesuai tahapan yang berlaku. Proses penanganan pengaduan menjadi bagian dari kewenangan lembaga untuk menilai apakah dugaan yang disampaikan memenuhi persyaratan formil dan materiil sebelum dapat ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan. Dengan demikian, jumlah aduan yang masuk belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa pelanggaran etik telah terbukti. Penilaian atas substansi laporan memerlukan pemeriksaan berdasarkan dokumen, keterangan para pihak, serta ketentuan etik yang mengatur penyelenggara pemilu. Keterangan dari DKPP juga perlu dipahami sebagai informasi mengenai status penerimaan dan penanganan awal laporan, bukan sebagai kesimpulan atas pokok perkara.
Pengaduan masyarakat merupakan salah satu jalur untuk menyampaikan dugaan pelanggaran etik, tetapi setiap laporan harus melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif dan sesuai aturan. DKPP perlu memastikan kelengkapan berkas, kejelasan pihak yang diadukan, serta uraian peristiwa yang menjadi dasar laporan. Apabila persyaratan terpenuhi, perkara dapat berlanjut sesuai prosedur, termasuk dengan pemanggilan pihak terkait dan pemeriksaan bukti. Keputusan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran baru dapat ditetapkan setelah proses tersebut dijalankan. Karena itu, perkembangan lima pengaduan pascaputusan MK perlu dipantau melalui keterangan resmi DKPP. Penanganan yang transparan dan berlandaskan aturan dapat membantu publik memahami batas laporan yang masih diperiksa dan putusan etik yang telah berkekuatan sesuai kewenangan lembaga.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Wiarsa, menjelaskan bahwa lima aduan etik yang diterima setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) masih berada dalam tahap verifikasi. Pemeriksaan awal dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian setiap laporan dengan persyaratan yang berlaku sebelum proses penanganan lebih lanjut ditentukan. Dari lima aduan tersebut, dua telah memenuhi persyaratan materiil, sementara tiga lainnya masih berkaitan dengan pemeriksaan administrasi.
Status memenuhi persyaratan materiil menunjukkan bahwa isi dua aduan itu telah melewati pemeriksaan atas aspek substansi laporan pada tahap verifikasi. Namun, status tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penetapan bahwa dugaan yang disampaikan pelapor benar atau bahwa pihak yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran etik. Aduan tetap harus ditangani sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku, termasuk pemeriksaan lebih lanjut apabila dinyatakan dapat berlanjut. Penilaian atas pokok perkara baru dapat dilakukan melalui proses yang berwenang, dengan mempertimbangkan keterangan para pihak serta bukti yang diajukan.
Adapun dua laporan lain masih menjalani verifikasi administrasi. Pada tahap ini, DKPP memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan administratif laporan, sehingga belum ada penilaian akhir mengenai substansi aduan tersebut. Satu laporan lainnya, menurut keterangan Wiarsa, belum memenuhi persyaratan administrasi. Keterangan itu menggambarkan hasil pemeriksaan sementara atas kelengkapan laporan, bukan keputusan mengenai benar atau tidaknya dugaan yang disampaikan. Dengan demikian, kelima laporan tersebut masih berada dalam proses verifikasi, meskipun status pemeriksaannya berbeda-beda. Informasi mengenai dua aduan yang memenuhi syarat materiil perlu dipahami secara terbatas sebagai hasil pemeriksaan pada tahap tersebut. Proses verifikasi atas keseluruhan laporan tetap menjadi bagian penting sebelum DKPP menentukan langkah penanganan berikutnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
DKPP belum membuka identitas pihak yang mengajukan lima aduan etik terkait penyelenggaraan pemilu setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Wiarsa, perwakilan DKPP yang menyampaikan perkembangan penanganan laporan, juga belum memerinci substansi masing-masing aduan. Karena itu, informasi yang tersedia saat ini terbatas pada jumlah laporan dan status pemeriksaan awalnya, bukan uraian mengenai peristiwa atau dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
Dari lima aduan tersebut, dua dinyatakan memenuhi syarat materiil untuk diproses lebih lanjut. Tiga aduan lainnya belum memenuhi ketentuan pada tahap pemeriksaan yang telah dilakukan. Status tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan siapa pelapornya, pihak yang diadukan, atau pokok perkara dalam setiap laporan. Rincian itu belum disampaikan secara terbuka oleh DKPP, sehingga belum dapat dipastikan apakah kedua aduan yang lolos pemeriksaan materiil membahas persoalan yang sama maupun melibatkan pihak yang sama.
