banner 728x250

Forum Kebangsaan DIY Turunkan Foto Gibran di Ruang Banggar DPRD

Forum Kebangsaan DIY Turunkan Foto Gibran di Ruang Banggar DPRD
banner 120x600
banner 468x60

Yogyakarta | Belasan anggota Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang rapat Badan Anggaran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu, 4 November 2026. Peristiwa tersebut menjadi sorotan setelah rekaman aksi itu beredar luas di media sosial. Dalam rekaman yang dibagikan, terlihat para anggota forum melakukan penurunan foto yang berada di ruang rapat tersebut. Aksi ini berlangsung di lingkungan DPRD DIY dan melibatkan belasan orang dari Forum Kebangsaan DIY.

Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menyebut tindakan menurunkan foto itu berlangsung secara spontan. Keterangan tersebut menjelaskan sifat aksi sebagaimana disampaikan oleh pembina forum, tanpa menguraikan alasan atau proses lain di baliknya. Hingga informasi ini disampaikan, pokok peristiwa yang diketahui adalah penurunan foto Wakil Presiden dari ruang rapat Badan Anggaran DPRD DIY, pelibatan belasan anggota forum, serta beredarnya rekaman aksi di media sosial.

banner 325x300

Peredaran rekaman membuat kejadian di ruang rapat tersebut diketahui oleh khalayak yang lebih luas. Namun, informasi yang tersedia mengenai peristiwa ini terbatas pada waktu dan tempat kejadian, pihak yang melakukan aksi, objek yang diturunkan, serta penjelasan Muhammad Chirzin bahwa tindakan tersebut berlangsung spontan. Karena itu, uraian mengenai kejadian perlu dibatasi pada fakta-fakta tersebut. Penurunan foto Gibran berlangsung pada Rabu, 4 November 2026, di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan menjadi perhatian setelah videonya menyebar melalui media sosial. Keterangan pembina forum menjadi salah satu informasi yang disampaikan terkait aksi tersebut.

Forum Kebangsaan DIY mendatangi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyampaikan kegelisahan yang, menurut mereka, dirasakan sebagian masyarakat terhadap situasi politik dan pemerintahan saat ini. Muhammad Chirzin, yang mewakili forum, menjelaskan bahwa kedatangan tersebut dimaksudkan sebagai penyampaian aspirasi kepada wakil rakyat, bukan sekadar aksi simbolis. Mereka berharap anggota DPRD bersedia mendengarkan pandangan yang dibawa dan meneruskannya kepada presiden agar memperoleh perhatian serta tindak lanjut melalui mekanisme yang berlaku.

Dalam pernyataannya, Chirzin menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, ia meminta agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan. Kedua, ia mendesak agar Joko Widodo diadili. Kedua tuntutan itu disampaikan sebagai sikap Forum Kebangsaan DIY terhadap persoalan yang mereka nilai perlu dipertanggungjawabkan secara politik dan hukum. Penyampaian tersebut merupakan aspirasi dari pihak forum; tuntutan itu sendiri tidak berarti bahwa proses pemakzulan atau pengadilan telah dimulai, ataupun bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk memutuskan keduanya.

Chirzin mengaitkan desakan tersebut dengan polemik mengenai ijazah Jokowi dan Gibran. Ia menyebut persoalan ijazah sebagai bagian dari kegelisahan yang ingin disampaikan kepada para anggota dewan dan meminta agar perhatian terhadap persoalan itu diteruskan kepada presiden. Dalam menjelaskan konteks ini, penting membedakan pernyataan atau dugaan yang disampaikan oleh Chirzin dari temuan yang telah diverifikasi. Uraian mengenai ijazah dalam tuntutan forum tidak dengan sendirinya membuktikan klaim tentang keaslian, keberadaan, atau status dokumen tersebut. Forum menyampaikan pandangannya agar isu itu ditanggapi, sementara penilaian atas bukti dan proses hukum, jika ada, berada pada pihak berwenang. Dengan demikian, kunjungan ke DPRD menjadi saluran untuk menyuarakan aspirasi dan meminta tindak lanjut, bukan penetapan atas kebenaran tuduhan.

