Jakarta | Peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson, mengangkat pertanyaan penting mengenai perbedaan perjalanan pembangunan Indonesia, Nigeria, dan Republik Demokratik Kongo. Ketiga negara tersebut sama-sama mengalami penjajahan oleh kekuatan kolonial sebelum membentuk negara merdeka. Namun, dalam perkembangannya, Indonesia dinilai mampu membangun institusi dan fondasi negara yang relatif lebih kuat dibandingkan dua negara Afrika tersebut. Perbedaan hasil sejarah inilah yang menjadi perhatian utama Robinson.
Pandangan tersebut disampaikan Robinson dalam diskusi yang diselenggarakan Dewan Ekonomi Nasional bersama Prasasti Center for Policy Studies pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam forum itu, ia tidak semata-mata membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menyoroti proses terbentuknya negara, kualitas lembaga publik, serta kemampuan masyarakat menjaga kesatuan politik di tengah keragaman. Menurutnya, pengalaman kolonial yang serupa tidak secara otomatis menghasilkan arah pembangunan yang sama.
Robinson mempertanyakan bagaimana masyarakat Indonesia dapat membangun fondasi negaranya sebelum proses serupa benar-benar terwujud di Nigeria dan Republik Demokratik Kongo. Pertanyaan itu mencakup cara masyarakat membentuk kesepakatan politik, mengelola perbedaan, dan menciptakan institusi yang mampu menjalankan fungsi negara. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan pembangunan tidak cukup dijelaskan oleh warisan penjajahan saja, tetapi juga oleh pilihan masyarakat dan elite politik setelah kemerdekaan.
Dalam konteks Indonesia, pembahasan tersebut membuka ruang untuk melihat kembali peran nilai-nilai yang menopang kehidupan bernegara, termasuk Pancasila. Pancasila dapat dipahami sebagai salah satu fondasi yang membantu masyarakat Indonesia merumuskan identitas bersama di tengah perbedaan suku, agama, bahasa, dan kepentingan daerah. Perbandingan dengan Nigeria dan Kongo karena itu bukan untuk menyederhanakan kompleksitas sejarah masing-masing negara, melainkan untuk memahami mengapa pengalaman yang tampak serupa dapat melahirkan institusi dan nasib pembangunan yang berbeda.
Dalam pembacaan James A. Robinson, perbedaan nasib Indonesia dan sejumlah negara Afrika tidak semata-mata berkaitan dengan sumber daya alam, pengalaman kolonial, atau kualitas kebijakan setelah kemerdekaan. Ia mengajukan dugaan bahwa Indonesia memiliki keuntungan historis berupa Pancasila, yakni filosofi ideologi yang mampu menyediakan titik temu bagi masyarakat yang sangat beragam. Dengan memuat gagasan tentang persatuan, kemanusiaan, musyawarah, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap kehidupan beragama, Pancasila dapat dipahami sebagai kerangka bersama untuk mengelola perbedaan, sekaligus sebagai rujukan dalam membangun lembaga negara.
Hal penting dalam dugaan tersebut ialah waktu kemunculan Pancasila. Gagasan ini tidak sepenuhnya lahir setelah Indonesia berdiri sebagai negara berdaulat, melainkan telah dibicarakan dan dirumuskan dalam proses pergerakan nasional serta persiapan kemerdekaan. Karena itu, Pancasila telah tertanam dalam perdebatan mengenai identitas politik dan tujuan pembentukan negara sebelum kolonialisme berakhir. Setelah kemerdekaan, gagasan tersebut kemudian menjadi bagian dari filosofi yang mendasari pembentukan Indonesia pascakolonial. Keberadaannya memberi bahasa politik yang dapat dipakai untuk menjembatani kelompok etnis, agama, dan wilayah, meskipun penerapannya dalam praktik tetap mengalami ketegangan dan perubahan.
Robinson tidak menyatakan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya penyebab keberhasilan relatif Indonesia. Perkembangan ekonomi, pilihan institusional, kepemimpinan, dinamika masyarakat, serta kondisi internasional juga berpengaruh terhadap arah perjalanan negara. Pancasila lebih tepat ditempatkan sebagai kemungkinan penting yang membantu menjelaskan mengapa Indonesia mampu mempertahankan suatu kerangka kebangsaan di tengah keragaman yang luas. Pertanyaan mengenai seberapa besar pengaruhnya dibandingkan faktor lain masih terbuka untuk dikaji melalui perbandingan sejarah dan politik yang lebih mendalam. Dengan demikian, pandangan Robinson berfungsi sebagai hipotesis analitis, bukan sebagai kesimpulan final tentang superioritas suatu ideologi.
