Jakarta | Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026. Rapat tersebut digelar dalam rangka memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan dipimpin langsung oleh Prabowo. Kehadiran Nusron menjadi perhatian karena berlangsung ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah alasan di balik dua ketidakhadirannya dalam panggilan pemeriksaan. Pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Sidang kabinet paripurna merupakan forum yang mempertemukan para anggota kabinet untuk membahas agenda pemerintahan. Dalam kesempatan kali ini, perhatian terhadap Nusron tidak hanya tertuju pada partisipasinya dalam rapat, tetapi juga pada perkembangan proses klarifikasi yang sedang ditangani KPK. Dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan menjadi konteks yang membuat kehadirannya di Istana mendapat sorotan. Namun, keikutsertaannya dalam sidang kabinet tidak dengan sendirinya menjawab persoalan mengenai alasan ketidakhadiran tersebut atau menentukan langkah lembaga antirasuah selanjutnya.
KPK masih menelaah dua alasan yang disampaikan terkait ketidakhadiran Nusron. Penelaahan itu menjadi bagian dari proses untuk memahami keterangan yang diberikan dan menilai tindak lanjut yang sesuai. Karena itu, kehadiran Menteri ATR di agenda kenegaraan dan penanganan perkara oleh KPK perlu dipahami sebagai dua hal yang berbeda: satu berlangsung dalam kegiatan pemerintahan, sementara yang lain berkaitan dengan proses pemeriksaan atas dugaan korupsi. Hingga ada informasi resmi mengenai hasil telaah atau jadwal pemeriksaan berikutnya, belum ada dasar untuk menyimpulkan bagaimana proses tersebut akan berlanjut.
Dalam sidang kabinet yang dihadiri Nusron Wahid, posisinya berada di barisan keempat dari depan. Ia duduk bersama anggota Kabinet Merah Putih lainnya, di para pejabat yang mengikuti jalannya rapat. Susunan tempat duduk tersebut menempatkannya dalam barisan yang sama dengan sejumlah pejabat negara, termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Kristomei Sianturi, serta Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Bapissus), Aris Marsudiyanto.
Nusron tampak mengenakan kemeja putih dan peci hitam selama berada di ruang sidang. Penampilannya terlihat sederhana dan sejalan dengan busana yang dikenakan sejumlah peserta rapat. Ia duduk di kursinya bersama anggota kabinet lain, sementara sidang berlangsung. Keterangan mengenai posisi dan pakaian tersebut merujuk pada pengamatan terhadap suasana di dalam ruang sidang, bukan pada pernyataan mengenai agenda atau pembahasan yang disampaikan dalam rapat.
Sebelum terlihat di dalam sidang, Nusron tidak tampak oleh awak media saat memasuki kompleks Istana Kepresidenan. Ia memasuki kawasan melalui pintu yang berada dekat Jalan Veteran III. Pada momen kedatangannya itu, wartawan yang memantau akses masuk kompleks tidak melihatnya secara langsung. Informasi yang dapat dicatat mengenai bagian tersebut terbatas pada jalur masuk yang digunakan dan fakta bahwa ia tidak terlihat oleh media saat melintas.
Dengan demikian, kehadiran Nusron teramati di dalam sidang melalui posisi duduknya bersama anggota Kabinet Merah Putih, sedangkan proses kedatangannya tidak tertangkap pandangan awak media di pintu kompleks yang biasa menjadi perhatian wartawan. Kedua hal ini merupakan detail yang berbeda: yang satu berkaitan dengan penempatan peserta di ruang rapat, dan yang lain berkaitan dengan keterlihatan saat memasuki kawasan istana. Tidak ada keterangan tambahan yang dapat dipastikan dari pengamatan tersebut mengenai alasan pemilihan pintu, maksud tindakan, ataupun hal lain di luar detail yang terlihat. Karena itu, uraian tentang kehadirannya sebaiknya dibatasi pada posisi, penampilan, dan situasi saat ia masuk kompleks sebagaimana teramati. Catatan tersebut memberi gambaran faktual mengenai keberadaan Nusron dalam sidang tanpa menarik kesimpulan yang tidak didukung pengamatan.KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Nusron pada 7 Oktober 2026 untuk dimintai keterangan dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan korupsi di Kementerian ATR. Namun, pada tanggal tersebut, Nusron tidak hadir memenuhi panggilan. Alasan yang disampaikan adalah adanya agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian, pemanggilan pertama belum menghasilkan pemeriksaan terhadap dirinya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Setelah ketidakhadiran itu, KPK kembali menjadwalkan pemanggilan pada 15 Oktober 2026. Nusron kembali tidak hadir. Kali ini, alasan yang disampaikan berbeda: ia sedang pergi ke luar negeri. Dua alasan tersebut menjadi dasar ketidakhadirannya dalam dua agenda pemeriksaan yang telah dijadwalkan oleh lembaga antirasuah itu.
