JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Ryan Kurnia Ar-Rahman, menilai subsidi bagi PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai beban belanja daerah. Menurutnya, dukungan anggaran tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan layanan transportasi publik tetap berjalan dan dapat menjangkau lebih banyak warga. Subsidi diperlukan agar masyarakat memperoleh akses perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau, terutama bagi kelompok yang sangat bergantung pada angkutan umum untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Pandangan itu disampaikan setelah rapat paripurna DPRD DKI Jakarta membahas rencana pengembangan rute perairan atau Transjakarta laut menuju wilayah Kepulauan Seribu. Rencana tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan konektivitas Jakarta tidak hanya berada di wilayah daratan. Warga di kawasan kepulauan juga memerlukan layanan transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam konteks itu, subsidi dapat menjadi instrumen untuk mendukung perluasan jaringan, menjaga kesinambungan operasional, serta membantu menghadirkan layanan publik di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan biaya pelayanan lebih tinggi.
Ryan memandang pembiayaan transportasi publik sebagai investasi jangka panjang bagi mobilitas warga dan perkembangan kota. Ketika tarif tetap terjangkau, lebih banyak masyarakat dapat menggunakan layanan resmi dibandingkan kendaraan pribadi, sehingga berpotensi mengurangi tekanan kemacetan dan meningkatkan efisiensi perjalanan. Mobilitas yang lebih baik juga mendukung produktivitas ekonomi karena pekerja, pelajar, pelaku usaha, dan masyarakat umum dapat bergerak dengan biaya yang lebih terkendali. Dengan demikian, subsidi Transjakarta diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan transportasi saat ini, tetapi turut memperkuat fondasi konektivitas Jakarta secara berkelanjutan, termasuk wilayah daratan dan Kepulauan Seribu.
Ryan menilai pengembangan Transjakarta sebagai perusahaan perseroan daerah tidak boleh melepaskan mandat utamanya sebagai penyedia pelayanan publik. Perubahan bentuk kelembagaan dan perluasan bidang usaha harus tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, bukan semata-mata mengejar keuntungan komersial. Prinsip tersebut juga berlaku ketika Transjakarta mulai mengembangkan layanan angkutan perairan sebagai bagian dari sistem transportasi yang lebih terintegrasi.
Dalam pandangan Ryan, subsidi tidak seharusnya dipahami hanya sebagai pengeluaran rutin untuk menutup biaya operasional. Subsidi merupakan investasi pemerintah dalam memperluas jaringan dan memastikan layanan dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat yang belum terlayani secara memadai. Dukungan tersebut dapat membantu pembukaan rute baru, peningkatan frekuensi perjalanan, serta pengembangan sarana transportasi perairan yang menghubungkan kawasan-kawasan dengan akses jalan terbatas. Dengan demikian, perluasan layanan tetap berorientasi pada keterjangkauan, keamanan, dan kesinambungan.
Pengalaman panjang Jakarta dalam mengelola transportasi massal, menurut Ryan, menjadi modal penting untuk membangun kerja sama dengan daerah lain. Pengetahuan mengenai perencanaan rute, pengelolaan armada, integrasi pembayaran, hingga pengaturan standar pelayanan dapat dibagikan melalui kolaborasi lintas provinsi. Kerja sama semacam ini membuka peluang interkoneksi jaringan, sehingga perjalanan masyarakat tidak berhenti pada batas administratif Jakarta, melainkan dapat diteruskan menuju wilayah penyangga dan daerah lain secara lebih mudah.
Karena itu, ekspansi angkutan perairan perlu ditempatkan dalam kerangka konektivitas yang lebih luas. Subsidi berperan menjaga agar jaringan baru dapat tumbuh sebelum mencapai tingkat keekonomian, sementara mandat pelayanan publik memastikan pertumbuhan tersebut memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Bagi Ryan, pengembangan Transjakarta akan memiliki nilai yang lebih besar apabila memperluas akses transportasi secara inklusif, memperkuat hubungan antardaerah, dan tetap menjadikan kebutuhan penumpang sebagai dasar setiap kebijakan.