Ketertarikan James A. Robinson terhadap Pancasila berkaitan dengan posisinya sebagai ideologi yang dirancang untuk menaungi masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Indonesia tidak dibentuk oleh satu latar budaya, bahasa, atau kelompok etnis saja. Di dalamnya terdapat ratusan suku, berbagai bahasa daerah, tradisi yang berbeda, serta pengalaman sejarah yang tidak selalu sama. Keragaman tersebut menjadi salah satu karakter utama kehidupan sosial dan politik Indonesia, sekaligus menghadirkan tantangan dalam membangun kesepahaman bersama.
Dalam pandangan Robinson, keberadaan Pancasila menarik untuk dikaji karena ideologi itu menyediakan kerangka nilai yang dapat mempertemukan perbedaan. Pancasila memuat gagasan tentang persatuan, kemanusiaan, keadilan sosial, serta kehidupan beragama yang diharapkan dapat diterima oleh kelompok-kelompok dengan identitas dan kepentingan yang beragam. Perhatiannya terhadap hal ini bukan semata-mata karena Pancasila tercantum sebagai dasar negara, melainkan karena ideologi tersebut menunjukkan upaya sebuah negara untuk membangun titik temu di tengah kompleksitas masyarakatnya.
Robinson juga melihat bahwa pembangunan negara membutuhkan fondasi yang kokoh. Pertumbuhan ekonomi, pembentukan lembaga, dan penyelenggaraan pemerintahan tidak berlangsung dalam ruang yang netral. Semua proses itu dipengaruhi oleh nilai, norma, dan gagasan mengenai tujuan bersama. Ideologi yang kuat, dalam pengertian mampu memberikan arah dan membentuk rasa keterikatan kolektif, dapat menjadi salah satu unsur yang membantu masyarakat menghadapi perbedaan dan perubahan.
Namun, ketertarikan akademik tersebut tidak serta-merta menjadi kesimpulan pasti bahwa Pancasila telah menjamin keberhasilan pembangunan Indonesia. Pandangan Robinson lebih tepat dipahami sebagai perhatian terhadap hubungan ideologi, keragaman sosial, dan pembentukan negara. Pengaruhnya tetap bergantung pada cara nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam institusi, kebijakan, serta praktik politik. Karena itu, Pancasila dapat dibaca sebagai fondasi penting dalam analisis mengenai Indonesia, tanpa mengabaikan adanya persoalan ketimpangan, konflik, dan tantangan tata kelola yang masih berlangsung.
Dalam perspektif James A. Robinson, pengalaman pembangunan berbagai negara dapat digunakan untuk memahami mengapa perjalanan suatu bangsa menghasilkan nasib yang berbeda. Perbandingan Indonesia, negara-negara Afrika, dan Korea Selatan menunjukkan bahwa warisan sejarah bukan satu-satunya unsur yang membentuk arah pembangunan. Cara sebuah negara membangun aturan, lembaga, serta hubungan masyarakat dan pemerintah turut menentukan bagaimana sumber daya dan kesempatan dikelola setelah berakhirnya masa kolonial.
Pengalaman Korea Selatan dan negara-negara lainnya, sebagaimana digunakan Robinson dalam pembahasannya, memberikan bahan untuk melihat proses pembentukan fondasi negara secara lebih luas. Setiap negara memiliki latar sejarah yang berbeda, sehingga pengalaman tersebut tidak dapat dipindahkan secara langsung sebagai model tunggal. Namun, perbandingan itu dapat membantu menelusuri bagaimana pilihan politik, kualitas kelembagaan, serta gagasan mengenai kehidupan bersama memengaruhi kemampuan negara dalam menjalankan pembangunan. Dengan demikian, pengalaman negara lain berfungsi sebagai bahan pembelajaran untuk memahami proses, bukan sebagai resep yang harus diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks.
Kerangka tersebut juga mengarahkan perhatian pada kebutuhan negara-negara yang dibangun setelah masa kolonial untuk memiliki dasar ideologi dan kelembagaan yang kuat. Dasar ideologi memberi arah bagi tujuan bersama, sedangkan kelembagaan menyediakan aturan dan mekanisme agar tujuan tersebut dapat dijalankan secara konsisten. Dalam konteks Indonesia, peran Pancasila dalam perjalanan negara disampaikan Robinson sebagai pertanyaan yang berkaitan dengan pembentukan dasar bersama, pengelolaan perbedaan, dan arah pembangunan. Pertanyaan itu sekaligus menjadi topik penting untuk diteliti lebih lanjut melalui perbandingan pengalaman Indonesia dengan Korea Selatan, negara-negara Afrika, dan negara lainnya.