Chirzin menjelaskan bahwa penurunan foto Gibran di ruang Badan Anggaran DPRD DIY bukan sekadar tindakan spontan atau reaksi sesaat. Menurutnya, tindakan tersebut memiliki makna politik yang lebih luas karena dimaksudkan untuk menyampaikan sikap kepada masyarakat sekaligus kepada para anggota DPR. Ia memandang bahwa foto yang diturunkan itu menjadi simbol dari tuntutan yang ingin disampaikan dalam forum, bukan hanya persoalan penempatan gambar di sebuah ruangan. Dengan demikian, menurut Chirzin, tindakan tersebut perlu dibaca dalam konteks pesan dan aspirasi politik yang dibawa oleh pihak-pihak yang terlibat.

Dalam penjelasannya, Chirzin menyatakan bahwa pesan utama dari penurunan foto itu adalah tuntutan agar Gibran diturunkan dari jabatan wakil presiden. Ia menggambarkan tindakan tersebut sebagai cara untuk menegaskan bahwa tuntutan itu ditujukan kepada publik dan wakil rakyat, termasuk anggota DPR. Menurut Chirzin, penurunan foto dapat menjadi penanda visual yang menguatkan pesan tersebut dan mendorong masyarakat memberi perhatian pada tuntutan yang disampaikan. Penafsiran mengenai makna simbolis ini merupakan pandangan Chirzin dalam forum, bukan kesimpulan yang berdiri terpisah dari pernyataannya.

Chirzin juga memperingatkan DPR RI agar tidak mengabaikan tuntutan pemakzulan Gibran. Dalam forum itu, ia menyatakan bahwa DPR RI akan mengkhianati amanat rakyat apabila tidak memakzulkan Gibran. Peringatan tersebut, menurut Chirzin, berkaitan dengan tanggung jawab lembaga perwakilan untuk menanggapi aspirasi yang ia nilai disuarakan oleh masyarakat. Ia menempatkan penurunan foto dan seruan pemakzulan dalam satu rangkaian pesan politik: simbol di ruang DPRD ditujukan untuk menyampaikan tuntutan, sementara peringatan kepada DPR RI menekankan konsekuensi yang, dalam pandangannya, timbul jika tuntutan itu tidak ditindaklanjuti. Seluruh penilaian dan peringatan tersebut merupakan pernyataan Chirzin sebagaimana disampaikan dalam forum.Pelindung Forum Kebangsaan DIY, Syukri Fadholi, menjelaskan bahwa forum yang menggelar aksi tersebut terdiri atas 32 elemen masyarakat. Menurut Syukri, aksi itu berangkat dari penilaian bahwa keadaan kehidupan bangsa saat ini tidak baik-baik saja. Ia menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian forum, lain korupsi dan kolusi, serta kebijakan negara yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Pandangan tersebut disampaikan Syukri sebagai alasan bagi forum untuk menyuarakan sikap dan tuntutannya.

Syukri juga mengaitkan keresahan itu dengan persoalan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia tidak merinci dalam keterangannya bagaimana persoalan tersebut dibuktikan, tetapi menempatkannya sebagai bagian dari isu yang menurut forum perlu mendapat perhatian. Atas dasar itu, Syukri menyampaikan tuntutan agar Gibran dimakzulkan dan Jokowi diadili. Tuntutan tersebut merupakan sikap politik yang disuarakan forum, bukan keputusan lembaga negara atau kesimpulan hukum.

Syukri mengklaim bahwa sikap yang disampaikan Forum Kebangsaan DIY mewakili aspirasi sebagian besar masyarakat Yogyakarta. Klaim tersebut ia kemukakan untuk menjelaskan alasan forum membawa tuntutannya ke ruang publik. Namun, pernyataan itu tetap merupakan penilaian Syukri mengenai dukungan masyarakat dan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pengukuran atau survei yang mendasarinya. Dalam penjelasannya, ia juga menyinggung tanggung jawab pemerintah untuk merespons berbagai persoalan yang dianggap meresahkan warga.

Syukri menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewajiban moral untuk memperbaiki kondisi bangsa. Menurut dia, presiden perlu bersikap terhadap persoalan-persoalan yang menjadi sorotan forum, termasuk isu korupsi, kolusi, kebijakan publik, dan perkara ijazah yang ia sebutkan. Syukri turut memperingatkan adanya konsekuensi bagi Prabowo apabila tidak mengambil sikap. Ia tidak menjabarkan secara terperinci bentuk konsekuensi yang dimaksud, sehingga pernyataan itu dipahami sebagai peringatan politik dari pihak forum. Seluruh penilaian dan tuntutan tersebut disampaikan oleh Syukri sebagai keterangan mengenai sikap Forum Kebangsaan DIY. 843 kunjungan

banner 325x300