Jakarta | Bank Indonesia masih akan mencermati data terbaru serta perkembangan ekonomi dan pasar keuangan sebelum menentukan arah suku bunga acuan pada bulan berikutnya. Dengan demikian, keputusan mengenai BI Rate belum dapat dipastikan hanya berdasarkan kondisi yang terlihat saat ini. Bank sentral perlu menilai informasi yang masuk secara menyeluruh, termasuk perubahan indikator domestik maupun dinamika global, sebelum menetapkan langkah kebijakan selanjutnya. Pendekatan berbasis data tersebut menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa arah kebijakan moneter akan bergantung pada data dan perkembangan selanjutnya. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu, 21 Oktober 2026. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa BI akan terus mengikuti perubahan situasi dan mengevaluasi berbagai informasi yang tersedia sebelum mengambil keputusan terkait suku bunga. Data yang akan datang dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi, sehingga menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan kebijakan pada periode berikutnya.
Sikap menunggu dan mencermati perkembangan ini tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa BI telah menetapkan pilihan tertentu untuk bulan depan. Bank Indonesia belum menyampaikan keputusan suku bunga mendatang dalam pernyataan tersebut. Karena itu, arah BI Rate berikutnya tetap bergantung pada penilaian atas data terbaru dan kondisi yang berkembang. Pelaku pasar, dunia usaha, serta masyarakat dapat mengikuti komunikasi resmi BI untuk memperoleh informasi mengenai proses evaluasi tersebut. Sampai keputusan diumumkan, tidak ada dasar untuk menyimpulkan apakah suku bunga akan dipertahankan, dinaikkan, atau diturunkan. Fokus yang disampaikan saat ini adalah pemantauan berkelanjutan, sementara penentuan kebijakan akan dilakukan dengan memperhatikan informasi yang tersedia pada saat keputusan dibuat. Sikap ini memberi ruang bagi bank sentral untuk merespons perubahan kondisi secara terukur tanpa lebih dahulu mengunci arah kebijakan sebelum evaluasi selesai. Perkembangan rupiah dan indikator lainnya juga tetap menjadi bagian dari perhatian BI, tetapi pernyataan gubernur tidak merinci hasil atau keputusan yang akan diambil pada rapat berikutnya. Oleh sebab itu, perhatian selanjutnya tertuju pada data yang akan dirilis dan penjelasan resmi bank sentral pada waktu mendatang.
Dalam Rapat Dewan Gubernur, Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI Rate pada level 5,75%. Keputusan ini menunjukkan bahwa suku bunga acuan masih dipandang sesuai untuk menjaga keseimbangan pengendalian inflasi, dukungan terhadap kegiatan ekonomi, dan stabilitas nilai tukar. Pada saat yang sama, BI menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 5%, sedangkan suku bunga lending facility ditetapkan sebesar 6,50%. Perubahan pada kedua suku bunga fasilitas tersebut melengkapi sinyal kebijakan moneter di tengah tekanan terhadap rupiah dan dinamika pasar keuangan global.
Penyesuaian deposit facility dan penetapan lending facility membentuk koridor suku bunga yang digunakan BI dalam mengelola likuiditas serta operasi moneter. Dengan koridor itu, bank memiliki acuan untuk menempatkan dana maupun memperoleh pendanaan jangka pendek dari bank sentral. Langkah mempertahankan BI Rate, disertai pengaturan fasilitas tersebut, mencerminkan penggunaan instrumen yang terukur. BI berupaya menjaga daya tarik aset keuangan domestik tanpa mengabaikan kondisi likuiditas dan kebutuhan pembiayaan dalam perekonomian. Keputusan suku bunga juga perlu dibaca bersama kebijakan stabilisasi lain, bukan sebagai satu-satunya penentu pergerakan rupiah.
Selain keputusan suku bunga, BI memperkuat insentif kebijakan untuk transaksi lindung nilai melalui instrumen domestic non-deliverable forward (DNDF). Instrumen ini memungkinkan pelaku pasar mengelola risiko perubahan kurs dengan penyelesaian berdasarkan selisih nilai, tanpa penyerahan valuta asing secara fisik. Destry menyampaikan bahwa penguatan tersebut diarahkan untuk menarik aliran masuk modal asing, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing. Pasar DNDF yang lebih aktif dapat menyediakan pilihan lindung nilai yang lebih luas bagi pelaku pasar dan mendukung pembentukan harga yang lebih baik. Dengan demikian, rangkaian langkah BI mencakup pengaturan suku bunga, pengelolaan likuiditas, dan pengembangan instrumen pasar. Efektivitasnya akan bergantung pula pada respons investor, kondisi eksternal, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan. BI menempatkan stabilitas rupiah sebagai prioritas sambil mendorong pasar keuangan domestik menjadi lebih dalam dan efisien.