Kronologi tersebut memperlihatkan bahwa KPK telah memberikan dua kesempatan pemeriksaan pada tanggal yang berbeda, sementara Nusron menyampaikan alasan tersendiri untuk masing-masing ketidakhadiran. Pada pemanggilan pertama, alasan yang disebut berkaitan dengan kegiatan internal kementerian. Pada pemanggilan kedua, alasan yang dikemukakan adalah perjalanan ke luar negeri. Keduanya dicatat sebagai penjelasan atas tidak terpenuhinya jadwal pemeriksaan, bukan sebagai keterangan mengenai substansi perkara.
Pemeriksaan yang dimaksud berkaitan dengan dugaan korupsi di Kementerian ATR. Namun, informasi yang tersedia tidak menjelaskan secara lebih terperinci perkara yang sedang ditangani, dugaan peran pihak-pihak tertentu, ataupun materi yang hendak dimintakan kepada Nusron. Karena itu, konteks pemeriksaan sebaiknya dipahami sebatas keterkaitannya dengan dugaan korupsi di kementerian tersebut, tanpa menarik kesimpulan lebih jauh mengenai tanggung jawab atau keterlibatan seseorang.
KPK masih menelaah dua alasan ketidakhadiran yang telah disampaikan. Penelaahan itu penting untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses pemeriksaan, termasuk kemungkinan penjadwalan ulang apabila diperlukan. Sampai ada keterangan resmi tambahan, belum dapat dipastikan bagaimana tindak lanjut atas kedua panggilan tersebut. Kronologi ini juga belum menjelaskan apakah Nusron telah menyampaikan dokumen pendukung atas alasan yang diberikan atau kapan pemeriksaan berikutnya akan dilaksanakan. Perkembangan lebih lanjut bergantung pada keterangan resmi dari KPK dan pihak terkait.
Juru Bicara KPK Budi menyampaikan bahwa penyidik masih menelaah alasan yang disampaikan Nusron terkait dua kali ketidakhadirannya dalam pemeriksaan. Penelaahan tersebut dilakukan untuk menilai kepatutan argumentasi yang diajukan, sekaligus menjadi bahan bagi penyidik dalam menentukan langkah selanjutnya. Dengan demikian, proses penanganan perkara pada tahap ini masih berjalan dan belum menghasilkan keputusan mengenai tindak lanjut pemeriksaan.
Budi menjelaskan, penyidik akan menganalisis secara menyeluruh alasan atas kedua ketidakhadiran tersebut sebelum mengambil keputusan. Analisis itu diperlukan agar langkah yang ditempuh KPK didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan keterangan dan argumentasi yang telah diterima. Ia belum memastikan apakah lembaga antirasuah itu akan menerbitkan surat panggilan baru atau menjadwalkan ulang pemeriksaan Nusron. Kedua kemungkinan tersebut masih menunggu hasil telaah penyidik.
Menurut Budi, argumentasi yang disampaikan terkait dua ketidakhadiran itu akan segera dianalisis sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut. Namun, ia tidak menyebutkan kapan keputusan mengenai jadwal pemeriksaan berikutnya akan dibuat. KPK juga belum menetapkan bahwa panggilan baru pasti diterbitkan, sehingga perkembangan lebih lanjut masih bergantung pada proses analisis tersebut. Budi menyatakan informasi mengenai kelanjutan penanganan akan disampaikan kemudian, setelah penyidik menyelesaikan pertimbangannya.
Keterangan itu menegaskan bahwa KPK belum mengumumkan keputusan final mengenai pemanggilan Nusron. Untuk sementara, fokus penyidik adalah memeriksa kepatutan alasan yang diberikan dan menilai dasar argumentasi atas masing-masing ketidakhadiran. Setelah penilaian selesai, penyidik dapat mempertimbangkan pilihan tindak lanjut yang dianggap tepat. Sampai ada penjelasan resmi berikutnya, belum ada kepastian mengenai tanggal pemeriksaan baru maupun bentuk surat pemanggilan yang mungkin digunakan.
Baca juga: Dinamika Politik Menjelang Reshuffle Kabinet di Indonesia
