Kota Sorong, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat se-Provinsi, Kamis (26/6/2025) di Hotel Belagri, Kota Sorong. Fokus utama kegiatan ini adalah penguatan pemahaman terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sinkronisasi rencana pelaksanaan anggaran 2025.
Kepala Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP PBD, Vicente.C. Baay, S.IP, M.PA menjelaskan, kegiatan ini penting karena masih rendahnya pemahaman di tingkat kabupaten/kota terhadap penerapan SPM, khususnya di bidang ketertiban dan ketentraman umum.
“SPM ini punya enam indikator utama, seperti layanan pengaduan, patroli keamanan, penanganan masalah sosial, penyediaan pos bencana, dan bantuan darurat. Sayangnya banyak kabupaten/kota masih minim dalam menginput data, sehingga kami kumpulkan mereka untuk pelatihan bersama narasumber dari Jogja,” terang Vicente.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga terkait erat dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang akan digunakan pemerintah pusat sebagai tolok ukur kinerja daerah. Oleh karena itu, semua kabupaten/kota diharapkan bisa menginput laporan kinerja layanan secara konsisten setiap triwulan.
Rapat ini juga menjadi momentum awal untuk membangun sistem koordinasi terpadu berbasis teknologi, di mana satu pintu pengaduan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti. “Kami sedang bangun pusat kendali operasi. Semua laporan masyarakat akan masuk ke satu komando agar penanganannya cepat dan efisien,” ujarnya.
Vicente juga menyinggung soal minimnya fasilitas di provinsi baru ini. “Untuk Damkar saja, kami baru punya satu unit mobil pemadam. Tapi kami tidak menyerah, kami kirim 20 anggota ikut pelatihan di Jakarta, supaya sepulangnya nanti mereka bisa jadi pelopor pelayanan publik yang cepat dan tanggap,” tambahnya.
(Timo)