Wiarsa juga belum memastikan apakah salah satu dari dua aduan yang memenuhi syarat materiil tersebut berasal dari Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan belum adanya konfirmasi mengenai identitas pelapor, tidak tepat menyimpulkan bahwa Denny merupakan pengadu atau menghubungkan dirinya dengan laporan tertentu. Nama yang disebut dalam pemberitaan atau perbincangan publik tidak dapat diperlakukan sebagai kepastian tanpa keterangan resmi dari lembaga maupun pihak terkait.
Pemisahan fakta yang telah diumumkan dan hal-hal yang belum dikonfirmasi penting dalam mengikuti proses etik. Sejauh ini, kepastian yang dapat dipegang adalah bahwa DKPP menerima lima aduan dan dua di antaranya lolos pemeriksaan materiil. Identitas para pengadu serta isi laporan masih belum diungkapkan. Publik perlu menunggu penjelasan lebih lanjut dari DKPP sebelum menarik kesimpulan tentang hubungan laporan tersebut dengan individu tertentu atau perkara tertentu. Informasi tambahan mengenai tahapan pemeriksaan juga akan membantu menjernihkan perkembangan penanganan aduan tanpa mendahului proses yang sedang berlangsung.
Dua dari lima aduan etik yang diverifikasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan memenuhi syarat materiil. Aduan tersebut akan diteruskan ke bagian persidangan untuk ditindaklanjuti sesuai tahapan yang berlaku. Status ini menandai bahwa laporan telah melewati salah satu pemeriksaan awal, tetapi bukan berarti pokok aduan telah diputus atau pihak yang dilaporkan dinyatakan bersalah.
Anggota DKPP, Wiarsa, menjelaskan bahwa pelimpahan baru dilakukan setelah tahapan yang diperlukan dalam proses verifikasi selesai. Setelah berkas diserahkan, tindak lanjut menjadi kewenangan bagian persidangan. Bagian tersebut akan menangani perkara berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, termasuk menentukan langkah pemeriksaan berikutnya. Dengan demikian, proses verifikasi dan penanganan di persidangan merupakan tahapan berbeda yang memiliki fungsi masing-masing.
DKPP menyatakan akan menangani seluruh aduan yang masuk sesuai mekanisme, baik laporan yang telah memenuhi syarat maupun laporan yang masih membutuhkan perbaikan administratif. Aduan yang belum lengkap tidak serta-merta diabaikan; pelapor dapat diminta melengkapi atau memperbaiki berkas agar pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan informasi yang memadai. Penilaian administratif dan materiil diperlukan untuk memastikan setiap laporan diproses secara tertib dan konsisten.
Lembaga itu juga meminta publik memberi waktu agar pemeriksaan berlangsung cermat. Ketelitian diperlukan untuk menelaah dokumen, memastikan kelengkapan laporan, serta menentukan tindak lanjut yang tepat bagi masing-masing aduan. Karena setiap laporan dapat memiliki substansi dan kelengkapan berbeda, prosesnya mungkin tidak berjalan seragam. DKPP menegaskan bahwa semua aduan akan ditangani melalui jalur yang sesuai, sementara pelimpahan dua laporan ke bagian persidangan dilakukan setelah tahapan verifikasi yang dibutuhkan diselesaikan. Publik diharapkan menunggu proses tersebut tanpa menarik kesimpulan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut. Pendekatan ini memberi ruang bagi lembaga untuk bekerja berdasarkan bukti dan prosedur, sekaligus menjaga agar hak pelapor maupun pihak teradu diperhatikan sepanjang penanganan perkara.
Baca juga: Pemohon Waspadai Dissenting Opinion Jelang Putusan Ijazah Gibran | Komdigi Soroti Paket Internet Belum Taat Putusan MK, Ini Kata Opsel | Putusan MK Mengenai Perkara Syarat Pendidikan Gibran 9 kunjungan
