TANGERANG – Dugaan korupsi terkait belanja tenaga honor di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tangerang mencuat, dan aroma busuknya mulai tercium oleh publik. Kasus ini melibatkan pengelolaan dana APBD Tahun 2022, dengan potensi kerugian negara yang cukup besar. Ketua DPD Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Banten, Syamsul Bahri, mengungkapkan kekhawatirannya atas kasus ini dan mendesak penegak hukum untuk segera bertindak.
Menurut Syamsul Bahri, sistem penegakan hukum yang ada saat ini belum mampu menanggulangi praktik korupsi yang terus berkembang, meski sudah ada lembaga seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Syamsul berharap agar penegakan hukum lebih tegas dan mempercepat proses pemberantasan korupsi, khususnya di daerah Banten, termasuk Kabupaten Tangerang.
Kekhawatiran ini muncul setelah Syamsul Bahri melakukan konfirmasi terkait alokasi dana untuk belanja honor tenaga kebersihan di DLH Kabupaten Tangerang, yang disebutkan mencurigakan. Berdasarkan investigasi, terdapat dugaan mark up dalam pembayaran honor yang melibatkan ratusan petugas kebersihan dengan anggaran yang membengkak. Misalnya, anggaran untuk belanja jasa tenaga kebersihan UPT I-IX yang seharusnya hanya membutuhkan biaya Rp7,155 miliar, justru membengkak menjadi Rp16,72 miliar.
Dugaan lainnya adalah adanya pencatatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang menyebabkan selisih keuangan negara hingga Rp12,33 miliar. Syamsul Bahri bahkan menyatakan bahwa dirinya akan melaporkan kasus ini langsung kepada Wakil Presiden Republik Indonesia melalui program “lapor surat.”
Dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat terkait, seperti Kepala Bidang PSLB3, SM Agustin Hari Mahardika, dan Sekretaris DLH, H. Budi Khumaedi, mereka terkesan menghindari memberi jawaban yang jelas. Mereka mengklaim tidak dapat memberikan penjelasan karena masalah ini sudah terjadi pada tahun 2022, dan mereka belum menerima instruksi dari atasan untuk menanggapi pertanyaan terkait.
Syamsul Bahri pun menegaskan bahwa korupsi seperti ini merugikan rakyat dan negara, dan ia meminta agar pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini ditindak tegas. Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang mencoba memperkaya diri dengan uang negara. “Tangkap dan penjarakan mereka,” tegasnya dalam jumpa pers yang digelar di Tangerang.
Kasus ini menjadi sorotan publik, dan Syamsul Bahri berharap pihak berwenang segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar keuangan negara tidak terus mengalami kebocoran. (Tim/Red/**)