Gagasan memperluas layanan angkutan perairan di Jakarta sejalan dengan pandangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya pada Rabu (7/10). Dalam forum tersebut, Pramono menyampaikan apresiasi atas dukungan tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta, termasuk Fraksi Gerindra, terhadap rencana pengembangan transportasi perairan yang terintegrasi dan inklusif. Dukungan lintas fraksi dinilai menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa konektivitas Jakarta perlu dikembangkan tidak hanya melalui jaringan jalan, tetapi juga dengan memanfaatkan jalur air.
Menurut Pramono, penguatan layanan perairan dibutuhkan untuk membuka keterisolasian sejumlah wilayah, terutama kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperluas pemerataan pelayanan publik sehingga masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh kesempatan yang lebih setara dalam mengakses pendidikan, kesehatan, administrasi, dan kegiatan ekonomi. Bagi warga Kepulauan Seribu, peningkatan konektivitas diharapkan dapat memperlancar mobilitas sekaligus mendorong pertumbuhan usaha masyarakat setempat.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengkaji sejumlah pilihan agar ekspansi layanan perairan tidak mengurangi mutu dan keandalan layanan bus Transjakarta di darat. Pengembangan moda baru harus disusun melalui perencanaan yang terukur, termasuk kajian kelembagaan, pembiayaan, sumber daya manusia, serta pembagian tanggung jawab operasional. Salah satu alternatif yang dipertimbangkan ialah pembentukan anak usaha yang secara khusus menangani layanan transportasi perairan.
Opsi tersebut dapat memberikan ruang bagi pengelolaan yang lebih fokus dan fleksibel, tanpa mengabaikan keterhubungan dengan sistem transportasi publik yang telah berjalan. Namun, pembentukan anak usaha harus disertai tata kelola yang jelas, indikator kinerja, dan mekanisme pengawasan yang kuat. Pemerintah Provinsi DKI juga perlu memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan, melibatkan lembaga terkait, serta membuka akses informasi bagi masyarakat. Dengan demikian, perluasan layanan perairan dapat menjadi investasi konektivitas yang memperkuat pemerataan, bukan menimbulkan beban baru bagi layanan transportasi darat.
Berdasarkan data eksekutif, jumlah pelanggan Transjakarta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Hingga triwulan III 2026, layanan ini telah melayani 329,2 juta pelanggan. Angka tersebut memperlihatkan bahwa transportasi publik semakin menjadi pilihan penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas harian, sekaligus mencerminkan meningkatnya kebutuhan terhadap layanan yang terintegrasi, terjangkau, dan dapat diandalkan. Dengan mempertimbangkan pola pertumbuhan tersebut, jumlah penumpang diproyeksikan mencapai 438,5 juta orang pada akhir tahun.
Peningkatan ini menjadi dasar bagi penguatan konektivitas di kawasan aglomerasi. Rencana kemitraan lintas daerah diperlukan untuk memastikan perjalanan masyarakat tidak terhambat oleh batas administratif Jakarta dan wilayah sekitarnya. Mobilitas di kawasan aglomerasi pada dasarnya berlangsung sebagai satu kesatuan, sehingga perencanaan transportasi perlu disusun secara bersama, baik dalam hal rute, integrasi layanan, pembiayaan, maupun pembagian peran antarpemerintah daerah.
Dalam kerangka tersebut, layanan Transjabodetabek akan terus menjadi bagian dari kampanye pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Perluasan akses angkutan umum diharapkan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke moda yang lebih efisien dan berkelanjutan. Semakin luas cakupan layanan serta semakin baik keterhubungan antarmoda, semakin besar pula peluang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kualitas jalan di Jakarta serta kawasan penyangga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan dan manajemen Transjakarta kini menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung. Persiapan tersebut mencakup kajian teknis mengenai rute dan pola operasional, penilaian kesiapan armada perairan, serta penyempurnaan regulasi. Seluruh langkah itu diarahkan agar pengembangan konektivitas dapat berjalan efektif, aman, dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Koordinasi antarlembaga juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kerja sama memiliki dasar yang jelas serta mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat secara berkelanjutan.