Bank Indonesia menempatkan stabilitas nilai tukar rupiah dan terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi sebagai dua kepentingan yang perlu dikelola secara seimbang. Di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga rupiah agar bergerak sejalan dengan fundamental ekonomi dan mendukung kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan menjaga kegiatan ekonomi tetap berkembang, sehingga stabilitas tidak dipandang terpisah dari upaya mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Konsistensi strategi stabilisasi rupiah menjadi penting karena perubahan kondisi global dapat memengaruhi arus modal, pasar keuangan, serta permintaan terhadap mata uang domestik. Dengan mempertahankan arah kebijakan yang terukur, BI berupaya meredam volatilitas berlebihan tanpa mengabaikan perkembangan ekonomi dalam negeri. Pengelolaan kebijakan juga tetap memperhatikan sasaran inflasi, yakni 2,5±1% pada 2026 dan 2027. Sasaran tersebut menjadi acuan untuk menjaga kenaikan harga tetap terkendali, sekaligus membantu rumah tangga dan pelaku usaha membuat keputusan ekonomi dengan tingkat kepastian yang lebih baik.
Untuk mendukung tujuan itu, BI akan mengoptimalkan instrumen moneter yang tersedia guna memperkuat ketahanan eksternal. Penggunaan instrumen dilakukan dengan memperhatikan dinamika pasar dan efektivitas transmisi kebijakan, termasuk dalam menjaga kecukupan likuiditas serta mendukung stabilitas pasar keuangan. Pendekatan yang adaptif memungkinkan respons disesuaikan ketika risiko atau tekanan berubah, sementara arah kebijakan tetap berlandaskan mandat menjaga stabilitas. BI juga akan menempuh penyesuaian yang diperlukan apabila perkembangan ekonomi menuntut langkah tambahan. Penyesuaian tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian secara menyeluruh, bukan semata-mata merespons pergerakan sesaat. Dengan demikian, kebijakan moneter diharapkan tetap kredibel, mendukung inflasi dalam sasaran, dan memberi ruang bagi pertumbuhan ekonomi untuk bertahan di tengah ketidakpastian eksternal.
Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan longgar dan diperkuat untuk menjaga aliran pembiayaan kepada perekonomian. Pendekatan ini bertujuan mendorong perbankan menyalurkan kredit secara lebih efektif, terutama kepada sektor-sektor produktif yang mendukung kegiatan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Dengan akses pembiayaan yang memadai, perusahaan dapat mempertahankan operasi, mengembangkan kapasitas, serta merespons permintaan pasar. Rumah tangga dan pelaku usaha kecil juga diharapkan memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelonggaran tersebut tetap dijalankan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian agar pertumbuhan kredit tidak mengurangi kualitas aset maupun ketahanan lembaga keuangan. Karena itu, kebijakan diarahkan bukan sekadar meningkatkan volume pinjaman, melainkan memperluas pembiayaan yang berkualitas dan memberi manfaat bagi sektor riil.
Di saat yang sama, stabilitas sistem keuangan tetap menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pemantauan terhadap perkembangan likuiditas, kualitas kredit, dan potensi risiko diperlukan agar ruang pembiayaan dapat dimanfaatkan tanpa menimbulkan kerentanan baru. Koordinasi kebijakan serta penguatan ketahanan lembaga keuangan membantu menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan fungsi intermediasi berjalan baik. Dengan keseimbangan dorongan pertumbuhan dan pengelolaan risiko, sektor keuangan dapat terus mendukung aktivitas ekonomi ketika kondisi domestik maupun global berubah. Arah kebijakan ini juga memberi kepastian bagi pelaku usaha dalam merencanakan investasi dan memenuhi kebutuhan modal kerja, sekaligus menjaga sistem tetap mampu menghadapi tekanan.
Pada bidang sistem pembayaran, fokus kebijakan mencakup perluasan penerimaan pembayaran digital agar transaksi semakin mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha.
